Buntut Kasus PT Jouska, Ini Tiga Regulasi yang Harus Diproses OJK

Buntut Kasus PT Jouska, Ini Tiga Regulasi yang Harus Diproses OJK
Ilustrasi Jouska. (Foto: Beritasatu Photo / Dok. Jouska)
Herman / JAI Kamis, 30 Juli 2020 | 12:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memperjelas regulasi untuk batasan kerja profesi financial planner (FP) atau perencana keuangan agar tidak menyimpang seperti kasus PT Jouska Financial Indonesia.

Menurut peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Ira Aprilianti, ada tiga hal yang harus diproses OJK untuk regulasi bagi perencana keuangan, yakni mengatur kewenangan dan kewajiban, ruang lingkup dan kode etik profesi, serta  pertanggungjawaban untuk melindungi konsumen atau nasabah.

“Belum adanya regulasi yang mengatur aktivitas perencana keuangan inilah, salah satunya, yang membuat koridor kerja mereka tidak jelas. Pada kasus yang sedang ramai diperbincangkan (PT Jouska, Red), perencana keuangan ini juga berperan sebagai manajer investasi. Padahal keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Masing-masing memiliki batasan dan etika yang harus dipatuhi,” kata Ira Aprilianti, di Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Ira Aprilianti mengungkapkan, di Indonesia, sertifikasi FP dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) FPSB Indonesia dan IAFRC Indonesia. LSP FPSB merupakan penyelenggara program sertifikasi “Certified Financial Planner (CFP)” dan “Registered Financial Planner (RFP)”.

Sedangkan IAFRC Indonesia memberikan sertifikasi “Registered Financial Associate (RFA)”, “Registered Financial Consultant (RFC)”, dan “Registered Islamic Financial Associate (RIFA)”. Semua sertifikasi itu mengacu ke organisasi internasional sebagai acuan standar.

"Selama ini profesi perencana keuangan belum diatur oleh OJK, melainkan hanya melalui proses sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi. Padahal wilayah kerja dari aktivitas ini berhubungan erat dengan kewenangan OJK untuk melindungi konsumen lembaga keuangan sesuai amanat UU OJK No. 21/2011," ujar Ira Aprilianti.

Untuk regulasi terkait kewenangan dan kewajiban profesi FP, Ira Aprilianti merekomendasikan, OJK membuat Peraturan OJK atau Surat Edaran OJK, yang antara lain menegaskan batasan kerja atau fungsi dari FP.

Dia menjelaskan, perencana keuangan berfungsi sebagai pihak yang membantu perencanaan keuangan yang mengacu pada kebutuhan dari klien. Perencana keuangan tidak berhak menjalankan aktivitas keuangan nasabah karena sifatnya hanya memberikan masukan dan merencanakan. Sedangkan manajer investasi adalah mereka yang menjalankan dan mengelola portofolio milik nasabah, baik individu maupun kelompok.

Sedangkan ungtuk mengatur ruang lingkup dan kode etik profesi, OJK dapat melakukan co-regulation dengan menunjuk satu atau lebih asosiasi dan memberikan kewenangan asosiasi untuk memberikan rekomendasi izin pada anggotanya untuk membuka jasa perencana keuangan yang diajukan pada OJK.

Koordinasi antara OJK dan asosiasi dapat dilakukan seperti pada profesi akuntan dan penilai publik. Hal itu akan memudahkan pengawasan dan tindak lanjut laporan konsumen atau pengguna jasa serta memitigasi risiko. Bahkan juga dapat membantu masyarakat untuk mengidentifikasi perencana keuangan mana yang memiliki pengetahuan, sertifikasi, kemampuan dan pengalaman dalam perencanaan keuangan sesuai dengan standar etika dan profesi pada saat memberikan jasa.

Sedangkan untuk perlindungan terhadap konsumen atau nasabah, OJK dan asosiasi harus menyediakan akses pengaduan untuk pengguna jasa agar laporan perencana keuangan yang tidak berizin atau tidak sesuai standar dan etika dapat ditindaklanjuti.



Sumber: Suara Pembaruan