Apersi Minta Tapera Bisa Digunakan oleh Pekerja Swasta

Apersi Minta Tapera Bisa Digunakan oleh Pekerja Swasta
Junaidi Abdillah. (Foto: Istimewa)
Imam Muzakir / FER Kamis, 9 Juli 2020 | 19:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meminta kepada pemerintah agar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bisa segera diberlakukan bagi pekerja swasta dan tak perlu harus menunggu 7 tahun.

Baca Juga: Tapera Bisa Tingkatkan Program Sejuta Rumah

"Tapera itu kan sifatnya gotong royong, seharusnya bisa juga segera digunakan oleh pekerja swasta maupun informal. Tidak harus prioritas ASN, TNI/Polri dan BUMN saja. Kan ada dana pemerintah di Tapera buat subsidi, tidak perlu pekerja swasta menunggu sampai 7 tahun," ungkap Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah, di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Seperti diketahui bahwa Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut bergabung paling lambat 7 tahun setelah regulasi ditetapkan. Adapun besaran iuran anggota, ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji

Junaidi mengatakan, saat ini Tapera sudah memiliki anggaran yang cukup besar dari pemerintah, begitu juga anggaran dari kepesertaan ASN, TNI/ Polri dan juga BUMN.

"Seharusnya, Tapera ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara (ASN) saja, tetapi tetap membuka buat pekerja swasta, meski perusahaan belum memasukan daftar nama pekerja ke Tapera,” kata Junaidi.

Baca Juga: New Normal, Pengembang Minta Dukungan Pemerintah

Menurut Junaidi, pengumpulan dana Tapera bersifat gotong-royong, kenapa pekerja swasta tidak bisa diberikan bantuan lewat dana Tapera. "Kalau menunggu sampai 7 tahun itu terlalu lama. Sementara, di satu sisi jumlah masyarakat kecil, pekerja swasta dan informal yang membutuhkan rumah cukup besar, dibandingkan ASN,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Junaidi, Apersi mengusulkan agar Tapera ini dibuka bagi kalangan pekerja swasta, dan hunian MBR ini juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkait soal progres pembangunan program sejuta rumah (PSR), jelas Junaidi, masih sulit tercapai. Dampak pandemi Covid-19 dinilai cukup besar terhadap sektor properti, terutama hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, penerapan aturan yang sangat ketat di tengah pandemi Covid juga ikut membawa dampak penurunan permintaan hunian.

"Covid-19 terasa sekali dampak bagi kami pengembang, sampai sekarang Apersi belum mengetahui berapa besar capaiannya, karena pengembang di daerah juga masih takut, belum sektor lainnya pendukung properti yang terkena dampak Covid-19 ini,” kata Junaidi.

Baca Juga: Iuran Tapera Adopsi Konsep BPJS Kesehatan

Junaidi memperkirakan, PSR hingga semester I 2020 baru tercapai 30 persen. Angka tersebut, masih jauh dari target yang hendak dicapai sampai akhir tahun sebesar 100.000 unit rumah.

"Tidak mungkin tercapai di tengah kondisi seperti ini, belum lagi aturan yang ketat dan sulit membuat kami berat untuk melaju. Terpenting, kami bisa bertahan hidup sampai akhir tahun. Mudah mudahan awal tahun depan sudah mulai bangkit," tandas Junaidi.



Sumber: BeritaSatu.com