Transformasi Total Pelindungan Pekerja Migran
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Transformasi Total Pelindungan Pekerja Migran

Jumat, 11 September 2020 | 09:08 WIB
Oleh : Herman / ALD

Jakarta, Beritasatu.com - Niat baik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk memperbaiki pelindungan pekerja migran mendapat apresiasi baik oleh pekerja migran maupun Migrant Care. Dalam waktu sekitar lima bulan menjabat, Kepala BP2MI Benny Rhamdani melakukan transformasi total.

Berbicara dalam acara Zooming with Primus yang bertajuk “Perlindungan Pekerja Migran”, Kamis (9/10), Benny Rhamdani menyatakan sumbangan devisa dalam bentuk remiten yang diberikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat besar. Pada 2019, angkanya mencapai Rp 159,6 triliun. Namun, perlindungan negara terhadap mereka belum maksimal.

“Sumbangan devisa yang diberikan pekerja migran sangat besar, hanya beda koma saja dengan sumbangan devisa dari sektor migas tetapi pelayanan negara harus kita akui masih belum maksimal dalam memberikan penghormatan utuh kepada PMI,” katanya.

Menurut Benny, UU No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sempat memberikan harapan baru. UU tersebut memandatkan perlindungan PMI dan anggota keluarganya. Perlindungan diberikan pada saat sebelum, ketika, dan setelah bekerja. Bahkan hingga perlindungan yang lebih luas mulai dari sosial, hukum, dan ekonomi dalam bentuk literasi atau edukasi keuangan.

Pada kenyataannya hingga saat ini masih terus terjadi kejahatan pengiriman PMI yang dilakukan oleh sindikat pengiriman pekerja ilegal. “Ini adalah bisnis kotor, yang berkomplot di dalamnya adalah pemilik modal, dibekingi oknum TNI, oknum Polri, oknum Imigrasi dan juga yang ada di Kedutaan Besar. Saya juga meyakini ada keterlibatan oknum-oknum di badan yang saya pimpin. Ini adalah keterbukaan yang tidak boleh lagi kita tabu untuk mengungkapnya ke permukaan,” kata Benny.

Benny juga melihat ada praktik rente dan ijon yang menempatkan PMI hanya sebagai objek sapi perahan. “Mereka (sindikat) adalah lintah darat, sel-sel yang mengalami pembelahan, di mana di satu sisi sebagai sebagai perekrut tenaga kerja, tetapi di sisi lain juga membentuk koperasi simpan pinjam yang meminjam uang ke bank dengan bunga 6%. Ini uang negara yang diambil, tetapi ketika dipinjamkan kepada PMI sebelum dia berangkat untuk memenuhi segala kebutuhannya, maka bunganya menjadi 21% hingga 27%. Konsekuensinya, PMI akhirnya tidak akan menerima gaji selama 10 bulan,” ungkap Benny.

Permasalahan PMI lainnya antara lain terkait eksploitasi, kekerasan fisik dan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, jam kerja yang melebihi batas, dan lainnya. “Ini fakta empirik yang hingga hari ini terus terjadi, dan menjadi tontonan yang sangat terbuka. Seolah-oleh kelompok kejahatan ini adalah kelompok yang seolah-olah tidak bisa disentuh. Saya menginginkan negara hadir. Ketika hukum harus bekerja, negara tidak boleh kalah menghadapi komplotan penjahat dan sindikat ini,” tegas Benny.

Ia juga menyinggugn data jumlah PMI yang berbeda-beda antarlembaga. BP2MI menyebut 3,7 juta, Kementerian Tenaga Kerja menjawab 5 juta, Kementerian Luar negeri bilang 4,5 juta. “Saya percaya dengan data World Bank yang menyebutkan jumlah PMI 9 juta. Artinya ada selisih sekitar 5,3 juta. Siapa mereka? Pekerja migran yang tidak terdeteksi dalam sistem yang dimiliki negara dan otomatis berada di luar kontrol perlindungan negara,” kata Benny.

Sementara itu menurut Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, saat ini Indonesia sebetulnya tengah berada pada masa transisi pembentukan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI. “Sampai saat ini belum ada Permen atau PP yang mengatur soal bagaimana tata kelola itu berlangsung mulai pada tingkat desa. Kemudian kita juga telah melewatkan masa, di masa sekarang ini secara de facto ada jeda penempatan, tetapi belum ada upaya sistematik untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja Perusahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Karena kemudian jedanya dicabut dalam konteks misalnya penempatan kembali pekerja migran di era pandemi yang menurut saya sangat berisiko,” kata Wahyu.

Wahyu juga melihat adanya pemahaman sepihak dari para kru P3MI tentang pembukaan kembali penempatan pekerja migran, di mana kebijakan tersebut dimanfaatkan seluas-luasnya untuk perekrutan yang ugal-ugalan. Hal ini menurutnya akan meningkatkan potensi PMI terjerat dalam sindikat perdagangan manusia.

Menurut data BP2MI, di masa pandemi Covid-19 ini, memang belum ada pekerja migran yang diberangkatkan, kecuali 88.000 calon PMI yang sebelumnya tertunda keberangkatannya karena pandemi. Merekalah yang saat ini diprioritaskan untuk diberangkatkan. Saat ini sekitar 88.000 calon PMI tersebut sedang masuk tahap orientasi pra penempatan untuk diberikan pelatihan dan pembekalan. Sedangkan yang sudah kembali ke Indonesia hingga 31 Agustus 2020 sebanyak 162.000 PMI.

Salah satu pekerja migran Indonesia di Hong Kong, Sring Atin menambahkan, beberapa upaya yang saat ini dilakukan pemerintah untuk melindungi PMI dirasa belum menjawab kebutuhan para buruh migran, khususnya di tengah pandemi.
Dengan dibukanya kembali pengiriman PMI ke luar negeri, menurut Sring Atin hal ini juga semakin memperjelas kedudukan pekerja migran di mata negara adalah sebagai aset atau barang dagangan yang dijual demi devisa.

Sementara itu menurut Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan Ahmad Sulintang, adanya UU No18/2017 melahirkan banyak kebijakan baru. Misalnya saja terkait jaminan kecelakaan kerja yang menjadi sorotan, di mana jaminan tersebut saat ini hanya berikan di dalam negeri.

“Dalam UU 18/2017, memang disebutkan bahwa negara yang dituju PMI harus memiliki sistem jaminan sosial, di mana perlindungan paling dasar adalah kesehatan. Jadi harapannya saat perjanjian kerja, ada hak pekerja atau bagian yang dibayarkan oleh pemberi kerja sebagai perlindungan paling dasar. Itu kenapa jaminan kesehatan (di luar negeri) tidak kita lindungi,” jelas Ahmad.

Setelah UU 18/2017 diimplementasikan selama dua tahun, diakui Ahmad seluruh pihak terkait memang harus duduk bersama untuk kembali melihat apakah perlindungan yang ada dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan perlu diredefinisi atau ditambahkan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Menaker: 17 BLK Siap Lakukan Pelatihan Kerja untuk Para Santri

Sebanyak 17 BLK dan BBLK akan segera melakukan pelatihan kerja untuk para santri di seluruh penjuru Nusantara.

EKONOMI | 24 Oktober 2021

Kemendag Lepas Ekspor Kopi Gayo ke Inggris

Kemendag dan PT Astra International Tbk melakukan pelepasan ekspor satu kontainer kopi Aceh Gayo Arabica ke Inggris.

EKONOMI | 24 Oktober 2021

Cegah Spekulasi, Tiongkok Perluas Pajak Properti

Pemerintah Tiongkok akan memperluas reformasi pajak properti.

EKONOMI | 24 Oktober 2021

Erick Beri Sinyal Kembali Rampingkan BUMN

Erick Thohir mengatakan tidak menutup kemungkinan bakal kembali merampingkan BUMN yang saat ini sudah berjumlah 41 perusahaan dari sebelumnya 108.

EKONOMI | 24 Oktober 2021

Kementerian PUPR Targetkan Pengelolaan Tol Berkelanjutan Tercapai 2024

Setiap tahunnya Kementerian PUPR melakukan penilaian jalan tol berkelanjutan sebagai upaya untuk transformasi, inovasi dan modernisasi jalan tol.

EKONOMI | 24 Oktober 2021

G-7 Capai Terobosan Aturan Perdagangan dan Data Digital

G-7 menyetujui prinsip-prinsip untuk mengatur penggunaan data lintas batas dan perdagangan digital.

EKONOMI | 24 Oktober 2021

Airlangga: Penerapan Konsep Pentahelix Dorong Peningkatan Kualitas SDM

Akselerasi dalam meningkatkan kualitas SDM memerlukan koordinasi dan sinergi menggunakan konsep pentahelix.

EKONOMI | 24 Oktober 2021

Ini Strategi Kemenperin Akselerasi Making Indonesia 4.0

Kementerian Perindustrian juga memiliki Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0.

EKONOMI | 24 Oktober 2021

Di Dubai Expo, Menperin Ajak Investor Investasi di Industri Halal Indonesia

Market size ekonomi syariah di industri halal mencapai US$ 2,2 triliun pada 2019 untuk kebutuhan makanan, farmasi, kosmetik, fashion, pariwisata.

EKONOMI | 24 Oktober 2021



TAG POPULER

# Luksemburg


# Taliban


# Denmark Terbuka


# Inter vs Juventus


# Greysia Polii/Apriyani Rahayu



TERKINI
Lawan Inter Milan, Paulo Dybala Selamatkan Juventus dari Kekalahan

Lawan Inter Milan, Paulo Dybala Selamatkan Juventus dari Kekalahan

BOLA | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings