Transformasi Total Pelindungan Pekerja Migran
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Transformasi Total Pelindungan Pekerja Migran

Jumat, 11 September 2020 | 09:08 WIB
Oleh : Herman / ALD

Jakarta, Beritasatu.com - Niat baik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk memperbaiki pelindungan pekerja migran mendapat apresiasi baik oleh pekerja migran maupun Migrant Care. Dalam waktu sekitar lima bulan menjabat, Kepala BP2MI Benny Rhamdani melakukan transformasi total.

Berbicara dalam acara Zooming with Primus yang bertajuk “Perlindungan Pekerja Migran”, Kamis (9/10), Benny Rhamdani menyatakan sumbangan devisa dalam bentuk remiten yang diberikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat besar. Pada 2019, angkanya mencapai Rp 159,6 triliun. Namun, perlindungan negara terhadap mereka belum maksimal.

“Sumbangan devisa yang diberikan pekerja migran sangat besar, hanya beda koma saja dengan sumbangan devisa dari sektor migas tetapi pelayanan negara harus kita akui masih belum maksimal dalam memberikan penghormatan utuh kepada PMI,” katanya.

Menurut Benny, UU No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sempat memberikan harapan baru. UU tersebut memandatkan perlindungan PMI dan anggota keluarganya. Perlindungan diberikan pada saat sebelum, ketika, dan setelah bekerja. Bahkan hingga perlindungan yang lebih luas mulai dari sosial, hukum, dan ekonomi dalam bentuk literasi atau edukasi keuangan.

Pada kenyataannya hingga saat ini masih terus terjadi kejahatan pengiriman PMI yang dilakukan oleh sindikat pengiriman pekerja ilegal. “Ini adalah bisnis kotor, yang berkomplot di dalamnya adalah pemilik modal, dibekingi oknum TNI, oknum Polri, oknum Imigrasi dan juga yang ada di Kedutaan Besar. Saya juga meyakini ada keterlibatan oknum-oknum di badan yang saya pimpin. Ini adalah keterbukaan yang tidak boleh lagi kita tabu untuk mengungkapnya ke permukaan,” kata Benny.

Benny juga melihat ada praktik rente dan ijon yang menempatkan PMI hanya sebagai objek sapi perahan. “Mereka (sindikat) adalah lintah darat, sel-sel yang mengalami pembelahan, di mana di satu sisi sebagai sebagai perekrut tenaga kerja, tetapi di sisi lain juga membentuk koperasi simpan pinjam yang meminjam uang ke bank dengan bunga 6%. Ini uang negara yang diambil, tetapi ketika dipinjamkan kepada PMI sebelum dia berangkat untuk memenuhi segala kebutuhannya, maka bunganya menjadi 21% hingga 27%. Konsekuensinya, PMI akhirnya tidak akan menerima gaji selama 10 bulan,” ungkap Benny.

Permasalahan PMI lainnya antara lain terkait eksploitasi, kekerasan fisik dan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, jam kerja yang melebihi batas, dan lainnya. “Ini fakta empirik yang hingga hari ini terus terjadi, dan menjadi tontonan yang sangat terbuka. Seolah-oleh kelompok kejahatan ini adalah kelompok yang seolah-olah tidak bisa disentuh. Saya menginginkan negara hadir. Ketika hukum harus bekerja, negara tidak boleh kalah menghadapi komplotan penjahat dan sindikat ini,” tegas Benny.

Ia juga menyinggugn data jumlah PMI yang berbeda-beda antarlembaga. BP2MI menyebut 3,7 juta, Kementerian Tenaga Kerja menjawab 5 juta, Kementerian Luar negeri bilang 4,5 juta. “Saya percaya dengan data World Bank yang menyebutkan jumlah PMI 9 juta. Artinya ada selisih sekitar 5,3 juta. Siapa mereka? Pekerja migran yang tidak terdeteksi dalam sistem yang dimiliki negara dan otomatis berada di luar kontrol perlindungan negara,” kata Benny.

Sementara itu menurut Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, saat ini Indonesia sebetulnya tengah berada pada masa transisi pembentukan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI. “Sampai saat ini belum ada Permen atau PP yang mengatur soal bagaimana tata kelola itu berlangsung mulai pada tingkat desa. Kemudian kita juga telah melewatkan masa, di masa sekarang ini secara de facto ada jeda penempatan, tetapi belum ada upaya sistematik untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja Perusahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Karena kemudian jedanya dicabut dalam konteks misalnya penempatan kembali pekerja migran di era pandemi yang menurut saya sangat berisiko,” kata Wahyu.

Wahyu juga melihat adanya pemahaman sepihak dari para kru P3MI tentang pembukaan kembali penempatan pekerja migran, di mana kebijakan tersebut dimanfaatkan seluas-luasnya untuk perekrutan yang ugal-ugalan. Hal ini menurutnya akan meningkatkan potensi PMI terjerat dalam sindikat perdagangan manusia.

Menurut data BP2MI, di masa pandemi Covid-19 ini, memang belum ada pekerja migran yang diberangkatkan, kecuali 88.000 calon PMI yang sebelumnya tertunda keberangkatannya karena pandemi. Merekalah yang saat ini diprioritaskan untuk diberangkatkan. Saat ini sekitar 88.000 calon PMI tersebut sedang masuk tahap orientasi pra penempatan untuk diberikan pelatihan dan pembekalan. Sedangkan yang sudah kembali ke Indonesia hingga 31 Agustus 2020 sebanyak 162.000 PMI.

Salah satu pekerja migran Indonesia di Hong Kong, Sring Atin menambahkan, beberapa upaya yang saat ini dilakukan pemerintah untuk melindungi PMI dirasa belum menjawab kebutuhan para buruh migran, khususnya di tengah pandemi.
Dengan dibukanya kembali pengiriman PMI ke luar negeri, menurut Sring Atin hal ini juga semakin memperjelas kedudukan pekerja migran di mata negara adalah sebagai aset atau barang dagangan yang dijual demi devisa.

Sementara itu menurut Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan Ahmad Sulintang, adanya UU No18/2017 melahirkan banyak kebijakan baru. Misalnya saja terkait jaminan kecelakaan kerja yang menjadi sorotan, di mana jaminan tersebut saat ini hanya berikan di dalam negeri.

“Dalam UU 18/2017, memang disebutkan bahwa negara yang dituju PMI harus memiliki sistem jaminan sosial, di mana perlindungan paling dasar adalah kesehatan. Jadi harapannya saat perjanjian kerja, ada hak pekerja atau bagian yang dibayarkan oleh pemberi kerja sebagai perlindungan paling dasar. Itu kenapa jaminan kesehatan (di luar negeri) tidak kita lindungi,” jelas Ahmad.

Setelah UU 18/2017 diimplementasikan selama dua tahun, diakui Ahmad seluruh pihak terkait memang harus duduk bersama untuk kembali melihat apakah perlindungan yang ada dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan perlu diredefinisi atau ditambahkan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bursa Tokyo dan Hong Kong Naik, Korea Tergerus

Kospi di Korea Selatan turun 14,4 (0,62 persen) mencapai 2.381.

EKONOMI | 11 September 2020

Jeda Siang, IHSG Naik 62 Poin ke 4.954

Volume perdagangan hingga sesi siang ini tercatat sebanyak 85.392 miliar saham senilai Rp 8,655 triliun.

EKONOMI | 11 September 2020

Emas Antam Naik ke Rp 1,028 juta Per Gram

Harga 250 gram sebesar Rp 242,265 juta.

EKONOMI | 11 September 2020

Bank BTN Dukung Pembiayaan KPA Dua Proyek Trans Property

Bank BTN melalui kerja sama dengan Trans Property menawarkan berbagai kemudahan bagi calon konsumen.

EKONOMI | 11 September 2020

Selandia Baru Dorong Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan Pascapandemi

Ekonomi sebagai bagian tak terpisahkan dari lingkungan.

EKONOMI | 11 September 2020

Awal Sesi, Rupiah Turun Saat Mata Uang Asia Menguat

Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.900-Rp 14.912 per dolar AS.

EKONOMI | 11 September 2020

Dibuka, IHSG Langsung Dilanda Aksi Jual

Pukul 09.10 WIB, indeks harga saham gabungan turun 80,8 poin (1,6 persen) menjadi 4.810.

EKONOMI | 11 September 2020

Peringkat Bank Bukopin oleh Pefindo Naik Menjadi idAA

Pefindo sebelumnya menetapkan peringkat idA- untuk PT Bank Bukopin Tbk.

EKONOMI | 11 September 2020

Harga Minyak Turun Pagi Ini karena Stok AS Naik

Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 0,47 persen menjadi US$ 39,87 per barel.

EKONOMI | 11 September 2020

Bursa Asia Tertekan Imbas Wall Street

Perkembangan geopolitik Uni Eropa dan Inggris juga kemungkinan membebani sentimen investor.

EKONOMI | 11 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS