Triwulan II 2020, Jumlah Penduduk Miskin Diprediksi Lampaui 5,1 Juta

Triwulan II 2020, Jumlah Penduduk Miskin Diprediksi Lampaui 5,1 Juta
Akhmad Akbar Susamto (Foto: Istimewa)
Herman / JAI Kamis, 16 Juli 2020 | 15:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom CORE Indonesia (Center of Reform on Economics,) Akhmad Akbar Susamto, memprediksi jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan pada triwulan II 2020 akan melampaui 5,1 juta orang.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2020 tercatat sebanyak 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.

Pemerintah Indonesia juga telah memperkirakan jumlah penduduk miskin pada 2020 akan meningkat akibat pandemi virus corona (Covid-19), berkisar antara 3,2 juta orang hingga 5,71 juta orang.

Menurut Akhmad Akbar Susamto, data kemiskinan terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menggambarkan pandemi Covid-19 memberi dampak yang sangat besar dalam meningkatkan angka kemiskinan.

“Data BPS ini menunjukkan Covid-19 itu arahnya memang meningkatkan angka kemiskinan. Di bulan Maret saja sudah meningkat, apalagi sampai akhir Juni 2020,” ujar Akhmad Akbar Susamto.

Dia menjelaskan, penambahan jumlah penduduk miskin pada triwulan II 2020, terutama dari masyarakat golongan rentan dan hampir miskin yang umumnya bekerja di sektor informal dan sangat bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah.

Hal itu disebabkan banyak diantara pekerja sektor informal yang kehilangan pekerjaana akibat dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), meskipun pemeritah sudah mulai mengizinkan pembukaan kegiatan bisnis sejak pertengahan Mei 2020.

“Apalagi, jika bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak mencukupi atau datang terlambat, golongan rentan dan hampir miskin akan semakin banyak yang jatuh ke bawah garis kemiskinan. Jadi pemerintah harus cepat dan tepat dalam menyalurkan bantuan sosial,” ujar Akhmad Akbar Susamto, kepada Beritasatu.com, Rabu (15/7/2020).

Untuk menekan angka kemiskinan agar tidak semakin tinggi, Akhmad mengatakan, pemerintah harus serius dalam mengimplementasikan program-program bantuan sosial untuk rakyat miskin, mengingat realisasinya masih rendah.

Selain itu, pemerintah juga harus mengantisipasi lonjakan angka kemiskinan akibat pandemi yang diperkirakan akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah bantuan sosial yang disiapkan pemerintah saat ini.

Akhmad Akbar Susamto menegaskan, pemerintah juga perlu mengintegrasikan penyaluran Bantuan Sosial sehingga menjadi lebih sederhana, melakukan penyeragaman nilai bantuan, di samping terus melakukan pemutakhiran data penerima Bantuan Sosial.

Beban pengeluaran masyarakat khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin juga harus disusbsidi atau diturunkan, terutama dengan menurunkan biaya-biaya yang dikontrol pemerintah (administered prices).

“Caranya bisa dengan menurunkan harga BBM, menambah jumlah rumah tangga penerima diskon pemotongan tarif listrik sehingga mencakup minimal seluruh pelanggan 900VA, hingga menurunkan harga LPG tiga kilogram yang kebanyakan dikonsumsi oleh masyarakat menengah bawah,” ujar Akhmad Akbar Susamto.



Sumber: Suara Pembaruan