Pajak Pencairan Dana JHT Harus Dihapus
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pajak Pencairan Dana JHT Harus Dihapus

Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:39 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah telah memberikan insentif pajak kepada pekerja yaitu relaksasi fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Pembayaran PPh 21 dihapus oleh pemerintah sebagai komitmen pemerintah membantu pekerja dan perusahaan.

“Dengan insentif PPh 21 ini pihak pekerja dapat memanfaatkannya untuk mendukung daya belinya sementara perusahaan dapat menggunakan untuk memperkuat modal kerja,” kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar dalam siaran persnya, Sabtu (11/7/2020).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020, perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 merupakan perusahaan yang terdaftar pada 440 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu, mulai tanggal 1 April 2020 penghasilan teratur yang diterima oleh pekerja berpenghasilan Rp 200 juta setahun yang bekerja pada perusahaan yang terdampak Covid-19 mendapat fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah.

Menurut Timboel, yang juga sebagai Direktur Eksekutif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch ini, insentif pajak tersebut tentunya baik, namun seharusnya insentif tersebut juga diberlakukan secara khusus kepada pekerja yang ter-PHK yang mencairkan dana program Jaminan Hari Tua (JHT). Pencairan dana JHT oleh pekerja yang ter-PHK merupakan salah satu cara pekerja untuk tetap mempertahankan daya belinya, di tengah kondisi pandemi yang menciptakan resesi ekonomi saat ini.

Timboel menegaskan, pencairan dana JHT bagi pekerja yang ter-PHK seharusnya dibebaskan dari pajak JHT-nya. Pengenaan pajak pencairan dana JHT mengacu pada Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 68 Tahun 2009 yang menyatakan : “Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.” Ada pun tarif pajak PPH 21 tersebut diatur oleh Pasal 5 PP ini.

Demikian juga dengan pengenaan pajak progresif terhadap pencairan dana JHT secara bertahap bagi peserta yang sudah menjadi peserta JHT minimal 10 tahun sesuai Pasal 37 ayat (3) UU SJSN, seharusnya juga dihapuskan sehingga bisa mendukung pekerja yang ter PHK.

Pasal 37 ayat (3) tersebut dioperasional dalam PP Nomor 46 Tahun 2015 yang mengatur pencairan dana JHT secara bertahap yaitu pencairan sebesar 10% untuk persiapan pensiun atau sebesar 30% untuk perumahan. Pengenaan pajak progresif tersebut tarifnya lebih besar daripada pencairan dana JHT secara langsung.

Menurut Timboel, banyak pekerja yang tidak mengetahui tentang pengenaan pajak progresif tersebut. Pelaksanaan Pasal 37 ayat (3) menjadi “jebakan” bagi pekerja sehingga pekerja membayar pajak lebih besar bila dibandingkan pembayaran pajak pencairan dana JHT sekaligus.

Pekerja yang masih bekerja dan mendapat upah saja diberi insentif PPh 21 kenapa pekerja yang ter-PHK malah dikenakan pajak. Ini tidak adil. Seharusnya Pemerintah memberlakukan penghapusan pajak dana JHT ini sejak 1 April 2020 lalu, sejak pemberian insentif PPh21 kepada pekerja yang masih bekerja.

Oleh karenanya, walaupun terlambat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch mendorong pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi pekerja yang ter PHK, yaitu dengan menghapuskan pajak pencairan dana JHT.

Dengan penghapusan pajak pencairan dana JHT ini maka Pemerintah menjadi adil terhadap pekerja yang ter PHK, dan penghapusan pajak tersebut akan mendukung daya beli pekerja ter PHK di masa resesi ekonomi saat ini.

BPJS Watch berharap penghapusan pajak dana JHT bisa dilanjutkan walaupun pandemi Covid-19 sudah selesai nantinya, khususnya penghapusan pajak progresif dana JHT.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Baznas Raih Fundraising Digital Terbaik di IFA 2020

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kembali menorehkan prestasi khususnya di dunia filantropi.

EKONOMI | 11 Juli 2020

Wall Street Ditutup Menguat, Nasdaq Kembali Ukir Rekor

Dow Jones Industrial Average naik 1,4 persen, S&P 500 naik 1 persen, Nasdaq naik 0,6 persen ke rekor tertinggi 10.617,44.

EKONOMI | 11 Juli 2020


Padat Karya Irigasi Kempupera di Kalteng Dilaksanakan di 95 Lokasi

Ciptakan lapangan kerja pemerintah siapkan program Padat Karya Tunai Mandiri.

EKONOMI | 11 Juli 2020

Pakar Ekonomi: Omnibus Law Kunci Tarik Investasi dan Buka Lapangan Kerja

Omnibus Law datangkan investasi dan ciptakan lapangan kerja.

EKONOMI | 11 Juli 2020

PT Jamkrindo Raih Penghargaan Anugerah BUMN 2020

Jamkrindo meraih penghargaan 'Emerging State-Owned Enterprise Terbaik II' pada ajang Anugerah BUMN ke-9 2020.

EKONOMI | 11 Juli 2020

Patra Jasa Boyong Penghargaan Anugerah BUMN 2020

Patra Jasa dinilai layak menerima penghargaan, karena berkomitmen dalam menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik.

EKONOMI | 10 Juli 2020

Masa Pandemi Covid-19, Penjualan Siantar Top Tumbuh 9 Persen

PT Siantar Top Tbk mencatat penjualan bersih tumbuh 9 persen selama kuartal I/2020, meskipun harus menghadapi tantangan karena pandemi Covid-19.

EKONOMI | 10 Juli 2020

BNI Syariah Kelola Fasilitas Perbankan PT Pupuk Iskandar Muda

BNI Syariah melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT Pupuk Iskandar Muda.

EKONOMI | 10 Juli 2020

Everich Usung Konsep Kelola Kayu Berkualitas

Salah satu produk olahan kayu yang kini diperkenalkan adalah material pelapis kayu berupa lembaran panel.

EKONOMI | 10 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS