Jakarta, Beritasatu.com - Kondisi pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kelangsungan bisnis dari para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun demikian, UMKM diyakini akan kembali bangkit, begitupun dengan koperasi yang perlu diperkuat dengan digitalisasi sehingga mempercepat langkah pemulihannya.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop dan UKM), Rully Indrawan menyebutkan, berdasarkan data tercatat sebanyak 90 persen dari pengusaha UMKM kegiatan usahanya terganggu pandemi.
"Harus kita akui, UMKM terkena dampak luar biasa di tengah pandemi, di mana 90 persen mengalami kemandegan dan 50 persen diantaranya mengalami kesulitan finansial. Oleh karena itu, APBN dan ekonomi penting di luar kesehatan dan jaring pengaman sosial, di mana UMKM perlu mendapat pinjaman baru, bantuan LPDB untuk koperasi adalah langkah yang bisa dilakukan,” ujarnya dalam webinar Meneropong Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Bidang Ekonomi Kerakyatan, Jumat (30/10/2020).
Pemerintah diketahui telah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam program tersebut pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 123,46 triliun untuk sektor UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Di mana, pemerintah mengalokasikan dana untuk Banpres Produktif UMKM sebesar Rp 28,8 triliun. Dalam program ini pelaku UMKM diberi dana hibah sebesar Rp 2,4 juta. Hingga 20 Oktober 2020 telah terealisasi Rp 21,98 triliun.
“Saat ini sudah terealisasi hampir 70 persen untuk 12 juta dan pembukaan pendaftaran masih sampai bulan November. Di akhir bulan November pendaftaran sudah mulai terkumpul dan mudah-mudahan di bulan Desember semua untuk 12 juta ini sudah bisa terealisasi,” sebut Rully.
Menurutnya, dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo terjadi pengembangan kerjasama antara Kementerian/Lembaga (K/L) untuk pengembangan koperasi dan UMKM. Adapun 99 persen pelaku usaha nasional merupakan pelaku UMKM dan 97 persen bekerja di UMKM. “Hal yang bagus dalam satu tahun terakhir adalah kolaborasi antar Kementerian/Lembaga untuk pengembangan UMKM. Ini luar biasa saya kira ini komitmen presiden yang harus kita apresiasi,” tegasnya.
UMKM, jelas Rully, amat berperan penting dan telah menghidupi jutaan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari hari. Namun saat ini menjadi yang terdampak luar biasa, sehingga perlu sebuah tindakan untuk menggairahkan sektor ini kembali.
"Kami juga berterimakasih kepada ketua Bappenas yang menyampaikan bahwa akan komitmen pada tahun 2021, infrastruktur akan dikurangi dan energi akan difokuskan untuk UMKM,” imbuh Rully.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta menyarankan agar konsep kemitraan dengan pelaku UMKM harus dibuat lebih atraktif. Hal ini penting untuk mempercepat pertumbuhan di sektor UMKM. "Saya punya pemikiran ini porsi kemitraan dibuat lebih atraktif, ini memang sedang kami kerjakan,” katanya.
Dia menilai, saran ini muncul karena ada sejumlah ganjalan yang kerap membebani pelaku UMKM untuk berkembang. Pertama, soal jangka waktu tagihan ketika UMKM memiliki kredit. Kedua, peran dalam rantai global yang sangat terbatas. Ketiga, penguasaan pasar dalam negeri dengan memperluas akses UMKM ke toko atau tempat ritel. “Selama ini UMKM merasa kesulitan untuk masuk ke ritel modern. Kalau bisa perlu pengaturan yang lebih solid dan memihak,” ujar Arif.
Pada acara yang sama Ketua Bidang Koperasi Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Mustopa Djamaludin mengatakan, di bawah pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam bidang ekonomi telah banyak menghasilkan wirausahawan muda, serta kreator baru yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Saya melihat, apa yang dilakukan pemerintah ini telah memberikan dorongan kepada masyarakat Indonesia khususnya koperasi dan UKM yang berkolaborasi bagi kemakmuran bersama. Sudah saatnya koperasi dan UKM bergerak, bersama mewujudkan cita-cita koperasi menjadi pemersatu ekonomi,” katanya.
Sumber: BeritaSatu.com
