Ini Isi dan Penjelasan UU Cipta Kerja
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini Isi dan Penjelasan UU Cipta Kerja

Selasa, 6 Oktober 2020 | 20:43 WIB
Oleh : Anselmus Bata / AB

Jakarta, Beritasatu.com - DPR secara resmi telah menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar di Jakarta, Senin (5/10/2020). Dari sembilan fraksi di DPR, sebanyak enam fraksi menyatakan setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang, satu fraksi setuju dengan catatan, dan dua fraksi menolak pengesahan tersebut.

Enam fraksi yang setuju adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKB, dan PPP. Satu fraksi yang memberi persetujuan dengan catatan adalah PAN, sedangkan dua fraksi yang menolak dalah PKS dan Demokrat.

Berikut laporan Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, dalam rapat paripurna DPR untuk mengambil keputusan tentang RUU Cipta Kerja.

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Yth. Rekan-rekan anggota dewan; dan
hadirin yang kami hormati.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan pengambilan keputusan atas Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Cipta Kerja.

Perkenankan kami atas nama Badan Legislasi menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang mengacu pada ketentuan Pasal 105 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juncto Pasal 66 huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib bahwa Badan Legislasi bertugas melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah.

Ketua rapat, anggota dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan penugasan Badan Musyawarah kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, maka Badan Legislasi bersama pemerintah dan DPD RI telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali (2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat timus/timsin), yang dilakukan mulai hari Senin sampai Minggu (weekend) dari pagi sampai malam (dini hari) bahkan masa reses pun tetap melaksanakan rapat baik di gedung DPR maupun di luar gedung DPR.

Meskipun pelaksanaan rapat dilakukan dengan jadwal yang ketat, namun pelaksanaan rapat tetap mengikuti protokol Covid-19 dengan ketat, yaitu pembatasan waktu rapat setiap sesi pembahasan, ruangan rapat selalu dibersihkan dengan penyemprotan/pengasapan disinfektan, penyinaran dengan sinar UVD dan secara berkala 1 kali dalam seminggu dilakukan swab-test untuk anggota panja, staf, dan tim pendukung.

Pelaksanaan rapat di tengah-tengah pandemi Covid-19 tentunya juga mengalami katerbatasan, hambatan, dan kendala yang harus dihadapi, namun berkat dukungan, semangat, dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari seluruh anggota Baleg (khususnya anggota panja) bersama pemerintah dan DPD RI hambatan/kendala yang dihadapi dapat dilalui dengan baik.
Adapun terkait dengan hasil pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. RUU tentang Cipta Kerja merupakan RUU yang disusun dengan menggunakan metode omnibus law yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal yang berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 UU terkait dan terbagi dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah (DIM).

2. Pembahasan DIM dilakukan oleh panitia kerja (panja) secara detail, intensif, dan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat yang dimulai dari tanggal 20 April sampai 3 Oktober 2020.

3. Hal-hal pokok yang mengemuka dan mendapatkan perhatian secara cermat dalam pembahasan DIM dan selanjutnya disepakati, antara lain terkait dengan:

a. Dikeluarkannya 7 UU dari RUU tentang Cipta Kerja, yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional; UU Noor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran; UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; dan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

b. Ditambahkan 4 UU dalam RUU tentang Cipta Kerja, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo UU Nomor 16 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan juncto UU Nomor 36 Tahun 2008; UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah juncto UU Nomor 42 Tahun 2009; dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

c. Kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (online single submission), kemudahan dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual (Haki); kemudahan dalam mendirikan perusahaan terbuka (PT) perseorangan, kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM;

d. Sertifikasi halal, di mana dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal dan bagi UMK diberikan kemudahan dan biaya ditanggung pemerintah, serta memperluas lembaga pemeriksa halal yang dapat dilakukan oleh ormas Islam dan perguruan tinggi negeri;

e. Keterlanjuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan, di mana masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan, di mana untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah;

f. Perizinan berusaha untuk kapal perikanan akan dilakukan penyederhanaan yang dilakukan melalui satu pintu di KKP dan Kementerian Perhubungan memberikan dukungan melalui standar keselamatan;

g. Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah akan mempercepat pembangunan rumah bagi MBR yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3);

h. Percepatan reformasi agraria, pemerintah akan mempercepat reformasi agraria dan redistribusi tanah yang akan dilakukan oleh bank tanah;

i. Kewenangan pemda tetap dipertahankan sesuai dengan asas otonomi daerah dalam bingkai NKRI yang pelaksanaannya disesuaikan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga akan terjadi suatu standar pelayanan bagi seluruh daerah;

j. Peningkatan perlindungan kepada pekerja, pemerintah menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat JKK, JKm, JHT, dan JP yang tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha;

k. Persyaratan pemutusan hubungan kerja (PHK), persyaratannya tetap mengikuti aturan dalam UU tentang Ketenagakerjaan dan RUU tentang Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan;

l. Kebijakan kemudahan berusaha untuk semua pelaku usaha, mulai dari UMKM, koperasi, sampai usaha besar, serta penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi melalui berbagai kemudahan dan fasilitas berusaha;

m. Kebijakan menerapkan 1 (satu) peta (one map policy) yang dituangkan dalam RTRW yang mengintegrasikan tata ruang darat, tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, tata ruang laut, serta tata ruang kawasan terutama kawasan hutan, sehingga ada kepastian hukum bagi pelaku usaha;

n. Pengaturan tenaga kerja asing (TKA), setiap pemberi kerja TKA harus memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh pemerintah pusat, pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA, dan TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia; dan

o. Pengaturan mengenai kebijakan kemudahan berusaha di kawasan ekonomi, pelaksanaan invetasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, serta pelayanan administrasi pemerintahan untuk memudahkan prosedur birokrasi dalam rangka cipta kerja.

RUU tentang Cipta Kerja hasil pembahasan terdiri dari 15 Bab dan 185 Pasal yang berarti mengalami perubahan dari sebelumnya 15 bab dan 174 pasal dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Bab III : Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
Bab IV : Ketenagakerjaan
Bab V : Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah
Bab VI : Kemudahan Berusaha
Bab VII : Dukungan Riset dan Inovasi
Bab VIII : Pengadaan Tanah
Bab IX : Kawasan Ekonomi
Bab X : Investasi Pemerintah Pusat dan Proyek Strategis Nasional
Bab XI : Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja
Bab XII : Pengawasan dan Pembinaan
Bab XIII : Ketentuan Lain-Lain
Bab XIV : Ketentuan Peralihan
Bab XV : Ketentuan Penutup

Ketua rapat, anggota dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Setelah melalui pembahasan secara intensif dan mendalam antara Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI, maka pada tanggal 3 Oktober 2020 Badan Legislasi menyelenggarakan rapat kerja bersama pemerintah dan DPD RI, pemerintah dalam hal ini diwakili secara fisik oleh menteri koordinator perekonomian, menteri hukum dan HAM, dan menteri ketenagakerjaan, sedangkan delapan menteri lainnya yang ditugaskan sesuai surat presiden mengikuti secara virtual.

Rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat I atas hasil pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dengan agenda mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan RUU.

Dalam rapat kerja Baleg tersebut, 7 (tujuh) fraksi yaitu F-PDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-Nasdem, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP menerima hasil kerja panja dan menyetujui agar RUU tentang Cipta Kerja segera disampaikan kepada pimpinan DPR RI untuk dibawa dalam tahap pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui sebagai UU. Adapun 2 (dua) fraksi yaitu F-Demokrat dan F-PKS belum menerima hasil kerja panja dan menolak RUU tentang Cipta Kerja dilanjutkan dalam tahap pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI.

Namun demikian sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat kerja Baleg bersama pemerintah dan DPD RI memutuskan untuk menyetujui hasil Pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang Cipta Kerja untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui sebagai UU tentang Cipta Kerja.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas.

Ketua rapat, anggota dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah laporan pembicaraan tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Selanjutnya perkenankan kami menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan Badan Legislasi ini, baik dari tim pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian dan 10 kementerian yang ditugaskan dalam pembahasan RUU tentang Cipta Kerja sebagaimana tercantum dalam surat presiden, pimpinan DPR, anggota DPR, fraksi, sekretariat dan tenaga ahli Badan Legislasi, perancang UU dan peneliti dari Badan Keahlian Setjen DPR RI dan Setjen DPD RI, sehingga pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dapat diselesaikan.

Tidak lupa ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran TV parlemen dan kalangan wartawan media cetak dan elektronik yang telah meliput dan menyiarkan baik langsung maupun tidak langsung setiap kegiatan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja sehingga bisa diikuti secara langsung oleh masyarakat luas.

Semoga dengan disetujuinya RUU tentang Cipta Kerja ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia menuju negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Amin.

Setelah RUU Cipta Kerja disetujui anggota DPR menjadi UU Cipta Kerja, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pendapat akhir pemerintah atas keputusan DPR.

Airlangga Hartarto.

Pointers Sambutan pada Acara Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Cipta Kerja.

Yang terhormat Ketua DPR RI (Ibu Puan Maharani) dan para wakil ketua DPR RI (Bapak Azis Syamsudin, Bapak Sufmi Dasco Ahmad, Bapak Rachmat Gobel, Bapak Muhaimin Iskandar).

Yang kami hormati, para ketua fraksi di DPR RI (F-PDIP: Bapak Utut Adiyanto; F-PG: Bapak Kahar Mudzakir, F-P.Gerindra: Bapak Ahmad Muzani; F-P.Nasdem; Bapak Ahmad M.Ali; F-PKB: Bapak Cucun Ahmad Syamsurija; F-P.Demokrat: Bapak Edhie Baskoro; F-PKS: Bapak Jazuli Juwaini; F-PAN: Bapak Ali Taher; F-PPP: Bapak Arsul Sani)

Yang kami hormati, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia,
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan

1. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat memenuhi tugas konstitusional, yaitu pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). Berkenaan dengan itu, perkenankan kami menyampaikan pendapat akhir pemerintah untuk pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Ketua, wakil ketua, dan para anggota dewan yang terhormat.

2. Pemerintah mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada ketua, wakil ketua, dan anggota - Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja - Badan Legislasi DPR RI, yang telah melaksanakan proses pembahasan RUU Cipta Kerja dengan berbagai pandangan, masukan dan saran yang konstruktif.

3. Sebagai pengingat kita bersama, bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dalam pidato pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia terpilih periode 2019-2024 tanggal 20 Oktober 2019 telah menyampaikan bahwa kita memiliki potensi untuk dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap), dengan adanya bonus demografi yang kita miliki saat ini. Namun tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja. Dengan banyaknya aturan dan regulasi (hyper-regulation), kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi, dan untuk itulah perlunya membentuk UU Cipta Kerja, yang mengubah atau merevisi berbagai UU yang menghambat pencapaian tujuan untuk penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan efektivitas birokrasi.

Sidang dewan yang terhormat.

4. Pemerintah telah melakukan kajian terhadap kebijakan yang diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja, serta kebutuhan atas regulasi yang diperlukan, termasuk mengevaluasi berbagai UU yang perlu dilakukan penyempurnaan. Berdasarkan kajian tersebut, pemerintah telah mengidentifikasikan beberapa aspek yang diperlukan dalam cipta kerja, yang dibagi dalam 11 klaster permasalahan, yaitu: 1) Klaster penyederhanaan perizinan, 2) Klaster persyaratan investasi, 3) Klaster ketenagakerjaan, 4) Klaster kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM dan perkoperasian, 5) Klaster kemudahan berusaha, 6) Klaster dukungan riset dan inovasi, 7) Klaster administrasi pemerintahan, 8) Klaster pengenaan sanksi, 9) Klaster pengadaan lahan, 10) Klaster investasi dan proyek strategis nasional, dan 11) Klaster kawasan ekonomi.

5. Klaster-klaster pemasalahan tersebut dipandang akan cukup kuat untuk mendorong peningkatan investasi, sehingga akan mampu menciptakan lapangan kerja baru, dengan tetap memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan koperasi, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja atau buruh. Dalam rangka mengintegrasikan berbagai klaster permasalahan tersebut, pemerintah dalam melakukan pengkajian dan penyusunan kebutuhan regulasi, telah menggunakan metode omnibus law, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut ketentuan dalam UU, atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam UU, ke dalam satu UU (tematik). Secara praktik, omnibus law telah banyak diterapkan di berbagai negara, dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing, terutama dalam rangka penciptaan lapangan kerja (job creation) serta peningkatan iklim dan daya saing investasi.

6. Dalam kerangka tersebut, pemerintah telah menyusun RUU Cipta Kerja dan telah menyampaikan kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), melalui Surat Presiden Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020. Berkenaan dengan penyampaian RUU Cipta Kerja tersebut, presiden telah menugaskan kepada menteri koordinator bidang perekonomian, menteri hukum dan hak asasi manusia, menteri keuangan, menteri ketenagakerjaan, menteri dalam negeri, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional, menteri energi dan sumber daya mineral, menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah, menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan menteri pertanian, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk mewakil presiden dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama.

Ketua, wakil ketua, dan para anggota dewan yang terhormat.

7. Sebagaimana kita alami bersama, saat ini kita sedang fokus melakukan upaya untuk penanganan pandemi Covid-19, yang terjadi secara global dan memberikan dampak yang siginifkan dan fundamental bagi ekonomi dunia dan perekonomian nasional kita.

8. Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, kita telah dihadapkan pada berbagai permasalahan yang perlu segera diselesaikan, yaitu adanya hiper-regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencapai 43.604 regulasi, daya saing yang masih tertinggal dari beberapa negara di kawasan ASEAN, masing tingginya jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja/ kerja tidak penuh yang mencapai 45,8 juta atau 34% dari angkatan kerja, belum penuhnya perlindungan dan pemberdayaan untuk UMKM dan koperasi.

9. Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak besar kepada perekonomian nasional kita, tetapi juga kepada pekerja/ buruh. Untuk itu diperlukan skema perlindungan baru, yang melengkapi perlindungan yang sudah ada saat ini, yaitu dengan pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang memberikan manfaat, yaitu: uang tunai (cash-benefit), pelatihan (up grading/up skilling), dan akses informasi pasar kerja. Dengan demikian bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK, akan tertap terlindungi dalam jangka waktu tertentu, dan dalam mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai.

10. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan awal melalui tanggap darurat yang dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19, tahapan rehabilitasi dan pemulihan ekonomi yaitu menyeimbangkan antara gas (pemulihan ekonomi) dan rem (penanganan kesehatan), serta tahapan transformasi ekonomi yang akan didorong oleh RUU Cipta Kerja.

Sidang dewan yang terhormat.

11. Dalam rapat paripurna ini, perkenanlah kami menyampaikan catatan mengenai dinamika pembahasan RUU Cipta Kerja oleh Panja RUU Cipta Kerja, di mana kami telah mengikuti pembahasan bersama dengan Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan saat ini. Berdasarkan catatan kami, telah dilakukan rapat sebanyak 63 kali (rapat panja 56 kali, rapat timus/timsin 6 kali, dan 1 kali rapat kerja). Rapat-rapat ini merupakan suatu rangkaian pembahasan yang cukup panjang, di tengah situasi pandemi Covid-19 yang banyak membatasi aktivitas kita.

12. Pada proses pembahasan tersebut, sangat banyak dinamika yang terjadi, tidak hanya berkaitan dengan substansi, tetapi juga situasi dan kondisi yang terjadi dalam rapat pembahasan. Rapat-rapat yang dilakukan pada saat masa reses, rapat pada hari Sabtu/Minggu (weekend) dan sampai malam/dini hari, pelaksanaan rapat dilakukan dalam kondisi padamnya listrik di ruangan rapat Baleg. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada ketua, para wakil ketua, para ketua poksi, dan anggota panja dan juga ucapan terima kasih kepada anggota DPD RI yang terus menerus mengikuti seluruh proses pembahasan.

13. Meskipun pembahasan dilakukan dalam jadwal yang ketat, namun kita semua tetap mengikuti protokol Covid-19 dengan ketat, antara lain pembatasan waktu rapat untuk setiap sesi pembahasan, tetap menerapkan 3M, dan secara berkala dilakukan swab-test terhadap seluruh peserta dan pendukung rapat panja.

14. Dari hasil kesungguhan dan kerja keras Panja RUU Cipta Kerja, pada tanggal 3 Oktober 2020, Panja RUU Cipta Kerja telah menyampaikan hasil pembahasan RUU Cipta Kerja kepada Badan Legislasi DPR RI, yang sekaligus juga penyampaian pandangan mini fraksi-fraksi atas RUU Cipta Kerja.

15. Kami mencatat beberapa pandangan mini fraksi, yaitu:

a) Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyatakan menerima dan setuju atas RUU Cipta Kerja untuk dibahas pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU Cipta Kerja, dan menyampaikan beberapa catatan pokok, yaitu RUU Cipta Kerja akan menjadi instrumen upaya untuk pemulihan ekonomi dan tarnsformasi ekonomi ke depan. Kami menangkap pula harapan dari anggota panja agar RUU Cipta Kerja dapat mengubah “air mata penderitaan menjadi air mata kebahagiaan”.

b) Adapun Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS menyampaikan kebijakan politik Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS untuk menolak RUU Cipta Kerja dengan catatan yang berbeda.
• Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa RUU Cipta Kerja belum urgen pada saat ini dan perlu lebih fokus untuk menangani pandemi Covid-19 dan menganggap bahwa RUU Cipta Kerja akan mengarah ke sistem sentralistik dan mengurangi hak-hak buruh serta prosesnya dianggap kurang transparan.
• Kami mencatat bahwa Fraksi Demokrat baru terlibat dalam pembahasan di panja pada akhir-akhir pembahasan, sehingga tidak mengikuti secara utuh dari awal terkait pembahasan dan kesepakatan atas konsepsi RUU Cipta Kerja, termasuk mekanisme pembahasan yang dilakukan dengan tetap melaksanakan secara ketat protokol kesehatan Covid-19. Beberapa konsepsi dasar RUU Cipta Kerja yang telah masuk yaitu:
➢ Pentingnya RUU Cipta Kerja untuk merespons kondisi perekonomian terutama akibat dampak Covid-19 yang berada dalam tahap pemulihan;
➢ Konsepsi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tetap dalam bingkai pelaksanaan Pasal 4 dan Pasal 18 UUD 1945,
➢ Konsepsi untuk tetap memberikan perlindungan dan kepastian hak bagi pekerja/buruh,
➢ Konsepsi perlindungan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan, serta sumber daya alam.

Semua konsepsi tersebut telah dibahas dan disepakati, sehingga menjadi koridor dalam pembahasan DIM RUU Cipta Kerja. Pada saat keikutsertaan Fraksi Demokrat dalam pembahasan DIM, kami mencatat keterlibatan aktif Fraksi Demokrat memberikan berbagai pertimbangan dan masukan yang sebagian dapat diterima oleh panja.
• Terhadap kebijakan politik Fraksi PKS yang menolak RUU Cipta Kerja, kami mencatat dan mengapresiasi keterlibatan aktif Fraksi PKS dari awal sampai dengan akhir rapat panja, dan telah menyampaikan pandangan yang komprehensif atas berbagai isu yang dapat diterima oleh semua pihak, antara lain menyangkut konsepsi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jaminan produk halal, UMKM dan koperasi perlindungan lingkungan dan sumber daya alam, keselamatan bangunan gedung, dan lainnya.
• Terkait dengan pandangan kedua fraksi tersebut, kami mengutip pernyataan ketua Badan Legislasi sekaligus ketua Panja RUU Cipta Kerja bahwa proses pembahasan sangat terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meski tidak dapat memuaskan semua pihak. Kami catat bahwa untuk pertama kalinya, proses pembahasan RUU, yaitu RUU Cipta Kerja disiarkan secara langsung (live) oleh TV parlemen dan dipancarluaskan melalui media digital atau media sosial, antara lain melalui YouTube sehingga bisa diakses oleh semua pihak dan masyarakat luas.
• Dapat kami sampaikan bahwa liputan media atas RUU Cipta Kerja ini telah dimulai sejak disampaikannya pidato Bapak Presiden tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan penyampaian RUU Cipta Kerja kepada DPR RI pada tanggal 7 Februari 2020. Liputan tersebut tetap berlanjut baik dalam pembahasan di panja sampai dengan rapat paripurna saat ini.
• Kami memandang keseluruhan fraksi termasuk Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS ikut serta dalam pengambilan keputusan di panja dan di timus/timsin, termasuk persetujuan dan pengambilan keputusan hasil panja kepada Badan Legislasi atas hasil pembahasan RUU Cipta Kerja pada tanggal 3 Oktober 2020 lalu. Untuk itu kami menghargai keputusan Badan Legislasi yang menerima sepenuhnya hasil pembahasan panja atas RUU Cipta Kerja dan pemerintah menghormati kebijakan politik yang diambil oleh Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS yang disampaikan melalui tanggapan mini atas hasil pembahasan panja RUU Cipta Kerja.
• Pemerintah tetap membuka ruang dialog dan komunikasi dengan Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS untuk dapat memberikan penjelasan berbagai catatan yang telah disampaikan.

c) Kami juga mencatat bahwa Anggota DPD RI juga banyak memberikan masukan yang konstruktif, termasuk pengaturan kewenangan perizinan berusaha yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, di mana DPD RI sepakat dengan panja bahwa kewenangan pemerintah daerah yang telah diatur dalam UU tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan mengikuti NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. DPD RI juga menyepakati, bahwa dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan kewenangan sesuai dengan NSPK, maka kewenangan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Ketua, wakil ketua, dan para anggota dewan yang terhormat.

16. Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut, kita telah pula menyepakati, bahwa RUU Cipta Kerja ini harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama untuk masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Berbagai manfaat tersebut tertuang dalam rumusan 186 pasal dan 15 bab dalam RUU Cipta Kerja, antara lain yaitu:
a) Dukungan untuk UMKM: Dengan RUU Cipta Kerja pelaku usaha UMKM dalam proses perizinan cukup hanya melalui pendaftaran.
b) Dukungan untuk koperasi: kemudahan dalam pendirian koperasi dengan menetapkan minimal jumlah 9 orang, dan koperasi diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, serta dapat memanfaatkan teknologi.
c) Untuk sertifikasi halal: pemerintah menanggung biaya sertifikasi untuk UMK, dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal, serta memperluas lembaga pemeriksa halal, yang dapat dilakukan oleh ormas Islam dan perguruan tinggi negeri.
d) Terhadap keterlanjuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan, masyarakat diberikan izin (legalitas) untuk pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan, di mana untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah.
e) Untuk nelayan: yang sebelumnya proses perizinan kapal ikan harus melalui beberapa instansi dengan RUU Cipta Kerja cukup hanya diproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
f) Dari sisi perumahan: backlog perumahan masyarakat dalam RUU Cipta Kerja akan dipercepat dan diperbanyak pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).
g) Bank tanah akan melakukan reforma agraria dan redistribusi tanah kepada masyarakat.

17. Pada saat ini pasar tenaga kerja didominasi oleh lulusan SMA ke bawah sebesar 85% untuk itu perlu penciptaan lapangan kerja. Di samping itu, dilakukan peningkatan perlindungan kepada pekerja, meliputi:
a) Negara hadir untuk kepastian pemberian pesangon melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah berkontribusi dalam penguatan dana yang akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program JKP tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) tanpa menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha.
b) Pengaturan jam kerja disesuaikan dengan sistem kerja Industri 4.0 dan ekonomi digital.
c) RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

18. Sedangkan bagi pelaku usaha akan mendapat manfaat yang mencakup:
a) Kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha, dengan penerapan perizinan berbasis risiko dan penerapan standar.
b) Pemberian hak dan perlindungan pekerja/ buruh yang dapat dilakukan dengan baik, akan meningkatkan daya saing dan produktivitas.
c) Mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi.
d) Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah.
e) Mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang cukup kuat dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi, di mana pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan) dikenakan sanksi pidana.

Sidang dewan yang terhormat,
19. Dalam RUU Cipta Kerja telah pula kita sepakati untuk membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) pemerintah pusat yang diharapkan dapat mengundang investasi dari para Investor, baik dari negara-negara sahabat, lembaga internasional, maupun korporasi besar, yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas dan optimalisasi pengelolaan aset.

20. Dalam merespons kondisi pelaku usaha saat ini, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menambahkan pengaturan mengenai fasilitas perpajakan yang menyangkut peningkatan pendanaan investasi melalui penghapusan PPh dividen dalam negeri, sistem teritorial untuk penghasilan tertentu dari luar negeri, pengecualian objek PPh untuk dana yang dikelola dan dikembangkan Badan Pengelola Keuangan Haji serta lembaga sosial dan keagamaan.

21. RUU Cipta Kerja menegaskan pula peran dan fungsi dari pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat, di mana kewenangan yang telah ada tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan demikian akan terjadi suatu standar pelayanan yang baik bagi seluruh daerah.

22. RUU Cipta Kerja telah berhasil pula untuk mengatur dan menerapkan Kebijakan 1 Peta (one map policy), yang dituangkan dalam RTRW dan mengintegrasikan tata ruang darat, tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, tata ruang laut, serta tata ruang kawasan terutama kawasan hutan, sehingga ada aspek kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kesesuaian tata ruang dalam RTRW. Pemerintah Pusat bersama dengan pemerintah daerah akan mempercepat penetapan RDTR dalam bentuk digital.

23. Cakupan materi yang dimuat dalam RUU Cipta Kerja meliputi 76 UU sektor yang berkaitan dengan ekosistem investasi dan perijinan berusaha, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan berusaha, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, dan dukungan administrasi pemerintahan.

Ketua, wakil ketua, dan para anggota dewan yang terhormat.

24. Sekali lagi, perkenankan kami mewakili pemerintah, bersama para menteri terkait, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua dukungan dan kerja sama yang sangat baik, di dalam proses panjang pembahasan RUU Cipta Kerja. Semoga RUU Cipta Kerja ini akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional kita dan membawa Indonesia menuju negara yang adil, makmur, dan sejahtera.

25. Demikian pendapat akhir pemerintah terhadap RUU Cipta Kerja. Pemerintah sangat memahami dan menyampaikan terima kasih, atas berbagai pandangan, tanggapan, dan masukan yang konstruktif, dari semua fraksi di DPR RI.

26. Hal ini akan menjadi masukan dan catatan penting bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan ke depan. Pemerintah juga tidak akan pernah berhenti untuk terus bekerja dan melakukan berbagai langkah nyata untuk mendorong pembangunan negara Indonesia yang kita cintai ini, demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan.

27. Pada akhirnya, perkenankanlah kami atas nama pemerintah, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tulus, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan para anggota DPR RI, atas persetujuannya dalam menyepakati hal-hal yang sangat penting dan strategis dalam RUU Cipta Kerja ini. Juga ucapan terima kasih kepada pimpinan Baleg DPR RI (Ketua: Bapak Supratman, Wakil Ketua: Bapak M. Nurdin, Bapak Willy Aditya, Bapak Ibnu Multazam, Bapak Achmad Baidowi). Demikian juga untuk para kapoksi di Baleg (PDI-P: Bapak Sturman Panjaitan, Golkar: Bapak Firman Subagyo, Gerinda: Bapak Heri Gunawan, Nasdem: Bapak Taufik Basyari, PKB: Bapak Abdul Wahid, Demokrat: Bapak Bambang Purwanto, PKS: Ibu Ledia Hanifa, PAN: Bapak Ali Taher, PPP: Bapak Ahmad Baidowi) dan dari DPD RI (Pimpinan Komite II dan Komite IV, Ibu Badikenita, Ketua PP UU dan Ibu Novita).

28. Marilah bersama-sama kita panjatkan doa ke hadirat Allah SWT, semoga langkah kita untuk kemajuan Indonesia tercinta ini, senantiasa mendapatkan rida, rahmat, dan hidayah-Nya. Amin.

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Unduh RUU Cipta Kerja (kini sudah menjadi UU Cipta Kerja) di sini.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Inovasi Bank Jatim Raih Dua Penghargaan IHC Award 2021

Bank Jatim terus mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital untuk menunjang kinerja.

EKONOMI | 18 September 2021

Trakindo Rilis Ekskavator Cat 323 GC Kelas 23 Ton

PT Trakindo Utama (Trakindo), perusahaan penyedia solusi alat berat Cat di Indonesia merilis ekskavator hidrolik terbaru di kelas 23 ton, yaitu Cat 323 GC.

EKONOMI | 18 September 2021

Badai Emas Pegadaian Bagi-bagi Hadiah Rp 3 Miliar untuk Nasabah

Terdapat 5,6 juta nasabah Pegadaian yang mendapatkan kesempatan mengikuti undian Badai Emas pada periode ini.

EKONOMI | 18 September 2021

PPDPP: Validasi NIK Penerima FLPP Capai 96,65%

PPDPP melakukan berbagai persiapan pengalihan dana FLPP ke BP Tapera. Salah satunya, validasi NIK penerima FLPP.

EKONOMI | 18 September 2021

Rumah Subsidi di Manokwari Dapat Bantuan PSU Rp 311,2 Juta

Kempupera meminta pengembang rumah subsidi proaktif mengusulkan bantuan PSU melalui aplikasi sistem informasi bantuan perumahan (Sibaru).

EKONOMI | 18 September 2021

5 Langkah Ciptakan Ruang Multifungsi di Rumah

Pandemi covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, mendorong sebagian orang menghabiskan uang untuk mendesain ulang interior rumahnya.

EKONOMI | 18 September 2021

OJK: DigiKu Ciptakan Kesempatan yang Sama Antara Bank dan Fintech

"Kita menyambut baik DigiKu ini, diharapkan bank Himbara akan menjadi contoh produk fintech lainnya,” kata Wimboh.

EKONOMI | 18 September 2021

Pameran Virtual FIF Group Fest Berlanjut di Bengkulu

Kegiatan pameran virtual FIF Group Fest menjadi alternatif favorit sejumlah masyarakat untuk memenuhi setiap kebutuhannya.

EKONOMI | 18 September 2021

Ini Fungsi Dekorasi dalam Interior Rumah

Dekorasi berperan penting untuk memberikan kenyamanan agar penghuninya betah berada di rumah.

EKONOMI | 18 September 2021

Kadin: Diskon PPnBM 100% Dorong Produksi dan Kinerja Ekspor

Kadin menilai keputusan perpanjangan diskon PPnBM DTP sangat tepat, industri kendaraan bermotor diyakini bisa kembali bangkit.

EKONOMI | 18 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Bundesliga: Bayern Muenchen Hancurkan Bochum 7-0

Bundesliga: Bayern Muenchen Hancurkan Bochum 7-0

BOLA | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings