RUU Ciptaker, Permudah Sertifikasi Jaminan Produk Halal

RUU Ciptaker, Permudah Sertifikasi Jaminan Produk Halal
Ilustrasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Foto: istimewa)
Vendo Saudale / HS Kamis, 9 Juli 2020 | 09:57 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Terkait jaminan produk halal (JPH), Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) memperlihatkan semangat baru dan penuh terobosan. RUU tersebut mengatur agar JPH lebih mudah, murah, cepat dan melibatkan dukungan masyarakat lebih luas.

“Dalam RUU Ciptaker, ormas Islam lain bisa memberikan sertifikasi halal. Itu bagus. Kekhawatiran MUI bahwa ini akan menimbulkan konflik fatwa, kami kira berlebihan dan kurang beralasan,’’ kata Ketua Dewan Pengurus Halal Institut Andy Soebjakto Molanggato, Rabu (8/7/2020).

Andy mengatakan, proses pengesahan RUU Ciptaker memang akan berliku. “Salah satu sebabnya adalah upaya dari pihak-pihak yang kepentingannya dirugikan. Pihak-pihak yang berpotensi merasa terganggu kepentingannya, kalau dalam konteks sertifikasi halal, ya MUI dan LPPOM MUI,’’ kata Andy.

Terkait kekhawatiran konflik fatwa dan kebingungan umat jika JPH tidak lagi dalam satu pintu sebagaimana disampaikan MUI, Halal Institut menilai hal itu tidak perlu karena substansi keilmuan dan kapasitas membuat fatwa halal bukan eksklusif milik MUI.

“Sejak ratusan tahun lalu ulama-ulama kita di berbagai pesantren atau perguruan tinggi memiliki kapasitas itu. Selain itu, mayoritas ulama dan masyarakat muslim di Indonesia kan mazhabnya Sunni, pengikut Imam Syafi’i. Jadi mereka memiliki pemahaman hampir sama dalam mengkaji kehalalan satu produk,’’ papar Andy.

Pelibatan ormas-ormas Islam mainstream dalam penetapan fatwa halal dinilai Andy justru semakin menguatkan dan menggandakan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan JPH. Konflik fatwa juga tidak akan terjadi karena yang berlaku adalah satu produk fatwa. Misalnya, jika satu produk sudah difatwa halal oleh Muhammadiyah maka tidak perlu ada konfirmasi dari NU atau MUI. Demikian pula sebaliknya.

"Perlu juga dicatat, fatwa adalah tahap paling akhir dari pemeriksaan halal yang dilakukan auditor halal/LPH. Standarnya ketat. 99,9% urusan sertifikasi halal selesai pada tahap pemeriksaan. Fatwa hanya gong penutup,’’ jelas Andy.

Ditambahkan, perbedaan dalam masalah fiqih yang sifatnya cabang tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat muslim sudah semakin memahami hal ini.

Bagi Andy, alasan spesifik fatwa tidak boleh lagi dimonopoli MUI adalah untuk menghindari bottle neck (antrian panjang) dalam sertifikasi produk halal. Selama era voluntary MUI hanya sanggup menangani sekitar 50.000-80.000 produk. Padahal setelah mandatory akan muncul kebutuhan jaminan halal untuk jutaan produk per tahun.

"Klaim sepihak bahwa MUI mampu melaksanakan 102 juta fatwa dalam satu tahun justru membuka kecurigaan apa sesungguhnya motivasi MUI? Faktanya dari sekitar 5.000 pengajuan sertifikasi produk halal yang telah dialihkan ke LPPOM dan MUI sejak 17 Oktober 2019 hingga saat ini (Juni 2020) hanya 30 produk yang sudah selesai penetapan fatwa halalnya,’’ jelasnya.



Sumber: BeritaSatu.com