Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengatakan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengalami akselerasi yang signifikan selama bulan Agustus dan September 2020. Penyerapan belanja PEN pada September 2020 meningkat 46,9% dibandingkan Agustus 2020.
"Sampai dengan 14 Oktober 2020, realisasi PEN telah mencapai Rp 344,11 triliun atau 49,5% dari pagu sebesar Rp 695,2 triliun," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (19/10/2020).
Secara lebih rinci, lanjutnya, realisasi bidang kesehatan sebesar Rp 27,59 triliun, Perlindungan Sosial Rp 167,08 triliun, Sektoral K/L dan Pemda Rp 28 triliun, Insentif Usaha Rp 29,68 triliun, Dukungan UMKM Rp 91,77 triliun, dan Pembiayaan Korporasi masih waktu yang tepat.
Mengenai belanja pemerintah, Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah telah berhasil mengakselerasi belanja, sehingga sampai dengan akhir September 2020 mencapai Rp 1.841,10 triliun atau sekitar 67,21% dari pagu Perpres 72/2020, meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.211,40 triliun (61,3%) dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp629,70 triliun (82,4%).
Menurut Menkeu, serapan Belanja Negara yang meningkat signifikan sampai dengan September ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tiga jalur; konsumsi RT (melalui program bansos), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan konsumsi Pemerintah yang tumbuh relatif tinggi.
“Dari data mobilitas terlihat bahwa konsumsi Rumah Tangga dan PMTB membaik, meskipun masih negatif. Sementara konsumsi Pemerintah pada Kuartal 3 diperkirakan tumbuh dua digit sekitar 18,8%. Peningkatan realisasi belanja negara di kuartal 3 yang signifikan ini menunjukkan peranan APBN sebagai instrumen kebijakan countercyclical, dan hal ini terus akan berlanjut hingga kuartal 4 tahun 2020,” kata Sri Mulyani.
Hingga September 2020, realisasi defisit APBN mencapai Rp 682,12 triliun atau sekitar 4,16% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah sendiri pada tahun ini menargetkan defisit APBN sebesar 1.039,2 triliun atau 6,34% dari PDB.
Sumber: BeritaSatu.com