Naik Jadi Negara Menengah ke Atas, Bunga Pinjaman RI Lebih Mahal

Naik Jadi Negara Menengah ke Atas, Bunga Pinjaman RI Lebih Mahal
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan (Foto: Beritasatu.com / Herman)
Herman / FMB Rabu, 8 Juli 2020 | 12:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Bank Dunia baru saja merilis data klasifikasi negara-negara berdasarkan tingkat pendapatan untuk tahun 2020. Rilisan data Bank Dunia tersebut menempatkan Indonesia pada klasifikasi negara dengan pendapatan menengah ke atas (Upper Middle-Income Countries) bersama dengan 55 negara lainnya dengan gross national income (GNI) per kapita Indonesia yang tercatat sebesar US$ 4.050. Angka ini naik dari rilis tahun sebelumnya yang mencatatkan Indonesia di angka US$ 3.850.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengungkapkan, perubahan status ini perlu dimaknai secara komprehensif oleh pemerintah, di mana perubahan status ini memberikan optimisme pemulihan ekonomi Indonesia.

Selain itu, perubahan status ini juga diharapkan dampak mengembalikan dan menjaga tingkat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, maupun mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia.

“Pemberlakuan skenario New Normal, salah satunya, memang diharapkan dapat memulihkan perekonomian. Dengan berjalannya kembali ekonomi, diharapkan pemerintah dapat kembali menarik foreign direct investment, memulihkan sektor-sektor yang terdampak, memulihkan konsumsi masyarakat dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun hal ini juga harus didukung oleh penanganan Covid-19 yang responsif dan fokus pada upaya menahan laju penyebaran,” ungkap Pingkan Audrine, Rabu (8/7/2020).

Di saat yang bersamaan, pemerintah menurutnya juga perlu mewaspadai beberapa hal terkait perubahan ini. Bank Dunia menggunakan klasifikasi tersebut sebagai salah satu faktor rujukan apakah suatu negara memenuhi syarat dalam mengakses fasilitas yang dimiliki oleh Bank Dunia, salah satunya termasuk harga pinjaman atau loan pricing.

Pingkan menegaskan setidaknya ada dua poin yang patut menjadi perhatian pemerintah. Dengan kenaikan status tersebut, Indonesia akan dianggap mampu membayar bunga pinjaman dengan rate yang lebih tinggi. Hal ini tentu akan memengaruhi biaya utang pemerintah. Selain itu, meningkatnya status ini dapat mendorong beberapa mitra dagang Indonesia untuk mencabut fasilitas perdagangan seperti Generalized System of Preferences (GSP).

“Tentu kita masih mengingat langkah yang ditempuh Amerika Serikat beberapa waktu lalu yang mengumumkan pencabutan GSP. Padahal fasilitas GSP tersebut memberikan keuntungan bagi penetrasi produk lokal komoditas pertanian, perikanan, hingga tekstil. Jika negara-negara lain mengikuti langkah yang sama tentu akan memberatkan upaya ekspor Indonesia ke depannya terutama di tengah perlambatan ekonomi global saat ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Indonesia tergolong sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah (Lower-Middle Income Countries). Sebagai catatan, Bank Dunia mengklasifikasikan GNI per kapita US$ 1.036 - US$ 4.045 sebagai lower-middle income, dan rentang US$ 4.046 - US$ 12.535 sebagai upper middle-income.



Sumber: BeritaSatu.com