Pengesahan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Berisiko
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah dan DPR Diminta Tunda Pengesahan

Pengesahan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Berisiko

Senin, 5 Oktober 2020 | 00:59 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - DPR dan pemerintah sudah sepakat Sabtu (3/10/2020) malam untuk mesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, dan akan membawa ke rapat paripurna untuk disahkan tanggal 8 Oktober 2020.

“Saya kira pemerintah dan DPR telah sepakat untuk mempercepat proses pengesahan ini walaupun pembahasan yang dilakukan tidak berkualitas dan menyerahkan semuanya kepada Peraturan Pemerintah (PP),” kata Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, Minggu (4/10/2020).

Menurut Timboel, walaupun hasil yang disepakati masih belum jelas mengingat banyak hal yang diserahkan ke PP (Peraturan Pemerintah). Terkait pasal 66, contohnya, anggota Baleg sepakat Pasal 66 UU 13 Tahun 2003 tidak diubah tetapi diserahkan pengaturannya ke PP. Seharusnya isi Pasal 66 tersebut tetap dicantumkan di UU Cipta Kerja sehingga jelas, tidak diintepretasikan lain di PP natinya. Kalau diserahkan ke PP maka akan terjadi interpretasi subyektif pemerintah terhadap isi pasal tersebut.

Demikian juga dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), upah minimum, proses PHK dan kompensasi PHK dan Jaminan Kehilangan Pekrjaan (JKP) juga diserahkan ketentuan detailnya ke PP. “Saya menilai seharusnya norma-norma yang terkait dengan hak konstitusional harus diatur di UU bukan di PP. Hak mendapatkan hidup yang layak, pekerjaan yang layak, dan jaminan sosial yang layak diimplementasikan dalam hubungan kerja (PKWT, outsourcing), upah minimum, proses PHK dan kompensasi PHK serta JKP, sehingga norma-norma tersebut diatur secara jelas di UU,” kata dia.

“Dan hal ini menjadi ranah DPR, bukan malah diserahkan ke pemerintah sendiri. Norma-norma tersebut diatur secara detail di UU 13 Tahun 2003, dan sekarang akan diatur secara detail di PP yang merupakan ranah pemerintah,” kata dia.

Tentunya dengan disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU dalam rapat paripurna nanti maka perlindungan terhadap pekerja akan semakin menurun.

PKWT dan outsourcing yang dibuka seluas-luasnya akan menyebabkan kepastian kerja bagi pekerja akan hilang. Setiap saat pekerja diperhadapkan pada perjanjian kontrak kerja yang tertentu waktunya. Demikian juga dengan dipermudahnya proses PHK maka kepastian kerja akan hilang. “Hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akan didegradasi oleh UU Cipta Kerja ini,” kata Timboel.

Ia mengatakan, dengan PHK yang mudah dan lebih banyak maka JKP akan membantu para pekerja yang ter-PHK tersebut, dan ini akan memberatkan program JKP, sehingga pemerintah harus membantunya.

Demikian juga dengan diposisikannya upah minimum kabupaten/kota dengan kata “dapat” artinya bisa saja upah minimum kabupaten kota akan digantikan oleh upah minimum propinsi. “Sudah kita ketahui bersama bahwa upah minimum propinsi ditetapkan berdasarkan upah minimum kabupaten/kota yang paling rendah. Ini artinya di Kota Bekasi akan diterapkan upah minimum kabupaten Ciamis yang nilainya sekitar Rp 2 juta per bulan, jauh lebih rendah dibandingkan upah minimum kota Bekasi saat ini sebesar Rp 4,6 juta per bulan,” kata dia.

Dengan diterapkannya upah minimum propinsi maka daya beli pekerja akan menurun, dan ini merupakan negasi amanat konstitusi yang mengamanatkan hak mendapatkan kehidupan yang layak.

Menurut Timboel, selain itu dengan daya beli yang menurun maka konsumsi agregat akan menurun sehingga perputaran barang dan jasa akan tersendat karena daya beli masyarakat menurun.

Ia mengatakan, pergerakan barang dan jasa menurun akan mempengaruhi investasi barang dan jasa tersebut, karena kalau diproduksi tidak laku ya buat apa diproduksi. Dengan tingkat konsumsi menurun maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

“Seperti kita ketahui konsumsi mengkontribusi 55 sampai 60% terhadap pertumbuhan ekonomi. Di satu pihak pemerintah sedang menggenjot pertumbuhan ekonomi menjadi positif, sementara pemerintah memposisikan konsumsi melemah. Ini kebijakan kontradiktif,” kata dia.

Dengan upah minimum yang menurun, kata dia, maka iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan semakin menurun. Sementara itu iuran dari pekerja formal merupakan penyumbang kedua tertinggi pemasukan iuran JKN.

“Bila iuran dari pekerja formal menurun maka akan berpotensi menciptakan defisit JKN yang dikelola BPJS Kesehatan semakin besar. Bila defisit terjadi maka APBN harus menutupinya. Lagi lagi akan membebani APBN,” kata dia.

Menurut Timboel, tidak hanya iuran JKN yang menurun, tentunya iuran empat program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun akan menurun juga.

Dengan menurunnya iuran jaminan sosial tersebut maka kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) menjadi menurun sehingga dana untuk menambal defisit APBN pun berkurang. “Lagi-lagi APBN jadi korban,” kata dia.

Ia mengatakan, jadi disahkannya RUU Cipta Kerja ini khususnya klaster ketenagakerjaan merugikan pekerja, pengusaha dan pemerintah. “Saya berharap pemerintah dan DPR berpikir ulang untuk segera mensahkan RUU ini,” kata dia.

Memang tentunya Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan pekerja/buruh akan menolak pengesahan RUU ini. “Saya menilai penolakan ini benar adanya dan patut didukung seluruh pekerja/buruh. Tentunya ada rencana mogok nasional dan demosntrasi nasional menolak RUU ini tetapi dalam kondisi Covid-19 saat ini yang penyebarannya semakin meningkat rencana mogok dan demo ini akan berpotensi meningkatkan penyebaran Covid-19 di kalangan pekerja/buruh. Ini sangat beresiko,” kata dia.

Dikatakan, resiko tersebut memang sudah dihitung oleh SP/SB namun sebaiknya ada hal lain yang bisa dilakukan untuk menolak RUU ini, untuk menghindari peningkatan Covid-19. “Jangan sampai mogok dan demo menyebabkan penyebaran Covid-19 dikalangan pekerja dan keluarga meningkat,” kata dia.

Timboel berharap, pemerintah dan DPR ikut bertanggung jawab penuh untuk menghindari terjadinya kenaikan penyebaran Covid-19 ini di kalangan pekerja/buruh. “Oleh karenanya pengesahan RUU ini harus ditunda, dan ajak kembali SP/SB untuk berdiskusi membicarakan klaster ketenagakerjaan ini,” kata dia.

“Montesquieu, adalah pemikir politik Prancis yang hidup pada Era Pencerahan dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan. Montesquieu bilang harus ada kontrol antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam menyelenggarakan negara,” kata Timboel.

Ia menegaskan, kesepahaman tentang RUU Cipta Kerja Sabtu (3/10/2020) malam merupakan pengabaian DPR terhadap amanat Montesquieu dalam bernegara. Hanya karena Parpol koalisi mayoritas di DPR, hakekat tugas dan fungsi serta philosofi kehadiran DPR digadaikan oleh anggotanya sendiri karena takut kepada ketua umumnya yang sudah menyatakan satu koalisi dengan pemerintah.

“Tinggal SP/SB menunggu peran yudikatif yang diwakili oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU Cipta Kerja yang akan disahkan dalam sidang paripurna, dan Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan Pemerintah yang akan dibuat eksekutif,” kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Perkuat Jaringan Bisnis Koperasi Nasional, Dekopin Gandeng Ditjen Dukcapil dan Peruri

Dekopin gandeng Ditjen Dukcapil dan Peruri untuk mempercepat dan memperluas penetrasi digitalisasi koperasi di Indonesia.

EKONOMI | 16 September 2021

Gandeng Visa, CIMB Bidik Nasabah Kartu Kredit Syariah Menengah Atas

Visa berkolaborasi dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) membidik nasabah kartu kredit (KK) syariah segmen menengah atas.

EKONOMI | 16 September 2021

Menkop dan UKM Dorong Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pertumbuhan wajib pajak UMKM mengalami peningkatan sejak diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018.

EKONOMI | 16 September 2021

Didukung, Gebrakan Olly Dondokambey Pacu Sektor Pertanian dan Perikanan

Gebrakan Olly Dondokambey membangun sektor pertanian dan perikanan mendapat dukungan.

EKONOMI | 16 September 2021

Juni 2021, Okupansi Hunian TOD Adhi Commuter Properti Tembus 3.500 Unit

Adhi Commuter Properti menyampaikan total keterisian hunian TOD hingga Juni 2021 telah mencapai 55% atau setara 3.500 unit dari 12 proyek yang dikembangkan.

EKONOMI | 16 September 2021

Transaksi Timah Bursa Berjangka Jakarta Akhir Agustus Capai Rp 538 M

Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) mencatat nilai transaksi lebih dari Rp 538 miliar dari periode Maret dan Agustus 2021.

EKONOMI | 16 September 2021

Chatime Bakal Miliki 400 Gerai Akhir 2021

Chatime, jaringan kedai minuman teh susu mutiara (boba) bagian dari Kawan Lama Group, menargetkan bakal memiliki 400 gerai pada akhir 2021.

EKONOMI | 16 September 2021

Panorama Sentrawisata Prediksi Sektor Pariwisata Segera Pulih

PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) memprediksi sektor pariwisata akan segera pulih seiring menurunnya kasus Covid-19.

EKONOMI | 16 September 2021

Ini Empat Tips Jitu Buat Menabung Jadi Mudah

Dengan menabung, masyarakat memiliki dana darurat yang bisa dipakai saat sedang dibutuhkan.

EKONOMI | 16 September 2021

Start-Up Jangan Tunggu Besar untuk Go Public

Bursa Efek Indonesia (BEI) terus menggodok revisi Peraturan BEI Nomor 1-A sebagai upaya mendorong startup untuk IPO.

EKONOMI | 16 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Berduka Atas Gugurnya Nakes di Papua, Puan Kecam Keras Aksi Teror KKB

Berduka Atas Gugurnya Nakes di Papua, Puan Kecam Keras Aksi Teror KKB

POLITIK | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings