UU Cipta Kerja Buka Ruang Konsolidasi Data Tunggal KUMKM
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

UU Cipta Kerja Buka Ruang Konsolidasi Data Tunggal KUMKM

Kamis, 29 Oktober 2020 | 00:01 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan DPR membuka ruang bagi pemerintah untuk melakukan konsolidasi data tunggal mengenai koperasi dan UMKM. Selama ini pemerintah kesulitan memiliki data tunggal tersebut karena antara kementerian/lembaga tidak saling sinkron.

“Dengan Undang-undang Cipta Kerja ini sekarang jadi mudah terkonsolidasi,” tegas Teten Masduki dalam acara webinar dengan Tema “Omnibus Law Beban/Berkah Bagi Rakyat", Rabu (28/10/2020).

Selain itu, kata Teten, UU Cipta Kerja dibuat dengan tujuan untuk menjawab masalah-masalah utama yang dihadapi oleh UMKM dan koperasi yang sebelumnya menyebabkan mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang.

Dilihat dari 15 tahun terakhir justru struktur ekonomi nasional mengalami stagnasi. “Kalau kita lihat katakanlah dalam 15 tahun terakhir struktur UMKM, usaha mikro mencapai 98 persen, sementara usah kecil dan menengah tidak tumbuh atau mengalami stagnasi,” ungkap Teten.

Teten Masduki mengatakan, saat ini struktur ekonomi di Indonesia itu 99% lebih berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dari jumlah itu, total penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dan share terhadap produk domestik bruto (PDB) 60%.

“Jadi sebenarnya dari sisi kepentingan UMKM dan koperasi maka penerima manfaat dari undang-undang ini yang paling besar adalah usaha kecil, menengah dan koperasi,” ujar Teten.

Teten juga mengaku bahwa UU Cipta Kerja memudahkan pemerintah menyiapkan program strategi nasional (roadmap) pengembangan koperasi dan UMKM. Di mana ada sekitar 18 kementerian dan 43 lembaga, termasuk pemerintah daerah akan diupayakan untuk dikonsolidasikan sehingga diharapkan masalah perencanaan, pengembangan dan evaluasi KUMKM akan lebih terarah.

“Jadi ruwet. Tidak ada strategi nasional yang bisa menjadi guide bagi seluruh kementerian itu dengan mudah karena ketika kami membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional untuk membantu UMKM menghadapi masalah keuangan, masalah penyerapan produk, kami sulit sekali mencari data,” katanya.

Melalui UU Cipta Kerja pemerintah berupaya mengatasi masalah pengangguran di Indonesia yang jumlahnya cukup signifikan sekitar 6,9 juta orang. Belum lagi dampak pandemi Covid-19 yang ikut menyumbang 3 juta angka pengangguran baru.
“Sementara angkatan kerja baru mencapai 3 juta per tahun, sehingga kita punya total sekitar 13 juta kebutuhan penciptaan lapangan kerja,” papar Teten.

Masalah pengangguran ini akan bisa mempengaruhi capaian target pertumbuhan ekonomi. Sebelum pandemi, Indonesia bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5 persen, sementara negara-negara yang lain masih di bawah Indonesia, kecuali satu dua negara di ASEAN yang lebih banyak mengandalkan kekuatan belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat.

“Saya kira dalam lima tahun kita lihat investasi tidak terlalu signifikan, jadi Indonesia dihadapkan dengan bagaimana menciptakan lapangan kerja. Kalau ini dikaitkan dengan upaya melakukan deregulasi, debirokrasi sebenarnya tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah bagaimana ada pemangkasan regulasi yang lebih sederhana,” terang Teten.

“Apakah deregulasi dan debirokrasi hanya untuk usaha besar, ataupun investor asing, saya kira mungkin bisa dilihat bagaimana undang undang ini memberikan perlindungan termasuk juga proteksi terhadap UMKM,” tutup Teten.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sandiaga Uno Dukung Pengembangan Budi Daya Ayam

Dengan adanya kolaborasi lewat nota kesepahaman yang bertajuk Satu Juta Ayam tersebut, akan melibatkan pengusaha di berbagai daerah mulai dari hulu ke hilir.

EKONOMI | 28 Oktober 2020

50 Bank Nasional Masuk Jajaran Iconomics Top Banks Award 2020

Iconomics merilis daftar 50 bank nasional yang masuk dalam jajaran Iconomics Top Bank Award 2020.

EKONOMI | 28 Oktober 2020

Tiga Hal yang Patut Disiapkan di Era Cashless Society

Cashless Society adalah sebutan untuk masyarakat atau komunitas yang lebih banyak menggunakan transaksi non-tunai dalam keagiatan ekonomi sehari–harinya.

EKONOMI | 28 Oktober 2020

Pemerintah Dorong Substitusi Impor Bahan Baku Baterai Kendararaan Listrik

Diperlukan upaya memanfaatkan sumber daya alam (SDA) untuk substitusi impor komponen baterai.

EKONOMI | 28 Oktober 2020

Sinergi Indonesia-Korsel Diharapkan Terus Berlanjut

Kolaborasi komprehensif yang dijalin oleh kedua negara ditujukan untuk memacu perekonomian yang saling menguntungkan.

EKONOMI | 28 Oktober 2020

Kasus Covid-19 Tembus Rekor, Wall Street Anjlok di Pembukaan

Dow Jones Industrial Average turun 2,1%, S&P 500 turun 1,8%, dan Nasdaq turun 1,7%.

EKONOMI | 28 Oktober 2020

Wacana Merger Inka-KAI Perlu Dikaji Mendalam

"Mungkin tujuannya benar tetapi menurut saya tidak tepat. Masa manufacturer digabung dengan operator?" kata Hendrowijono.

EKONOMI | 28 Oktober 2020

Menuju Indonesia Maju, Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Diakselerasi

Pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan ekonomi syariah melalui pembentukan ekosistem industri halal dan penyederhanaan regulasi.

EKONOMI | 28 Oktober 2020

Jokowi Harap ISEF 2020 Jadi Momentum Pengembangan Ekonomi Syariah

“Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia harus menangkap peluang ini. sekali harus menangkap peluang ini,” ujar Jokowi.

EKONOMI | 28 Oktober 2020

Serah Terima Unit The Newton 1 Patuhi Protokol Kesehatan

Ciputra Group mulai melakukan serah terima unit apartemen The Newton 1, yang merupakan salah satu tower dari pengembangan kawasan Ciputra World 2 Jakarta.

EKONOMI | 28 Oktober 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS