HUT Ke-73 Koperasi

Defiyan Cori: Tidak Benar Koperasi di Indonesia Tidak Sejahterakan Anggota

Defiyan Cori:  Tidak Benar  Koperasi di Indonesia Tidak Sejahterakan Anggota
Ketua Umum Forum Ekonomi Konstitusi, Defiyan Cori. (Foto: Istimewa)
Siprianus Edi Hardum / EHD Minggu, 12 Juli 2020 | 13:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Defiyan Cori, mengatakan, tidak benar bahwa koperasi di Indonesia tidak terbukti menyejahterakan anggotanya melalui salah satu indikator sisa hasil usaha (SHU). Banyak koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip badan usaha koperasi justru berkembang dan maju.

“Di era Orde Baru kita mengenal Koperasi Peternakan dan Susu di Lembang, Provinsi Jawa Barat, dan di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, serta ada Koperasi Batik di Yogyakarta dan Solo,” kata dia.

Ketua Umum Forum Ekonomi Konstitusi ini mengatakan, Koperasi Batik justru mempunyai gedung monumental GKBI di bilangan Semanggi. Setelah Orde Reformasi, ditandai dengan liberalisasi ekonomi, ekspose keberhasilan (success factor) tidak dimunculkan.

Padahal masih ada koperasi non simpan pinjam (selain Kospin Jasa) yang maju, seperti Koperasi Pusat Susu Bandung Utara Lembang yang meraih dua penghargaan sebagai koperasi produsen dengan aset dan volume usaha terbesar, berdiri pada tanggal 8 Agustus 1971 dan memiliki jumlah anggotanya sekitar 8.509 orang per Tahun 2017.

“Kegiatan usaha Koperasi Peternakan dan Susu di Lembang meliputi usaha simpan pinjam, perdagangan susu, penyediaan makanan ternak atau biasa disebut MAKO (Makanan Koperasi), pembibitan dan kesehatan hewan, dan usaha perdagangan.

Di samping kegiatan usaha, pengurus koperasi juga giat mendorong peternak utk membangun reaktor biogas rumah (Biru).
Koperasi Agro Niaga Jabung Malang Jawa Timur meraih penghargaan sebagai koperasi produsen dengan CSR Terbaik pada Tahun 2017 dan masih banyak yang lainnya).

Menurut Defiyan, tidak semua koperasi adalah jenis simpan pinjam, namun alasan akses ke kredit perbankan yang sulitlah membuat koperasi "menolong" dirinya sendiri dalam pembiayaan organisasinya, terlebih skema pinjaman atau kredit lembaga perbankan tidak sesuai dan cocok dengan koperasi. “Data koperasi non simpan pinjam di atas menjadi bukti bahwa koperasi juga berhasil di sektor lainnya,” kata dia.

Pada Hari Koperasi 2016, Presiden Jokowi melontarkan gagasan "Mengkorporasi Koperasi" dengan tujuan agar koperasi bisa lebih memperhatikan aspek bisnis demi mendongkrak sisa hasil usaha (SHU) anggota.

Menurut Defiyan, tujuan koperasi didirikan adalah untuk membangun ekonomi para anggotanya melalui kegiatan usaha atau bisnis. “Jadi orientasi SHU yang sebesar-besarnya bukan indikator utama meskipun tidak dipungkiri setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum tertinggi koperasi ada keputusan pembagian SHU,” kata dia.

Tujuan mengkorporasikan koperasi, kata dia, tidak saja telah tidak sesuai dengan prinsip pendirian koperasi, tetapi justru merendahkan martabat bangun usaha koperasi itu sendiri. Soal kemajuan dan perkembangan usaha harus diupayakan dengan menerapkan ilmu manajemen dan tidak harus mengubah atau menjadikan koperasi seperti korporasi yang sangat berbeda secara diametral dan mendasar. “Justru kalau koperasi hanya merubah prinsipnya, maka bangun usahanya bukan lagi kpperasi,” kata dia.

Ia menegaskan, koperasi adalah kumpulan orang, korporasi kumpulan modal. “Oleh karena itu koperasi tidak bisa dan tidak mungkin dikorporasikan,” kata dia.

Defiyan mengatakan, tidak tepat menjadikan koperasi sebagai korporasi, jelas kebijakan ini menyimpang dari prinsip badan usaha koperasi. Menuru Defiyan, usaha dan upaya Kemkop dan UKM harus diarahkan untuk menjadi fasilitator bagi kebijakan perkoperasian yang lebih kondusif, inilah masalah utamanya.

Jika kebijakan terhadap koperasi dan akses ekonomi yang diberikan setara dengan korporasi, maka koperasi jauh lebih unggul di masa depan. “Hal mana telah dibuktikan oleh koperasi di negara-negara lain, yang justru berada dalam sistem ekonomi kapitalisme tetapi kebijakan pemerintahnya mengakomodasinya,” kata dia.

Ekonomi Konstitusi ini mengatakan, setelah pembatalan UU Nomor 17 Tahun 2012 oleh MK, maka payung hukum koperasi di Indonesia kembali ke UU yang lama yakni UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Ketika ditanya adanya upaya untuk mengamandemen pasal 33 UUD agar kembali mencantumkan kata koperasi sebagai badan usaha yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, ia mengatakan, seharusnya kata koperasi yang sebelumnya ada dalam penjelasan Paaal 33 UUD 1945 dikembalikan, dan yang lebih penting adalah Indonesia harus merumuskan UU tentang Sistem Ekonomi Nasional sebagai turunan dari Pasal 33 dan menjadi rujukan bersama dalam pengaturan kebijakan perekonomian nasional, menjadi jelas tidak menerapkan praktik sistem ekpnomi kapitalisme maupun komunisme dan yang lainnya.

Ketika ditanya jumlah koperasi di Indonesia, berapa yang sehat dan yang tidak sehat, Defiyan mengutip data Kemkop dan UKM per Juni 2019 bahwa jumlah koperasi mencapai 126.343 unit, turun dari 2014 sebanyak 212.570 unit.

“Ukuran kesehatan koperasi sangat berbeda dengan korporasi, kesehatan koperasi tidak hanya dinilai secara kuantitatif an sich, terlebih penting koperasi memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota bukan kepada yang punya modal atau kapital,” kata dia.

Ia mengatakan, jumlah koperasi di Indonesia selama empat tahun ini (2014-2018) mengalami penurunan yang cukup drastis. Dulu koperasi dulu mencapai lebih dari 212.000 unit, maka saat ini turun menjadi 138.400 koperasi.

Penurunan ini terjadi sejak dilakukan reformasi total pada koperasi di Indonesia mulai 2016. Meski demikian, omzet koperasi-koperasi di negara ini justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di antaranya Koperasi Telekomunisasi Seluler yang masuk urutan 94 dengan omzet mencapai Rp 6,4 triliun dan memiliki 5 anak perusahaan. Selain itu Koperasi Sidogiri di Pasuruan yang memiliki omzet sebesar Rp 19 triliun dan 278 kantor cabang.

"Ada juga koperasi semen gresik yang masuk 300 koperasi besar dunia dengan omset Rp 2,5 Triliun. Total omzet koperasi Indonesia mencapai lebih dari Rp 30 Triliun. Bahkan di era 1990-an banyak koperasi mahasiswa yang dikelola dari, oleh dan untuk mahasiswa yang memiliki omzet sampai miliaran rupiah, diantaranya adalah Koperasi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada/Kopma UGM, Kopma Universitas Brawijaya, Kopma Universitas Jenderal Soedirman, dan lain-lain,” kata dia.

Sedangkan jumlah total anggota koperasi di Indonesia, ia kembali mengutip data Kemkop dan UKM, per Juni 2019, jumlah total anggota koperasi adalah 22 juta orang lebih.

Ketika ditanya mengenai penipuan berkedok koperasi di Indonesia, ia mengatakan, banyak pihak yang "memanfaatkan" koperasi untuk tujuan bukan memajukan koperasi, dan untuk ini lebih relevan penindakan hukum yang harus ditegakkan oleh Bank Indonesia dan OJK, serta pengawasan oleh Kemkop dan UKM. “Pembiaran atas kasus-kasus ini oleh otoritas justru akan memperburuk posisi Kemkop dan UKM,” kata dia.

Defiyan menambahkan, selain itu, produk UU Perkoperasian dan UU sektor ekonomi lainnya secara hukum tidak mendukung perkembangan koperasi menjadi soko guru perekonomian bangsa, bahkan yang terakhir justru mempersulit pendirian badan hukum koperasi.

Menurut Defiyan, semestinya Kemkop dan UKM lebih berperan aktif dan menjadi garda terdepan pengemangan koperasi untuk bisa melakukan upaya kerja sama lebih luas dengan sektor ekonomi lainnya dan mendorong ruang bagi kesetaraan dalam kebijakan ekonomi nasional dalam hubungannya dengan akses pembiayaan dan kerja sama usaha.

“Sinergi BUMN dan Koperasi sebagai bangun usaha yang dimandatkan dalam konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 adalah tanggung jawab Kemkop dan UKM,” kata dia.



Sumber: BeritaSatu.com