Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) melantik 11 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemkeu).
Di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Menkeu melantik Ludiro sebagai direktur sistem manajemen investasi, Alfiker Siringoringo sebagai kepala Kantor Wilayah (Kepala Kanwil) Provinsi DKI Jakarta, Heru Pudyo Nugroho sebagai kepala Kanwil Provinsi Sumatera Barat, Fahma Sari Fatma sebagai kepala Kanwil Provinsi Bangka Belitung, Djoko Hendratto sebagai kepala Kanwil Provinsi Jawa Barat, dan Sahat M.T.Panggabean sebagai kepala Kanwil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Menkeu melantik Adi Budiarso sebagai kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) serta Tri Wibowo dan Sigit Setiawan sebagai peneliti ahli utama. Terakhir, Menkeu juga melantik Suroso sebagai direktur Keuangan dan Umum. Adapun Gandy Setiawan sebagai direktur Pemantauan Program dan Kinerja, Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Pelantikan kali ini merupakan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan DJPB, BKF, dan KNEKS.
Dalam sambutannya, Menkeu menyampaikan pesan kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi dan para Kepala Kantor Wilayah DJPB bahwa dalam menyusun kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu memahami kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun kegiatan terkait pembiayaan korporasi.
“Usaha kecil menengah adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang saat ini mengalami kondisi sangat sulit dan unik. Karena itu untuk menjalankan tugasnya secara cepat, tepat, dan efektif saya meminta langkah pembiayaan agar bisa dikomunikasikan secara efektif dan bekerja sama dengan sektor perbankan dan Kementerian UMKM,” ujar Menkeu Senin (24/8/2020).
Mantan Direktur Bank Dunia tersebut juga berpesan agar jajarannya melakukan pengawasan dan meyakinkan bahwa rencana penggunaan anggaran yang sudah dilakukan oleh seluruh pengguna anggaran dan Kementerian/Lembaga maupun daerah, betul-betul dilaksanakan tepat waktu, akuntabel, dan akurat.
Dalam pelantikan tersebut, Menkeu berharap kepada pimpinan tinggi pratama di lingkungan BKF untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melakukan penelitian secara simultan tentang PEN, serta kebijakan ekonomi fiskal dari berbagai sisi.
“Anda diminta untuk memberikan pemikiran terbaik perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan dalam suasana dinamis yang begitu menantang. Saya meminta kepada seluruh jajaran di PKSK untuk bekerja ekstra keras dalam mengantisipasi persoalan ini dan merumuskan kebijakan fiskal tepat dan harus dituangkan baik di dalam APBN maupun dalam policy-policy lain, dimana Kementerian Keuangan memiliki peran yang penting di hari-hari ini,” tegasnya.
Menkeu menambahkan, Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur Pemantauan Program dan Kinerja, KNEKS yang baru dilantik perlu memanfaatkan peluangan keuangan syariah di Indonesia secara optimal dan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.
“Melalui KNEKS, kita berharap agar keuangan syariah dapat menjadi salah satu solusi dalam pembiayaan pembangunan, pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial sehingga kita tidak hanya bertumpu pada APBN untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,” ucap Sri Mulyani.
Sebelumnya, Sekretrais Jenderal Kemkeu juga telah melantik 271 pejabat administrator dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan 17 pejabat administrator di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Sumber: BeritaSatu.com
