Bank DKI Dorong Penyaluran Kredit ke Sektor Produktif

Bank DKI Dorong Penyaluran Kredit ke Sektor Produktif
Penandatanganan perjanjian kerja sama penempatan dana program percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN), dilakukan oleh Direktur Utama Bank DKI, Zainuddin Mappa, dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadyanto, dan disaksikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Jakarta, Senin (27/7/2020). (Foto: Beritasatu Photo / Istimewa)
Feriawan Hidayat / FER Rabu, 29 Juli 2020 | 20:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah secara resmi telah menunjuk Bank DKI sebagai salah satu bank pembangunan daerah (BPD) yang menerima penempatan dana sebesar Rp2 triliun untuk program percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Baca Juga: Pemprov dan Bank DKI Siapkan Paket Kebijakan untuk UMKM

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Direktur Utama Bank DKI, Zainuddin Mappa dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadyanto, dan disaksikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini, mengatakan, sebagai agent of development, Bank DKI memiliki peran dalam pembangunan ekonomi di DKI Jakarta.

"Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan yang telah mempercayakan Bank DKI. Rencananya, dana tersebut akan kita manfaatkan untuk penyaluran kredit kepada sektor produktif sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Herry Djufraini dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Rabu (29/7/2020).

Baca Juga: Pemprov Libatkan Bank DKI Pulihkan Ekonomi Warga

Herry menjelaskan, Bank DKI telah melakukan sejumlah upaya termasuk memberikan kebijakan relaksasi kredit bagi sektor usaha yang terdampak Covid-19. Relaksasi yang diberikan kepada debitur di antaranya kredit mikro, kecil dan konsumer.

"Bank DKI juga melakukan penangguhan terhadap pokok pinjaman dan menurunkan suku bunga. Semua kami tangguhkan pokok pinjaman dalam jangka waktu enam bulan, tapi setiap tiga bulan akan kami review kembali,” pungkas Herry Djufraini.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan, penempatan dana di BPD ini merupakan kelanjutan pemerintah pusat setelah sebelumnya telah menempatkan dana pada 4 Bank Himbara sebesar Rp 30 triliun.

Baca Juga: Ini Syarat UMKM Bisa Dapat Jaminan Kredit

Penempatan dana tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang merupakan bagian dari kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19.



Sumber: BeritaSatu.com