Pengajuan Keringanan Kredit Melambat, Restrukturisasi Baru Rp 740,79 Triliun

Pengajuan Keringanan Kredit Melambat, Restrukturisasi Baru Rp 740,79 Triliun
Ilustrasi OJK. (Foto: Beritasatu Photo / David Gita Roza)
Lona Olavia / JAS Rabu, 8 Juli 2020 | 19:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, tren peningkatan debitur untuk mengajukan restrukturisasi atau keringanan kredit perbankan dalam beberapa minggu terakhir mulai melambat seiring dengan kembali dibukanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memicu pergerakan ekonomi kembali tumbuh.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo menuturkan, dalam periode 31 Maret hingga 29 Juni, realisasi restrukturisasi kredit secara mingguan terbesar terjadi pada minggu pertama bulan Mei yaitu sampai dengan 4 Mei 2020. Realisasi debitur pada periode tersebut mencapai 2,86 juta debitur atau 45 persen dari total realisasi 6,35 juta debitur sampai dengan 22 Juni 2020, sementara baki debet mencapai Rp 129,75 triliun atau 18,7 persen dari total realisasi Rp 695,34 triliun.

Dari jumlah tersebut dikontribusikan oleh debitur UMKM sebanyak 2,60 juta debitur, atau 90,9 persen dengan total baki debet Rp 67,74 triliun atau 52,2 persen. Sementara non-UMKM sebanyak 261.289 debitur, atau 9,1 persen dengan baki debet Rp 62 triliun. Tren peningkatan debitur yang direstrukturisasi mulai melambat pada periode selanjutnya, total peningkatan jumlah debitur yang melakukan restrukturisasi pada 29 Juni sebanyak 208.229 debitur atau naik 3,28 persen dari minggu sebelumnya.

“Ini menandakan dengan kembali dibukanya PSBB oleh pemerintah telah menggerakkan sektor ekonomi dan mengurangi permintaan restrukturisasi,” ungkap Anto dalam konferensi pers virtual,” Rabu (8/7/2020).

Namun terkait perpanjangan masa restrukturisasi, ia mengatakan otoritas akan melihat perkembangan aktivitas ekonomi untuk memastikan rencana perpanjangan restrukturisasi. Begitu juga dengan relaksasi mengenai batas pemberian kredit.

OJK pun akan berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak mengulangi permasalahan pada krisis 1997-1998. Evaluasi akan dilakukan sebelum masa relaksasi berakhir pada Maret 2021.

“OJK tetap melakukan berbagai hal, tetapi tetap perhitungkan risiko supaya tidak menghasilkan risiko di kemudian hari tanpa mitigasi yang baik,” tegasnya.

Berdasarkan data terbaru OJK per 29 Juni 2020, dari total 100 bank yang sudah mengimplementasikan program restrukturisasi ini, nilai restrukturisasi sudah mencapai Rp 740,79 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 6,56 juta debitur. Dari jumlah itu, sebagian besar nasabah yang melakukan restrukturisasi adalah nasabah dari perusahaan berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebanyak 5,29 juta dengan nilai Rp 317,29 triliun. Namun dari segi nilai restrukturisasi, nasabah non-UMKM justru lebih besar nilainya mencapai Rp 423,5 triliun dengan jumlah nasabah mencapai 1,27 juta debitur.

Adapun potensi restrukturisasi dari 102 bank yang akan melakukan restrukturisasi menurut OJK sebetulnya mencapai Rp 1.273,67 triliun dengan sebanyak 15,12 juta nasabah (12,65 juta nasabah UMKM dan 2,47 juta nasabah non UMKM). Artinya realisasi restrukturisasi per 29 Juni itu baru 54% dari potensi.

Sebagai perbandingan data per 22 Juni 2020, data 29 Juni itu terjadi peningkatan UMKM sebanyak 101.578 debitur dari 5.185.122 debitur menjadi 5.286.700 debitur dengan nominal meningkat Rp 9,47 triliun (3,08%) dari Rp 307,83 triliun menjadi Rp 317,29 triliun.

Sementara, dari sisi wilayah, realisasi restrukturisasi UMKM terbanyak terjadi di Jawa Timur mencapai 865.499 debitur dengan total baki debet Rp 46,83 triliun. Namun demikian dari jumlah debitur, realisasi terbanyak terjadi di Jawa Barat mencapai 1,49 juta debitur (Rp 98,95 triliun) yang terdiri dari UMKM 1,20 juta debitur (Rp 42,72 triliun) dan non-UMKM 287.159 debitur (Rp 56,23 triliun).

Berdasarkan sektor ekonomi, realisasi restrukturisasi UMKM terbanyak terjadi di sektor perdagangan dan eceran yang mencapai 3,46 juta debitur dengan total baki debet Rp 182,83 triliun.

Di sisi lain, hingga Juni 2020, OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan dalam kondisi terjaga, dengan kinerja intermediasi sektor jasa keuangan yang positif dan profil risiko lembaga jasa keuangan yang terkendali di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Meski kondisi terjaga, namun hingga periode tersebut OJK telah mencabut dua izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pada sektor pasar Modal, OJK telah melakukan 184 peringatan tertulis, 192 denda, pembekuan dua wakil perantara pedagang efek (WPPE).

Juga mencabut izin usaha terhadap 7 penjamin emisi efek dan 6 WPPE. Sedangkan, pada sektor industri keuangan non-bank (IKNB), OJK telah menjatuhkan 39 sanksi peringatan dan 30 denda pada perusahaan asuransi dan dana pensiun. Juga memberikan 278 sanksi administrasi bagi 278 perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura. Regulator juga mencabut 6 izin usaha IKNB.

Lebih lanjut terkait perlindungan konsumen, bersama Satuan Waspada Investasi telah menindak 61 investasi ilegal, 589 pinjaman online ilegal, dan 25 usaha gadai ilegal.



Sumber: BeritaSatu.com