Penanganan Covid-19 dan PEN

Indef Peringatkan Belanja Kesehatan Harus Jadi Prioritas Pemerintah

Indef Peringatkan Belanja Kesehatan Harus Jadi Prioritas Pemerintah
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad (Foto: istimewa / Istimewa)
Herman / JAI Kamis, 30 Juli 2020 | 13:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, memperingatkan pemerintah untuk tetap memprioritaskan belanja kesehatan, jika ingin program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat menghindarkan Indonesia dari resesi.

Pernyataan itu, disampaikan Tauhid Ahmad, menanggapi rencana pemerintah untuk melakukan belanja besar-besaran di Semester II 2020, untuk mendukung dunia usaha dan mendorong daya beli masyarakat, guna memperbaiki pertumbuhan ekonomi agar terhindar dari resesi.

Menurut Tauhid Ahmad, pada triwulan II-2020, ekonomi Indonesia diprediksi akan mengalami kontraksi antara -3,26% hingga -3,88%. Diperkirakan pada triwulan III-2020 Indonesia akan memasuki laju resesi yang cukup dalam dengan pertumbuhan ekonomi -1,30% pada skenario sedang hingga -1,75% pada skenario berat.

Tauhid Ahmad mengungkapkan, rencana pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja angaran program PEN sudah tepat untuk mendorong demand atau permintaan masyarakat yang saat ini masih melemah.

Namun upaya penanganan di bidang kesehatan terkait pandemi Covid19 juga harus dioptimalkan, karena tanpa penurunan kasus dan pengendalian penyebaran virus corona, sulit bagi Indonesia untuk memasuki era normal baru yang diyakini akan menggerakan sektor perekonomian.

"Untuk mengurangi dampak resesi, kami tetap konsisten bahwa upaya kesehatan harus menjadi yang paling prioritas dibandingkan ekonomi melalui testing, tracing dan treatment. Bila masalah kesehatan bisa ditangani, ekonomi bisa lebih confidence untuk bangkit. Jadi belanja kesehatan ini harus dioptimalkan," kata Tauhid Ahmad.

Terkait dengan itu, Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah harus meningkatkan belanja untuk dapat melakukan tes Covid-19 yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan biaya murah atau gratis.

Kerja sama dengan sektor korporasi pun dapat dilakukan, mengingat pascapencabutan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak perkantoran yang justru menjadi cluster baru penyebaran Covid-19.

Selain mengefektifkan belanja kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah dapat mendorong sektor riil untuk menggerakan perekonoian. Perlu juga mengalokasikan anggaran untuk UMKM non restrukturisasi dan non KUR. Meskipun sudah ada tambahan-tambahan program baru untuk UMKM, namun sasarannya relatif masih kecil. Dukungan untuk UMKM ini harus terus dioptimalkan agar memicu sektor riil kembali menggeliat.

Tauhid Ahmad menilai, Komite Penanganan Covid-19 dan PEN juga perlu melakukan upaya yang lebih optimal dalam mengatasi hambatan regulasi, skema atau sistem, sasaran serta teknis, agar penyerapan anggaran bisa lebih cepat.

Ekspansi program penanganan Covid-19 dan PEN juga harus dilakukan dengan tidak hanya terfokus pada korporasi dan pelaku usaha, tetapi juga pada persoalan yang dihadapi masyarakat akibat dampak Covid-19. Misalnya, pengeluaran untuk keperluan internet karena siswa belajar dari rumah, juga meningkatnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Yang juga perlu dilalukan adalah ekspansi program seperti gratis pulsa untuk siswa, hingga bantuan sosial untuk korban PHK. Saya rasa memang masih perlu banyak ekspansi program baru mendanmpingi program PEN yang sudah ada," kata Tauhid Ahmad.

Dia menambahkan bantuan sosial juga perlu diberikan dalam jumlah yang lebih memadai dan berbentuk tunai untuk mendorong konsumasi dan menggerakkan usaha-usaha kecil seperti warung. Dengan bantuan hanya Rp 400.000 sampai Rp 600.000 per bulan, itu baru 23% dari pengeluaran penduduk.

“Kami mendorong agar ada peningkatan jumlah bansos antara Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta per kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Tentu saja perlu ada mekanisme agar bagaiman tepat sasaran dan terobosan agar mekanisme tunai tersebut bisa cepat sampai ke masyarakat," ujar Tauhid Ahmad.



Sumber: Suara Pembaruan