Jakarta, Beritasatu.com - Untuk mempercepat penyaluran bantuan subsidi gaji (BSU), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang merupakan badan yang menaungi para pebisnis dari industri dan perdagangan di Tanah Air diminta untuk membantu validasi data para pekerjanya yang berpenghasilan dibawah Rp 5 juta per bulannya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menyebutkan, pemerintah sudah memiliki 14 juta nomor rekening individu pekerja. Namun, baru 11 juta diantaranya yang valid.
"Kita yakin di pertengahan September 13,8 juta yang ditargetkan bisa terlewatkan. Jadi, poin yang disampaikan ke Kadin, tolong bantu validasinya, ini untuk karyawan yang membutuhkan," ujarnya dalam konferensi pers Pengawasan Distribusi Subsidi Gaji, Selasa (2/9/2020).
Dalam konferensi pers yang dihadiri Ketua Kadin Rosan Roeslani dan juga beberapa pimpinan perusahaan seperti dari Grup Lippo, Alfamart, Medco, Sinarmas, Salim, dan Astra ini, Erick menambahkan, BSU terhadap 13,8 juta pekerja akan terealisasi pada pertengahan September ini.
Sedangkan, sisanya 1,2 juta akan dibayarkan pada akhir Oktober atau awal November. "Kita harap ada percepatan supaya ada percepatan daya beli masyarakat," ungkapnya.
BSU ini dikatakannya memang akan disalurkan ke rekening individu pekerja sebagai bagian dari transparansi. Kepemilikan rekening ini, sambungnya akan penting nantinya untuk memudahkan program pemerintah ke depannya.
Sedangkan, bagi masyarakat yang tidak masuk program ini, dikatakannya pemerintah sudah menyiapkan Program Pra Kerja yang sudah lebih dulu hadir. Kedepan, dia pun mengatakan akan ada dua program yang akan diluncurkan ke masyarakat sebagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, dia enggan membeberkannya lebih lanjut.
Sementara, terkait, usulan yang disampaikan Kadin dalam pertemuan ini, pihaknya akan menyampaikannya juga kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi dalam rapat Jumat ini.
Kalangan usaha, diakui Rosan Roeslani, mengapresiasi program BSU ini. Pasalnya, bantuan ini diyakininya mengangkat daya beli masyarakat untuk bertahan di tengah tekanan pandemi.
Namun, pihaknya berharap realisasinya bisa cepat mengingat selama ini program pemerintah, implementasinya relatif lambat di lapangan. "Kita harap bisa dilaksanakan dengan cepat, tepat, transparan, terbuka dan roll out, sehingga tidak hanya dirasakan oleh para pekerja tapi juga masyarakat," ungkapnya.
Rosan mengungkapkan, dunia usaha saat ini sangat berdampak signifikan oleh pandemi Covid-19. Untuk itu, dia mendesak adanya penyempurnaan dari stimulus pemerintah.
"Ini masa abnormal bukan business as usual. Kalau persyaratan cukup kaku, maka penyerapannya jadi sangat rendah. Contohnya insentif stimulus perpajakan baru di level 14%. Di usaha ini mood bertahan dulu, jaga cash flow. Stimulus upah sangat kami apresiasi dan bantuan ke ultra mikro juga kita apresiasi," kata dia.
Seperti diketahui, syarat penerima manfaat program subsidi gaji adalah warga negara Indonesia. Kemudian pekerja atau buruh harus aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan atau setara gaji kurang dari Rp 5 juta per bulan.
Nilai manfaat dari program subsidi gaji senilai Rp 600.000 per bulan selama empat bulan dan dicairkan per dua bulan sekali. Dengan demikian dalam satu kali pencairan, pekerja akan mendapatkan subsidi sebesar Rp 1,2 juta.
Subsidi gaji adalah program untuk melengkapi jaring pengaman sosial lainnya. Selain keluarga miskin dan para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, pemerintah mencatat segmen lain, yakni pekerja yang dirumahkan dan terkena pemotongan gaji.
Sumber: BeritaSatu.com
