Sah, PPN Kertas Koran Ditanggung Pemerintah
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Sah, PPN Kertas Koran Ditanggung Pemerintah

Selasa, 15 September 2020 | 19:16 WIB
Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Media massa sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan penyampaian opini, yang layak dan akurat perlu dijaga keberlangsungannya terutama di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penurunan pendapatan iklan dalam beberapa bulan terakhir telah dirasakan media cetak sebagai dampak Covid-19 secara nyata yang menurunkan kemampuan media cetak dalam menyediakan kertas sebagai bahan baku utama penerbitan media cetak.

Dalam rangka menjaga produkivitas media massa, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 125/PMK.010/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas impor dan/atau penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah yang dilakukan oleh perusahaan pers media cetak pada tahun anggaran 2020.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dalam siaran pers, Selasa (15/9/2020) menyatakan bahwa perusahaan pers media cetak yang berhak mendapatkan kemudahan berupa PPN DTP yaitu perusahaan media cetak yang menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi berupa penerbitan surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah dengan kode klasifikasi Lapangan Usaha 58130.

Adapun kertas koran yang atas impor dan atau perolehannya diberikan kemudahan berupa PPN DTP merupakan kertas koran yang umumnya dipakai sebagai kertas koran sebagaimana tercantum dalam pos 4801 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017. Sedangkan kertas majalah yang dimaksud yaitu jenis kertas yang umumnya merupakan bahan baku kertas sebagaimana tercantum dalam pos 4802, pos 4805, pos 4810, dan pos 4811 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017.

PPN DTP atas kertas koran dan atau majalah dapat digunakan setelah PMK ini mulai berlaku hingga 31 Desember 2020. “PMK ini diharapkan dapat membantu perusahaan pers media cetak untuk dapat menjaga produktivitas di masa pandemi Covid- 19,” ujar Febrio.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Menkeu: Dampak Ekonomi Akibat PSBB Kedua DKI Tak Akan Sebesar yang Pertama

Pemberlakuan kembali PSBB di DKI Jakarta, menurut Menkeu Sri Mulyani akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi namun tak akan sebesar PSBB pertama.

EKONOMI | 15 September 2020

Pagu Anggaran Kemhub 2021 Rp 45,6 T Disahkan DPR RI

Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 45,6 triliun, meningkat sebesar Rp 4,31 triliun dari tahun anggaran 2020.

EKONOMI | 15 September 2020

AP II Terima 30 Penghargaan dari Airport Council International

Total sebanyak 30 piagam penghargaan Airport Service Quality Awards (ASQ Awards) dari Airport Council International (ACI) diterima AP II.

EKONOMI | 15 September 2020

Kemhub Gandeng 4 PTN Siapkan Transportasi yang Sehat dan Aman

Menurut Menhub Budi Karya, transportasi menjadi salah satu sektor penting dalam pergerakan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

EKONOMI | 15 September 2020

PGN Lampaui Target Actual Progres Proyek Jargas ESDM TA 2020

Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas PT Pertamina (Persero) berkomitmen mencapai target pembangunan jaringan gas rumah tangga, sebagai bentuk

EKONOMI | 15 September 2020

Alma Corp Targetkan 500 Kamar Lewat Skema Sewa Kelola

Alma Corp menandatangani dua kerja sama strategis, terkait sewa kelola hotel dan pengadaan teknologi informasi.

EKONOMI | 15 September 2020

UMKM Bisa Daftar Sendiri Jadi Mitra GoJek

Di aplikasi GoBiz terbaru, mitra UMKM bisa memanfaatkan fitur daftar mandiri untuk melakukan pendaftaran, mengecek status verifikasi, dan aktivasi akun mandiri.

EKONOMI | 15 September 2020

Pembahasan RUU Cipta Kerja Sudah Rampung 90%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang ( RUU) Cipta Kerja sudah mencapai 90%.

EKONOMI | 15 September 2020

Ditunggu-tunggu Investor, BKPM Berharap Omnibus Law Segera Selesai

BKPM saat ini telah diberikan kewenangan untuk menerbitkan insentif fiskal seperti Tax Allowance dan Tax Holiday.

EKONOMI | 15 September 2020

Kempupera Alokasikan Rp 18 T untuk Program Padat Karya 2021

Anggaran Program Padat Karya Tunai (PKT) meningkat dari Rp 11,3 triliun pada 2020 menjadi Rp 18 triliun pada 2021.

EKONOMI | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS