Survei SMRC : Mayoritas Warga Dukung Pengesahan RUU Cipta Kerja

Survei SMRC : Mayoritas Warga Dukung Pengesahan RUU Cipta Kerja
Konferensi pers virtual hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang “Sikap Publik Terhadap RUU Cipta Kerja”, Selasa (14/7/2020). (Foto: Beritasatu.com / Herman)
Herman / EHD Selasa, 14 Juli 2020 | 19:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kembali merilis hasil survei “Sikap Publik Terhadap RUU Cipta Kerja”. Dari hasil survei ini, mayoritas warga Indonesia yang mengetahui RUU Cipta Kerja saat ini mendukung pengesahan RUU tersebut yang ditargetkan rampung pada Agustus 2020.

Sekitar 52% menyatakan mendukung pengesahan RUU Cipta Kerja, sementara yang tidak mendukung 37%. Survei ini dilakukan melalui wawancara per telepon pada 8-11 Juli 2020 terhadap 2.215 responden yang dipilih secara acak di seluruh Indonesia.
Direktur Riset SMRC Deni Irvani menyampaikan, peningkatan dukungan terhadap pengesahan RUU ini sejalan dengan penilaian positif terhadap manfaat RUU ini bagi ekonomi Indonesia.

“Mayoritas warga yang tahu menilai RUU Cipta Kerja akan membawa manfaat bagi ekonomi Indonesia. RUU ini dianggap terutama akan meningkatkan kepastian berusaha, meningkatkan kemudahan berusaha, dan membuka lapangan kerja,” kata Deni Irvani dalam konferensi pers virtual hasil survei nasional berkala SMRC, Selasa (14/7/2020).

Dari hasil survei ini, dukungan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja terlihat lebih kuat di kalangan mereka yang berstatus sosial ekonomi lebih rendah dan tinggal di pedesaan. Sebaliknya, mereka yang berpendidikan lebih tinggi, berpenghasilan lebih tinggi, dan tinggal di perkotaan cenderung tidak mendukung pengesahan RUU Cipta Kerja.

Deni memaparkan, persentase warga yang menyatakan tahu RUU Cipta Kerja masih relatif rendah. Survei menunjukkan, baru 26% yang tahu RUU Cipta Kerja dan 74% masih belum tahu. Namun, menurut Deni, dari kalangan yang tahu RUU Cipta kerja, terlihat ada pola yang menjelaskan siapa yang mendukung pengesahan RUU Cipta Kerja.

Terkait dengan pendidikan, survei SMRC menunjukkan sekitar 49% warga berpendidikan Perguruan Tinggi tahu RUU Cipta Kerja, sementara yang berpendidikan SMA hanya 30%, yang berpendidikan SMP 15 %, yang berpendidikan SD atau kurang hanya 17%.

Di antara yang tahu, mereka yang berpendidikan lebih tinggi memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menolak RUU Cipta Kerja yang ditargetkan akan disahkan pada Agustus 2020. Sekitar 42% kalangan berpendidikan tinggi menolak RUU Cipta Kerja, sementara yang menolak di kalangan mereka yang berpendidikan SD atau kurang hanya 33%, yang berpendidikan SMP 23%, dan berpendidikan SMA 39%.

“Mereka yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih tahu tentang RUU Cipta Kerja, namun juga lebih tinggi kecenderungannya untuk menolak RUU disahkan pada Agustus ini,” kata Deni.

Pola serupa terlihat dalam hal tingkat pendapatan. Sekitar 46% warga berpendapatan di atas Rp 4 juta rupiah per bulan mengetahui RUU Cipta kerja, sementara yang tahu di kalangan berpendapatan di bawah Rp 1 juta hanya 16%, antara Rp 1-2 juta 22%, dan antara Rp 3-4 juta 30%.

Sejalan dengan itu, penolakan terhadap RUU Cipta Kerja agar disahkan pada Agustus 2020 lebih dapat ditemukan di kalangan yang berpendidikan lebih tinggi.

Di antara mereka yang tahu RUU Cipta Kerja, 54% warga berpenghasilan di atas Rp 4 juta menolak RUU Cipta Kerja, sementara yang menolak RUU Cipta Kerja di kalangan berpendapatan Rp 1 Juta atau kurang hanya 29%, yang berpendapatan Rp 1-2 juta 32 %, dan berpendapatan Rp 3-4 juta SMA 33%.

Masyarakat perkotaan juga memiliki kecenderungan lebih tinggi mengetahui RUU Cipta Kerja, dan juga cenderung untuk menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Persentase warga kota yang mengetahui RUU Cipta Kerja (30%) lebih tinggi dari persentase warge desa yang tahu (22%).

Di antara yang tahu, persentase warga kota yang mendukung RUU Cipta Kerja (49%) disahkan pada Agustus 2020, lebih rendah dari persentase warga desa yang mendukung (57%).

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Yutinus Prastowo menyampaikan, terlepas dari pro dan kontra terhadap RUU Cipta Kerja, keberadaan RUU ini menurutnya sangat penting untuk membenahi berbagai hal yang menjadi penghambat kemajuan Indonesia, salah satunya karena Indonesia selama ini mengalami “obesitas regulasi”.

“Indonesia saat ini terlalu banyak aturan, terlalu tumpeng tindih aturan dan kewenangan. Ini yang membuat kita kesulitan bergerak. RUU Cipta Kerja ini dihadirkan untuk membuat kita lebih mudah bergerak, tetapi tetap sehat,” kata Yustinus Prastowo.

Dalam RUU Cipta Kerja, lanjut Yustinus, banyak terobosan yang ditawarkan. Antara lain kepastian hukum yang diperkuat hingga perizinan dipermudah, sehingga sangat membantu pelaku usaha dan juga UMKM dalam berusaha.

“Yang menarik, bagaimana pelaku UMKM ‘dimainstreamin’ di RUU Cipta Kerja ini. Ada mandat untuk melakukan kemitraan. UMKM juga dipermudah membuat PT, supaya lebih bisa mengakses permodalan,” kata Yustinus.



Sumber: BeritaSatu.com