UU Cipta Kerja Dinilai Turunkan Perlindungan terhadap Pekerja
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

UU Cipta Kerja Dinilai Turunkan Perlindungan terhadap Pekerja

Selasa, 6 Oktober 2020 | 12:45 WIB
Oleh : Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Puluhan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa serempak tanggal 6-8 Oktober 2020 yang diberi nama mogok nasional. Aksi ini sebagai sikap menolak RUU Cipta Kerja yang baru saja disahkan menjadi undang-undang.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, dalam aksi mogok nasional ini, buruh akan menyuarakan tolak omnibus law Cipta Kerja, antara lain tetap ada upah minimum kabupaten/kota (UMK) tanpa syarat dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun.

“Terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sanski pidana kepada pengusaha, dan tenaga kerja asing (TKA) harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003,” kata Said Iqbal, Selasa (6/10/2020).

Sementara itu menurut Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, dengan disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU, maka perlindungan terhadap pekerja akan semakin menurun.

“PKWT dan outsourcing yang dibuka seluas-luasnya akan menyebabkan kepastian kerja bagi pekerja akan hilang. Setiap saat pekerja dihadapkan pada perjanjian kontrak kerja yang tertentu waktunya. Demikian juga dengan dipermudahnya proses PHK, maka kepastian kerja akan hilang. Hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akan didegradasi oleh UU Cipta Kerja ini,” kata Timboel.

Demikian juga dengan diposisikannya upah minimum kabupaten/kota dengan kata “dapat”, artinya bisa saja upah minimum kabupaten kota akan digantikan oleh upah minimum provinsi.

“Sudah kita ketahui bersama bahwa upah minimum provinsi ditetapkan berdasarkan upah minimum kabupaten/kota yang paling rendah. Ini artinya di Kota Bekasi akan diterapkan upah minimum kabupaten Ciamis yang nilainya sekitar Rp 2 juta per bulan, jauh lebih rendah dibandingkan upah minimum kota Bekasi saat ini sebesar Rp 4,6 juta per bulan,” kata dia.

Indonesia for Global Justice (IGJ) juga mengecam keras pengesahan RUU Cipta Kerja. Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti mengatakan agenda pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam omnibus law Cipta Kerja akan mendorong pemasifan investasi untuk industrialisasi yang berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam panggung Global Value Chain.

Sebaliknya, negara abai untuk melindungi hak buruh, dan tanpa ada komitmen untuk memastikan keberlanjutan lingkungan serta melanggangkan model investasi yang merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia. “Omnibus Law Cipta Kerja disusun hanya lebih merujuk pada isi perjanjian perdagangan bebas ketimbang amanat Konstitusi,” kata Rachmi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Rolling Hills Karawang Mulai Serah Terima Unit Rumah Perdana

Pengembang Rolling Hills Karawang menyelesaikan pembangunan rumah lebih cepat 1 bulan dari komitmen awal yang dijanjikan kepada konsumen.

EKONOMI | 21 September 2021

Sky House BSD+ dan Bright Property Beri Bantuan Warga Terdampak Pandemi

Risland Indonesia pengembang properti yang menaungi Apartemen Sky House BSD+ dan Sky House Alam Sutera+ menyalurkan bantuan 1.000 paket sembako.

EKONOMI | 21 September 2021

Uji Pasar Program PGN Sayang Ibu Gaskita Berlangsung di Wilayah Jakarta dan Tangerang

PT Perusahaan Gas Negara Tbk melaksanakan uji pasar Gaskita program PGN Sayang Ibu di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang.

EKONOMI | 21 September 2021

BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,50%

BI kembali mempertahankan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%.

EKONOMI | 21 September 2021

Pengesahan Akulaku Sebagai Pengendali Bank Neo Commerce Tertunda

Penundaan Akulaku jadi pengendali Bank Neo disebabkan RUPSLB tidak memenuhi kuorum.

EKONOMI | 21 September 2021

Komunal Raih US$ 2,1 juta dari East Ventures dan Skystar Capital

Komunal mengumumkan telah meraih pendanaan Seri A sebesar US$ 2,1 juta (sekitar Rp 30 miliar) dari East Ventures dan Skystar Capital.

EKONOMI | 21 September 2021

DBS: Baru 20% UKM di Indonesia Memiliki Strategi Transformasi Digital

DBS Digital Readiness Survey mengungkapkan bahwa 20% usaha kecil dan menengah di Indonesia memiliki strategi transformasi digital

EKONOMI | 21 September 2021

Stakeholder Properti Beri Kemudahan Pencari Rumah Lewat Ajang Ini

Rumah.com dan REI memiliki komitmen membantu pencari properti di Indonesia mendapatkan hunian

EKONOMI | 21 September 2021

Dijalankan Mulai Januari 2022, Begini Ketentuan Penangkapan Ikan Terukur

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2022 akan memulai menerapkan kebijakan penangkapan ikan secara terukur.

EKONOMI | 21 September 2021

Satgas BLBI Sita Rp 110 Miliar Aset Kaharudin Ongko

Satgas BLBI pada 20 September 2021 telah melakukan penyitaan dan sekaligus mencairkan harta kekayaan milik Kaharudin Ongko senilai Rp 775 miliar.

EKONOMI | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Rolling Hills Karawang Mulai Serah Terima Unit Rumah Perdana

Rolling Hills Karawang Mulai Serah Terima Unit Rumah Perdana

EKONOMI | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings