Upah Minimum 2021 Tidak Naik, Menkeu: Dunia Usaha Dalam Situasi Sangat Tertekan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Upah Minimum 2021 Tidak Naik, Menkeu: Dunia Usaha Dalam Situasi Sangat Tertekan

Selasa, 27 Oktober 2020 | 19:41 WIB
Oleh : Herman / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah telah menetapkan upah minimum pada 2021 sama dengan 2020. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa saat ini inflasi cukup rendah akibat daya beli masyarakat yang masih melemah. Sektor usaha masih dalam situasi yang sangat tertekan, begitu juga dengan masyarakat.

Namun di sisi lain, Menkeu menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial, salah satunya adalah Bantuan Subsidi Upah/Gaji untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta.

“Jadi, pemerintah menggunakan instrumen fiskal tanpa menimbulkan tekanan ke perusahaan, yang di sisi lain buruhnya atau pekerjanya juga membutuhkan dukungan. Melalui instrumen fiskal, kita membantu sehingga perusahaan bisa tetap bertahan atau bahkan mulai bangkit kembali, namun masyarakat juga tetap bisa dijaga dari sisi daya belinya,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (27/10/2020).

Ditegaskan Sri Mulyani, kebijakan yang diambil dalam masa pandemi Covid-19 ini jangan sampai membuat perusahaan makin lemah, bahkan pekerja bisa menghadapi kemungkinan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Ini yang sedang dicari titik balance-nya dalam menggunakan berbagai instrumen. Instrumen upah minimum satu hal, tetapi pemerintah menggunakan banyak sekali anggaran untuk perlindungan sosial di dalam rangka mengkompensasi dan membantu mendorong daya beli masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Menkeu mengatakan anggaran untuk Perlindungan Sosial dalam mendorong daya beli masyarakat juga telah meningkat menjadi hampir Rp 245 triliun dari sebelumnya sekitar Rp 220 triliun.

"Ini karena belanja di bantuan sosial naik terus. Kita tambahkan PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako dinaikan, bansos untuk Jabodetabek dan non-Jabodetabek, subsidi listrik, dan yang lainnya," kata Menkeu.

Serikat Buruh Tolak
Penetapan upah minimum tahun 2021 yang sama dengan 2020 juga mendapat reaksi keras dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021, dan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.

Menurutnya, pengusaha memang sedang susah. Tapi buruh juga jauh lebih susah. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah minimum 2021. Tetapi bagi perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemnaker.

"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," kata Said Iqbal.

Dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 dituliskan, mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020; melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Puan: Transformasi Digital UMKM Bantu Tingkatkan Perekonomian Rakyat

Ketua DPR Puan Maharani mendukung akselerasi transformasi digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)karena membantu perekonomian rakyat

EKONOMI | 23 September 2021

Investasi Data Center Terkendala Infrastruktur Jaringan dan Pasokan Listrik

Kurangnya infrastruktur jaringan dan pasokan listrik yang tidak stabil, menjadi faktor penghambat masuknya investasi data center di Indonesia.

EKONOMI | 23 September 2021

Ananta Wahana: ASDP Menyulap Pelabuhan Merak Secara Revolusioner

Ananta Wahana menyebut PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyulap Pelabuhan Merak secara revolusioner.

EKONOMI | 23 September 2021

GNA Group Kembangkan Hunian Sehat Golden Flower di Legok Banten

Golden Flower merupakan hunian premium yang dikembangan GNA Group dengan mengusung konsep kawasan sehat, bernuansa hijau, asri dan modern.

EKONOMI | 23 September 2021

BI Ingatkan 156 Money Changer di Jakarta Segera Urus Izin Sebelum 7 Oktober

Bank Indonesia (BI) memperingatkan 156 usaha money changer di Jakarta untuk mengurus izin sebelum tenggat 7 Oktober 2021.

EKONOMI | 23 September 2021

Tanrise Property Targetkan Serah Terima TritanHub Awal 2022

Belinda Tanoko menegaskan, hingga saat ini penjualan unit TritanHub telah mencapai 35% dari total 146 unit yang direncanakan.

EKONOMI | 23 September 2021

Ekspansi Pasar, Platform Hotel Pouchnation Galang Pendanaan

PouchNATION menggalang putaran pendanaan dari investor SOSV, Artesian, Found Ventures, Huashan Capital dan Traveloka.

EKONOMI | 23 September 2021

Jual 303,14 Juta Saham Treasury, PTBA Raih Rp 691,7 Miliar

PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) melakukan pengalihan atau menjual saham treasury sebanyak 303,14 juta saham.

EKONOMI | 23 September 2021


Anak Usaha Nusantara Infrastructure Teken MoU Garap Air Bersih di Manado

PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) melalui anak usahanya PT Potum Mundi Infranusantara (POTUM) garap pengelolaan air bersih di Manado.

EKONOMI | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Puan: Transformasi Digital UMKM Bantu Tingkatkan Perekonomian Rakyat

Puan: Transformasi Digital UMKM Bantu Tingkatkan Perekonomian Rakyat

EKONOMI | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings