9 Industri Ini Bisa Peroleh Penjaminan Modal Kerja Hingga 80% dari Pemerintah

9 Industri Ini Bisa Peroleh Penjaminan Modal Kerja Hingga 80% dari Pemerintah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sambutan di acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (27/7/2020). (Foto: Istimewa)
Herman / JAI Kamis, 30 Juli 2020 | 13:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengatakan ada sembilan industri padat karya yang menjadi prioritas untuk memperoleh Penjaminan Kredit Modal Kerja (PKMK) Korporasi hingga 80% dari pemerintah.

Kesembilan industri priortas itu antara lain pariwisata (hotel dan restoran), otomotif, tekstil, produk tekstil (TPT), alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, dan produk kertas.

Selain kesembilan industri tersebut, PPMK Korporasi hingga 80% dari pemerintah juga terbuka bagi sektor usaha lainnya yang memenuhi kriteria terdampak Covid-19 sangat berat, padat karya dan/atau memiliki dampak multiplier tinggi serta mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Sri Mulyani mengatakan dalam skema PKMK Korporasi, porsi penjaminan oleh Pemerintah sebesar 60% dari kredit, dan perbankan 40%. Namun untuk sektor-sektor prioritas, porsi yang dijamin oleh Pemerintah sampai dengan 80% dari kredit, sementara perbankan 20%.

“Ini agar kita mampu memberikan stimulasi, namun ada pencegahan moral hazard. Bank tetap bertanggung jawab, meskipun sebagian besar risikonya diambil oleh pemerintah melalui penjaminan tersebut,” kata Sri Mulyani.

Menkeu mennyampaikan, PKMK Korporasi merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak pandemi Covid-19. Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan PKMK untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sri Mulyani menjelaskan, penyaluran PKMK Korporasi dilakukan dengan skema penugasan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Lewat penjaminan ini, perbankan diharapkan bisa menyalurkan kredit modal kerja hingga Rp 100 triliun sampai Tahun 2021.

"Volume untuk PKMK Korporasi diharapkan bisa mendukung penyaluran kredit hingga Rp 100 triliun. Kredit modal kerja yang bisa dilakukan ini diharapkan akan memberikan harapan bahwa ekonomi mulai bergerak kembali,” kata Sri Mulyani.

Menkeu menambahkan, dalam program ini, peran dari LPEI dan PT PII juga telah diperluas. LPEI desainnya hanya untuk yang export-oriented, tapi sekarang diperluas untuk industri substitusi impor yang bisa memberikan dampak yang positif.

Kemudian PII yang tadinya sebagai penjaminan infrastruktur, diredesain untuk bisa menjadi second layer dari guarantee atau loss limit. "Ini juga merupakan sesuatu yang akhirnya membuat Spesial Vehiclemission-nya Kementerian Keuangan makin memiliki kemampuan, dan kita harapkan juga punya tata kelola yang sesuai dengan tantangan yang ada,” ujar Sri Mulyani.



Sumber: Suara Pembaruan