Perlindungan Anggota Lemah, Koperasi Perlu Lembaga Penjamin Simpanan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perlindungan Anggota Lemah, Koperasi Perlu Lembaga Penjamin Simpanan

Kamis, 16 Juli 2020 | 16:33 WIB
Oleh : Herman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Keberadaan koperasi di Indonesia belakangan ini menjadi sorotan menyusul kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta. Di sisi lain, perlindungan terhadap dana anggota koperasi juga tidak cukup kuat karena tidak adanya semacam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) koperasi seperti halnya di sektor perbankan.

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan, saat ini yang juga menjadi fokus Kemkop UKM adalah memperjuangkan adanya LPS anggota koperasi. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, pembentukan LPS koperasi ini juga menjadi salah satu yang paling didorong.

“Dari kementerian, kita sangat concern mengusulkan adanya lembaga penjamin simpanan anggota koperasi. Sebab koperasi ini untuk simpanan anggotanya belum memiliki jaring pengaman seperti di perbankan yang berlapis,” kata Ahmad Zabadi dalam acara Zooming with Primus yang bertajuk “Penipuan Berkedok Koperasi” yang disiarkan langsung di BeritaSatu TV, Kamis (16/7/2020).

Diskusi yang dipandu Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings Primus Dorimulu ini juga menghadirkan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid, Anggota Komisi VI DPR-RI Evita Nursanty, serta Ketua Umum Koperasi Perumahan Umum Nasional Syariah (Koperumnas) M Aris Suwirya.

Diakui Ahmad, memang ada sebagian koperasi yang berinisiatif untuk menjaga keamanan dana anggotanya dengan menyisihkan sebagian modalnya untuk mengamankan simpanan anggota. Tetapi menurutnya hal itu sangat terbatas, sehingga butuh kehadiran pemerintah untuk bersama-sama memberikan perlindungan terhadap simpanan anggota.

“Di samping LPS koperasi, kita juga mengusulakan pengaturan secara khusus di RUU Cipta Kerja terkait dengan pengawasan koperasi. Kita tahu, Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 penekananya kan memang pada unsur pembinaan, sehingga aspek pengawasan yang semakin kompleks permasalahannya belum mendapatkan porsi yang memadai,” kata Ahmad.

Dengan melihat kompleksitas masalah pada koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, menurut Ahmad perlu ada pengaturan sanksi pidana dan denda terhadap penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan pihak-pihak yang mengatasnamakan koperasi.

Sementara itu terkait moratorium penerbitan usaha simpan pinjam koperasi, Ahmad menjelaskan ide awal dari moratorium tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dari oknum yang mengatasnamana koperasi saat melakukan penipuan.

“Di tengah pandemi Covid-19, kebutuhan masyarakat akan likuiditas sangat tinggi. Di sisi lain, ketersediaan likuiditas juga terbatas. Ini bisa mengundang pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara sepihak dengan mengatasnamakan koperasi, lalu dia mencoba menawarkan berbagai tawaran pinjaman atau simpanan yang sesungguhnya menjerat masyarakat,” kata Ahmad.

Saat ini jumlah koperasi aktif yang tercatat dalam sistem online Kemkop UKM sebanyak 123.048 koperasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 73.000 koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam, di mana sekitar 16.400 merupakan koperasi simpan pinjam.

Apa yang tengah diperjuangkan pemerintah tentang pembentukan “LPS koperasi” ini juga turut disuarakan oleh Nurdin Halid. Menurutnya, selama ini ada ketidakadilan dari perlakuan yang diterima koperasi, salah satunya dari sisi perlindungan.

“Kalau kita bandingkan dengan perbankan, bila ada masalah, maka ada jaminan pemerintah terhadap seluruh dana nasabah. Tetapi di koperasi tidak ada perlindungan pemerintah terhadap jaminan. Dekopin dan Kementerian Koperasi UKM sebetulnya telah berjuang agar bagaimana ada penjaminan ini karena harus ada perlakuan yang adil, baik itu BUMN, swasta, dan koperasi,” kata Nurdin Halid.

Selain itu, UU Kopersi yang baru menurutnya juga harus segera disahkan, sehingga berbagai persoalan terkait penataan koperasi, sanksi, dan hal-hal lainnya bisa terakomodir. Sebab menurutnya Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.

Sementara itu menurut Evita Nursanty, adanya permasalahan di koperasi yang belakangan ini menjadi sorotan sebetulnya juga dialami oleh usaha-usaha lain. Bahkan sebetulnya permasalahan di kopersi tergolong minim.

“Dari jumlah kopersi yang ada, yang bermasalah hanya satu-dua, jadi sebenarnya hanya nol nol persen. Ketika kita bicara permasalahan, itu juga terjadi di insitusi finansial yang lain. Di bank, di asuransi, itu banyak terjadi. Di koperasi ini justru saya melihat masalahnya sangat kecil,” kata Evita.

Ia juga sepakat dengan yang disampaikan Ahmad Zabadi dan Nurdin Halid terkait pentingnya aspek perlindungan untuk dana anggota koperasi. “Kita akan perjuangkan bahwa tidak adil kalau sekarang ini koperasi tidak ada penjaminan. Kita akan berjuang bersama-sama, di omnibus law Cipta Kerja ada peluang untuk memperjuangkan hal tersebut,” kata Evita.

Kemudahan untuk Koperasi

Selah satu pelaku koperasi di Indonesia adalah Koperasi Perumahan Umum Nasional Syariah atau Koperumnas. Aris Suwirya menjelaskan, koperasi yang baru aktif mulai Januari 2018 ini mengkhususkan diri sebagai koperasi konsumen perumahan, di mana para anggotanya bisa memiliki rumah dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Koperumnas saat ini sudah memiliki 32 lokasi perumahan di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota sekitar 20.000 orang. Para anggotanya kebanyakan adalah pekerja yang kesulitan memiliki rumah bersubidi, antara lain buruh pabrik, tukang ojek, supir, pedagang kaki lima, hingga tukang parkir.

“Memang kami pasarnya untuk saudara kami yang berpenghasilan tetap dan tidak tetap untuk bisa memiliki rumah. Hanya memang harus bersabar, dia harus menjadi anggota dulu selama dua tahun. Di tahun ketiga baru kita buatkan rumah,” kata Aris.

Yang dikeluhkan Aris selama menjalankan Koperumnas salah satunya terkait perizinan yang menurutnya harus lebih disederhanakan. “Karena kami adalah sebuah koperasi yang juga sebagai developer, masalah perizinan ini menjadi masalah. Jadi izinnya yang harus kami tempuh sangat panjang. Harapannya bagaimana agar Koperumnas ini bisa mendapat semacam dispensasi, karena kami memikirkan warga negara Indonesia yang tidak mungkin punya rumah menjadi bisa punya rumah,” kata Aris.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menteri BUMN Buka Jalan Bagi Pemerintah Wujudkan The Good of Mankind

BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir memiliki peluang mewujudkan the good of mankind dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai amanah konstitusi.

EKONOMI | 16 Juli 2020

Seluruh Bursa Regional Terkoreksi, IHSG Justru Menguat 0,44%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia menguat 0,44% dan menjadi satu-satunya indeks di bursa regional yang ditutup di zona hijau.

EKONOMI | 16 Juli 2020

6 Serikat Buruh Konsisten Perjuangkan RUU Cipta Kerja

Dibentuknya tim teknis pembahas klaster ketenagakerjaan ini merupakan dorongan dan tuntutan dari serikat pekerja/serikat buruh.

EKONOMI | 16 Juli 2020

Triwulan II 2020, Jumlah Penduduk Miskin Diprediksi Lampaui 5,1 Juta

Ekonom Akhmad Akbar Susamto memprediksi jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan pada triwulan II 2020 akan melampaui 5,1 juta orang.

EKONOMI | 16 Juli 2020

Disahkan DPR, Ini Nama Deputi Gubernur BI dan 20 Anggota BPKN

Rapat paripurna DPR mengesahkan persetujuan Parlemen atas terpilihnya Doni P Joewono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

EKONOMI | 16 Juli 2020

Neraca Perdagangan Non Migas Indonesia ke Tiongkok Defisit US$ 5,31 Miliar

Neraca perdagangan non migas Indonesia dengan Tiongkok mengalami defisit sebesar US$ 5,31 miliar atau sekitar Rp 77,767 triliun selama semester I 2020.

EKONOMI | 16 Juli 2020

Satoria Agro Industri Rambah Pasar Biskuit

Satoria Agro Industri telah menggandeng sejumlah distributor regional di setiap daerah.

EKONOMI | 16 Juli 2020

OJK: 73% Iklan Perbankan Langgar Aturan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan sekitar 73% iklan perbankan telah melanggar aturan market conduct selama semester I 2020.

EKONOMI | 16 Juli 2020

22 Provinsi Alami Kenaikan Angka Kemiskinan Akibat Covid-19

Badan Pusat Statistik menyatakan sekitar 22 dari 34 provinsi di Indonesia mengalami kenaikan angka kemiskinan pada Maret 2020, akibat dampak pandemi Covid-19.

EKONOMI | 16 Juli 2020

Digitalisasi UMKM Sektor Pangan, Kemkop dan UKM Gandeng 8 Startup

Kemkop dan UKM mentargetkan sebanyak 10 juta pelaku usaha di sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat terhubung dalam ekosistem digital.

EKONOMI | 16 Juli 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS