Pemerintah Terbitkan PP untuk Perkuat Sektor Konstruksi

Pemerintah Terbitkan PP untuk Perkuat Sektor Konstruksi
Ilustrasi konstruksi. (Foto: Dok Kempupera)
Muawwan Daelami / WBP Minggu, 12 Juli 2020 | 05:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan ini sekaligus menjadi payung hukum turunan yang mengatur pelaksanaan teknis UU Jasa Konstruksi.

"Kita melihat sektor konstruksi masih terus bergerak di tengah pandemi Covid-19. Melalui PP Nomor 22 tahun 2020 ini, saya harapkan dapat memperkuat sektor konstruksi di Indonesia," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) Trisasongko Widianto dalam pernyataan resminya, Minggu (12/7/2020).

Baca juga: Kempupera Bangun Rusun Santri di Babel Senilai Rp 3,18 Miliar

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa terbitnya PP No 22 Tahun 2020 ini juga menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim usaha kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi transparan, penyederhanaan skema, pengaturan jasa konstruksi yang tidak membebani masyarakat, dan menjamin arah kebijakan jasa konstruksi lebih profesional.

Sebab ia menilai, sektor konstruksi berkualitas dan kuat secara otomatis dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pengaturan PP ini berlaku kepada seluruh pekerjaan konstruksi di Indonesia baik melalui sektor pemerintah, swasta, maupun usaha perorangan.

PP tersebut juga memberikan pedoman yang jelas dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi/kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan jasa konstruksi dan pengenaan sangsi; penataan kembali struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi; pengaturan rantai pasok sumber daya konstruksi serta perluasan peran masyarakat jasa konstruksi.

Di samping itu, beberapa pasal dalam PP No 22 Tahun 2020 jiga memberi peran besar kepada masyarakat jasa konstruksi untuk berperan aktif dalam pengawasan, pemberian masukan perumusan kebijakan serta forum jasa kontruksi.

Bahkan masyarakat jasa konstruksi melalui asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi dapat terlibat langsung dalam kewenangan Pemerintah Pusat dengan menjadi pengurus lembaga.

Asosiasi juga diberikan ruang untuk membentuk lembaga sertifikasi setelah mendapatkan akreditasi dari pemerintah. Trisasongko berharap hal ini dapat mendorong seluruh asosiasi profesi, badan usaha, dan rantai pasok lebih profesional dalam mengembangkan klasifikasi usaha/profesinya serta menjalankan fungsi pembinaan dan pemberdayaan untuk anggotanya.

Hal yang tak kalah penting, kata Trisasongko, lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2017 atau PP No 22 Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjawab tantangan jasa konstruksi yang terus berubah sejalan dengan perkembangan dunia konstruksi menuju industri konstruksi yang berkelanjutan. 



Sumber: BeritaSatu.com