Mendes PDTT: UU Cipta Kerja Untungkan Masyarakat Desa
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mendes PDTT: UU Cipta Kerja Untungkan Masyarakat Desa

Kamis, 8 Oktober 2020 | 19:09 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyambut baik RUU Cipta Kerja dijadikan UU. Pasalnya, UU itu bisa menguntungkan masyarakat di desa, khususnya dari segi ekonomi.

Abdul mengatakan, satu keuntungan adanya UU Cipta Kerja bisa dapat dilihat dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebelumnya, BUMNDes menjadi permasalahan sejak 2014, ketika UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut BUMDes sebagai badan usaha, namun belum tegas tertulis sebagai badan hukum.

Menurut Abdul, kondisi itu yang membebani BUMDes selama ini, sehingga sulit untuk menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, serta sulit menjangkau modal perbankan.

"Pihak-pihak ketiga tersebut tidak menjumpai legal standing atau kedudukan yang sah di hadapan hukum BUMDes, sehingga tidak bisa bermitra secara setara. Karena tidak terdefinisikan sebagai badan hukum, Kemkumham juga tidak bisa mengesahkan BUMDes. Akibatnya, berbagai kesempatan kerja sama, permodalan, hingga perluasan usaha BUMDes terhambat," kata Abdul dalam telekonfrensi, Kamis (8/10/2020).

Ia mengatakan, pada pasal 117, UU Cipta Kerja, masalah ini terselesaikan. Tertulis, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

"Selanjutnya ditetapkan, bahwa desa dapat mendirikan BUMDes, yang harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, serta dapatmembentuk unit usaha berbadan hukum," ungkap dia.

Sesuai amanat UU Cipta Kerja, ketentuan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dengan peraturan pemerintah (PP). Saat ini Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi telah menyusun draft RPP tersebut, dan minggu depan siap diharmonisasikan dengan kementerian dan lembaga lain. Targetnya, sebelum satu bulan sudah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah tentang BUMDes.

"Ini pupuk penyubur BUMDes di tengah pandemi Covid-19. Saya yakin, tidak lama lagi usaha BUMDes bersemi dan berbunga, sehingga kita segera memetik Bumdes-Bumdes yang tumbuh, berkembang, bahkan menjadi usaha besar beberapa bulan ke depan," jelas dia.

UU Cipta Kerja memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan BUMDes, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjalankan usaha, serta kemudahan dalam berinvestasi, yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja secara signifikan.

Secara khusus, UU Cipta Kerja juga banyak memberikan keuntungan langsung bagi warga desa. BUMDes yang kini diakui sebagai badan hukum semakin mudah menjalin kerja sama bisnis dan berkedudukan yang sama dengan pihak lain, mengakses permodalan formal seperti perbankan, mengembangkan usaha ekonomi lebih luas, dan memberikan layanan umum (Pasal 117).

"UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan dalam pendirian perseroan terbatas (PT) untuk BUMDes dan usaha mikro dan kecil (UMK) di desa (Pasal 109).

Pendirian perseroan terbatas (PT) perorangan dapat dilakukan oleh BUMDes dan UMK. Perseroan terbatas (PT) untuk UMK diberikan keringanan untuk biaya pendirian badan hukum," tutur dia.

UU Cipta Kerja memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM di desa. Ada kemudahan pendirian koperasi primer cukup beranggotakan sembilan orang, dan dapat menjalankan prinsip usaha syariah (Pasal 86). Pendirian UMKM cukup melalui pendaftaran, bukan lagi perizinan (Pasal 91).

"UMKM mendapatkan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya pendaftaran usaha (Pasal 92). Adapun sertifikasi halal bagi UMK digratiskan (Pasal 48)," tandas dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Generasi Z Jambi Bentuk Komunitas Greennation untuk Kampanye Turunkan Emisi

Sekelompok generasi Z dari Jambi sepakat membentuk komunitas yang dinamai Greennation.jbi sebagai upaya nyata keterlibatan mereka dalam kampanye penurunan emisi

EKONOMI | 24 September 2021

Indonesia Tidak Ikut Langkah Tiongkok Larang Perdagangan Kripto

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi menegaskan, Indonesia tidak akan melarang perdaganan kripto, namun akan memperketat regulasinya.

EKONOMI | 24 September 2021

Menaker Luncurkan Program Pemagangan di Lima Destinasi Wisata Super Prioritas

Ida Fauziyah, melakukan kick off pemagangan lima destinasi wisata super Prioritas di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang, Minahasa Utara.

EKONOMI | 24 September 2021

Pegadaian Boyong Penghargaan Best TJSL 2021

Pegadaian meraih penghargaan untuk kategori Best TJSL 2021 with Outstanding Partners Capacity and Capabilities Development Program, kategori financial services.

EKONOMI | 24 September 2021

Ilham Habibie dan Cyril Noerhadi Jadi Komisaris Melchor Group

Melchor Group sambut Ilham Habibie, Cyril Noerhadi, Markus Permadi, dan JB Kendarto sebagai komisaris perseroan.

EKONOMI | 24 September 2021

PTPP Diganjar Penghargaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Konsisten jalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), PTPP diganjar penghargaan Indonesia TJSL Awards 2021.

EKONOMI | 24 September 2021

Gunakan Teknologi GSM-R, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Ngebut 350 Km/Jam

"Teknologi GSM-R sudah terbukti dari sisi keselamatan dan dioperasikan banyak operator kereta cepat di dunia," kata Indra.

EKONOMI | 24 September 2021

Bendungan Sukamahi Disiapkan Dukung Ekowisata Kawasan Puncak

Kementerian PUPR berencana mendorong pengembangan ecotourism park atau taman ekowisata kawasan Puncak, melalui pembangunan bendungan Sukamahi.

EKONOMI | 24 September 2021

Koin Kripto Bakecoin Fasilitasi Jual Beli Produk NFT dari Berbagai Karya Seni

Bakecoin adalah keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang terinspirasi dari komunitas NFT yang sepenuhnya diimplementasikan sebagai salah satu utilitas inti.

EKONOMI | 24 September 2021

Supaya Dapat Dukungan Pendanaan, BI Minta UMKM Lakukan Ini

UMKM diharapkan meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan, serta mmemanfaatkan teknologi digital untuk mendapatkan akses pembiayaan.

EKONOMI | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Azis Syamsuddin Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 M untuk Amankan Kasusnya

Azis Syamsuddin Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 M untuk Amankan Kasusnya

NASIONAL | 18 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings