KPK Minta Subsidi LPG 3 Kg Diganti Bantuan Langsung
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Minta Subsidi LPG 3 Kg Diganti Bantuan Langsung

Kamis, 8 Oktober 2020 | 19:35 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah dan Pertamina mengevaluasi Perpres Nomor 38 Tahun 2019 terkait perluasan penggunaan LPG bersubsidi. Berdasarkan kajian yang dilakukan sejak Januari hingga Juli 2019, KPK menemukan tata kelola program LPG 3 kg tidak efektif dan bermasalah.

KPK juga merekomendasikan pemerintah memperbaiki database untuk penerima usaha kecil menengah (UKM). Selain itu, KPK meminta pemerintah mengubah kebijakan dari subsidi harga komoditas ke bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan langsung dapat menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Pemerintah mengubah kebijakan dari subsidi harga komoditas ke Pertamina menjadi bantuan langsung atau targeted subsidy dalam bentuk cash transfer dengan utilisasi Basis Data Terpadu (BDT) atau sekarang dikenal dengan DTKS yang memiliki NIK sebagai target penerima subsidi energi," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Kamis (8/10/2020).

Ipi membeberkan, program konversi minyak tanah ke LPG yang dilakukan pemerintah pada 2007 bertujuan antara lain untuk diversifikasi pasokan energi, efisiensi anggaran, dan mengurangi subsidi minyak tanah. Namun, beban pemerintah justru membengkak setelah minyak tanah dikonversi ke LPG. Subsidi minyak tanah pada tahun 2008 mencapai Rp 47,61triliun, dan setelah dialihkan menjadi subsidi LPG nilai subsidi meningkat menjadi Rp 58,14 trilliun. Data per 2018 penerima subsidi terdiri atas 50 juta rumah tangga; 2,29 juta usaha mikro; dan 47.554 nelayan. Distribusi paket pada rentang 2007 – 2018 untuk tiga kelompok penerima subsidi tersebut mencapai 57,65 juta paket.

"Upaya pemerintah untuk konversi penggunaan minyak tanah menjadi LPG dengan subsidi harga komoditas terbukti tidak efektif, dengan meningkatnya anggaran subsidi melebihi subsidi minyak tanah," katanya.

Ipi mengatakan, kajian ini dilakukan untuk memetakan potensi kerawanan dan permasalahan dalam program LPG bersubsidi, serta merumuskan langkah-langkah strategis dan operasional dalam program LPG bersubsidi. Dari kajian yang dilakukan, KPK menemukan tata kelola program LPG 3kg bermasalah sejak dari proses perencanaan, operasional, pengendalian hingga pengawasan.

"Subsidi harga LPG 3 kg bermasalah mulai dari perencanaan, operasional, pengendalian, dan pengawasan serta mekanisme pengendalian melalui distribusi tertutup terbukti gagal," katanya.

Persoalan pada aspek perencanaan misalnya, KPK menemukan tidak jelasnya kriteria pengguna LPG bersubsidi. Tidak ada kriteria spesifik atau definisi masyarakat miskin penerima subsidi. Selain itu, tidak jelas jenis usaha mikro apa saja yang dimaksud yang bisa menerima subsidi serta penentuan kriteria usaha mikro diserahkan ke pangkalan.

"Tidak akuntabelnya penetapan kuota penerima LPG bersubsidi. Usulan dari daerah tidak didasarkan pada data calon penerima yang valid. Misalnya, usulan yang diajukan provinsi selalu meningkat, padahal data BPS menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut. Pada tahun 2018, dari 404 kabupaten/kota hanya 67 yang mengajukan usulan penerima subsidi dan diterima oleh Kementerian ESDM," katanya.

Sementara dari aspek pelaksanaan, KPK menemukan lemahnya sistem pengawasan distribusi dan kurangnya sosialisasi dari Pertamina dan agen kepada pangkalan menyebabkan banyak pangkalan tidak mengisi logbook dengan benar. Selain itu, KPK juga menemukan minimnya sanksi yang diberikan Pertamina kepada agen serta dari agen kepada pangkalan yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) atau logbook tidak sesuai. KPK juga menemukan lemahnya kendali dalam implementasi penetapan harga eceran tertinggi Tidak ada ketentuan mengenai bagaimana pemda mengatur HET dan Kementerian ESDM pun tidak mengevaluasi HET Pemda.

"Agen jarang melakukan pengawasan ke pangkalannya, seperti Pertamina tidak selalu mengawasi agennya. Dinas Perdagangan Kabupaten/ Kota tidak mempunyai wewenang untuk menindak, hanya bisa memberikan imbauan. Selain itu harga di pangkalan lebih tinggi dari HET dan HET tidak dievaluasi secara berkala," katanya.

KPK juga menemukan tidak operasionalnya pengaturan zonasi distribusi LPG Public Service Obligation (PSO). Dikatakan Ipi, pembagian alokasi ditentukan oleh Kementerian ESDM dengan memperhitungkan kebutuhan per kabupaten/kota sebagaimana usulan. KPK menemukan penentuan alokasi per daerah berdampak kesulitan di level operasional, yaitu kekurangan di suatu daerah tidak dapat dipenuhi oleh daerah lain yang kelebihan walaupun berdekatan/berbatasan. Sebaliknya, kelebihan di suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain.

"Dampaknya, terjadi manipulasi pengisian logbook. Semakin banyak persentase ke pengecer, maka harga semakin tidak terkendali. Ada indikasi pembelian rutin dan jumlah banyak oleh UMKM/RT untuk dijual kembali," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Ananta Wahana: Manfaat Asuransi Luar Biasa

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ananta Wahana menegaskan manfaat asuransi luar biasa.

EKONOMI | 19 September 2021

Kawasan Industri Berikan Kontribusi Signifikan untuk Ekonomi Daerah

Kemperin terus mendorong peran kawasan industri (KI) untuk dapat memberikan kontribusi signfikan bagi ekonomi daerah dan nasional.

EKONOMI | 19 September 2021

Menteri Teten Dorong UMKM Jadi Bagian Rantai Pasok Global

Kemkop UKM tengah membuat master plan agar wsaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok industri pembuat komponen.

EKONOMI | 19 September 2021

Pemerintah Akan Kaji Ulang Tingkat IJP KUR Askrindo dan Jamkrindo

Tingkat imbal jasa penjaminan (IJP) kredit usaha rakyat (KUR) pada PT Askrindo dan PT Jamkrindo sebesar 1,175% dinilai belum sesuai dengan risikonya.

EKONOMI | 19 September 2021

Bank KB Bukopin Partial Delisting, Bosowa Terdepak

PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) melakukan partial delisting efektif dilakukan pada Senin (20/9/2021).

EKONOMI | 19 September 2021

KoinWorks Kembali Dipercaya Lendable Inc Salurkan Pembiayaan Rp 435 Miliar

KoinWorks kembali dipercaya Landable Inc untuk menyalurkan pembiayaan modal usaha senilai US$ 30 juta atau sekitar Rp 435 miliar.

EKONOMI | 19 September 2021

Tiga Tahapan BRI Pasca-Rights Issue

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) melakukan aksi korporasi rights issue guna mengembangkan ekosistem ultramikro.

EKONOMI | 19 September 2021

La Nyalla: Impor Bukan Solusi Kenaikan Harga Jagung

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa impor tidak bisa dijadikan solusi atas masalah tingginya harga jagung.

EKONOMI | 19 September 2021

Kisah Evergrande, Raksasa Properti Tiongkok yang Terancam Bangkrut

China Evergrande Group, perusahaan properti terbesar kedua di Tiongkok berdasarkan penjualan, terancam bangkrut karena terlilit utang hingga US$ 300 miliar.

EKONOMI | 19 September 2021

Desmigratif Hadirkan Pelindungan Komprehensif untuk Pekerja Migran dan Keluarganya

Kemnaker menghadirkan program Desmigratif dengan tujuan untuk memberikan pelindungan yang komprehensif bagi PMI dan keluarga.

EKONOMI | 19 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Ali Kalora


# Mujahidin Indonesia Timur


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Barcelona vs Granada: Tuan Rumah di Atas Angin

Barcelona vs Granada: Tuan Rumah di Atas Angin

BOLA | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings