Komisi XI: Perppu Reformasi Sistem Keuangan Bukan Hilangkan Independensi BI
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komisi XI: Perppu Reformasi Sistem Keuangan Bukan Hilangkan Independensi BI

Jumat, 25 September 2020 | 10:17 WIB
Oleh : Robertus Wardi / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengemukakan rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang reformasi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) bukan menghilangkan independensi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perppu dimaksudkan agar ada keselarasan, kepaduan, dan saling mendukung antara kebijakan pemerintah dengan kebijakan BI dan OJK.

“Maksud penerbitan perppu adalah BI atau OJK independen dalam mengambil keputusan, tetapi mengacu pada kebijakan ekonomi nasional," kata Mekeng di Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Ia menjelaskan sebagai lembaga negara yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), BI dan OJK juga harus mendengarkan visi pemerintah dalam memulihkan perekonomian negara. Jangan sampai pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan untuk memulihkan ekonomi, tetapi terhambat oleh aturan di BI atau OJK. Akibatnya, pemulihan ekonomi berjalan lambat, bahkan tidak terjadi.

“BI tidak hanya mengurus masalah nilai mata uang, inflasi, tetapi harus menjadi instrumen yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya kerja dari sisi fiskal, tetapi BI juga harus bisa berperan di dalam fungsi moneternya,” jelas Mekeng.

Menurut mantan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR ini, aturan yang dituangkan dalam perppu bukan berarti setiap kebijakan BI atau OJK bisa diintervensi pemerintah. BI dan OJK tetap independen dalam mengambil keputusan. Namun kedua lembaga itu diharapkan bisa memahami objektivitas pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional.

“Jadi setiap anggaran yang dikeluarkan oleh negara, kita harus tahu lapangan pekerjaannya di mana yang dibuka, berapa jumlah pekerja yang akan bekerja, bagaimana dampaknya terhadap income per kapita. Nah model-model begini, BI juga harus bisa mendengarkan sisi pemerintah dan itu bukan intervensi. Tetap pengambilan keputusan ada di mereka,” ujar Mekeng.

Mantan Ketua Komisi XI DPR ini menyebut perppu juga harus menyebut ada lembaga yang mengawasi OJK. Pasalnya selama ini, OJK tidak ada yang mengawasi. Hanya mengandalkan pengawasan dari DPR. Cara ini tidak tepat karena OJK bisa bertindak semuanya tanpa kontrol.

Dia menyebut perppu harus berisi pasal yang memberi kewenangan Presiden bisa mengganti Gubernur BI atau Kepala OJK. Alasannya, Gubernur BI atau Kepala OJK bisa saja tidak sejalan dengan presiden. Ketika terjadi seperti itu, yang rugi adalah perekonomi negara akibat ketidakcocokan antara Presiden dengan Gubernur BI atau Kepala OJK.

“Tentu harus ada mekanismenya. Misalnya sebelum presiden mengusulkan penggantian, harus ada pendapat dari lembaga lain yang menyebut Gubernur BI atau Kepala OJK layak diganti. Seperti kalau presiden di-impeachment, kan tidak mudah. Harus ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Begitu juga dengan pasal pergantian gubernur BI dan OJK. Tidak perlu menunggu habis masa jabatan lima tahun,” tutur Mekeng.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Acset Indonusa Raih Kontrak Baru Rp 300 Miliar

PT Acset Indonusa Tbk (ACST), emiten konstruksi membukukan kontrak baru Rp 300 miliar hingga September 2021.

EKONOMI | 19 September 2021

Inovasi Bank Jatim Raih Dua Penghargaan IHC Award 2021

Bank Jatim terus mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital untuk menunjang kinerja.

EKONOMI | 18 September 2021

Trakindo Rilis Ekskavator Cat 323 GC Kelas 23 Ton

PT Trakindo Utama (Trakindo), perusahaan penyedia solusi alat berat Cat di Indonesia merilis ekskavator hidrolik terbaru di kelas 23 ton, yaitu Cat 323 GC.

EKONOMI | 18 September 2021

Badai Emas Pegadaian Bagi-bagi Hadiah Rp 3 Miliar untuk Nasabah

Terdapat 5,6 juta nasabah Pegadaian yang mendapatkan kesempatan mengikuti undian Badai Emas pada periode ini.

EKONOMI | 18 September 2021

PPDPP: Validasi NIK Penerima FLPP Capai 96,65%

PPDPP melakukan berbagai persiapan pengalihan dana FLPP ke BP Tapera. Salah satunya, validasi NIK penerima FLPP.

EKONOMI | 18 September 2021

Rumah Subsidi di Manokwari Dapat Bantuan PSU Rp 311,2 Juta

Kempupera meminta pengembang rumah subsidi proaktif mengusulkan bantuan PSU melalui aplikasi sistem informasi bantuan perumahan (Sibaru).

EKONOMI | 18 September 2021

5 Langkah Ciptakan Ruang Multifungsi di Rumah

Pandemi covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, mendorong sebagian orang menghabiskan uang untuk mendesain ulang interior rumahnya.

EKONOMI | 18 September 2021

OJK: DigiKu Ciptakan Kesempatan yang Sama Antara Bank dan Fintech

"Kita menyambut baik DigiKu ini, diharapkan bank Himbara akan menjadi contoh produk fintech lainnya,” kata Wimboh.

EKONOMI | 18 September 2021

Pameran Virtual FIF Group Fest Berlanjut di Bengkulu

Kegiatan pameran virtual FIF Group Fest menjadi alternatif favorit sejumlah masyarakat untuk memenuhi setiap kebutuhannya.

EKONOMI | 18 September 2021

Ini Fungsi Dekorasi dalam Interior Rumah

Dekorasi berperan penting untuk memberikan kenyamanan agar penghuninya betah berada di rumah.

EKONOMI | 18 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Danone dan Kemdikbudristek Perluas Akses Pendidikan Anak

Danone dan Kemdikbudristek Perluas Akses Pendidikan Anak

NASIONAL | 1 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings