Pemerintah Sudah Rampungkan 30 Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Pemerintah Sudah Rampungkan 30 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Selasa, 24 November 2020 | 10:24 WIB
Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Kemko Perekonomian bersama 19 kementerian lembaga (K/L) yang menjadi penanggung jawab sektor dari 44 Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, secara intensif terus melakukan pembahasan antar K/L mengejar waktu penyelesaian dari draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Perpres. Saat ini, sudah ada 30 peraturan pelaksanaan (27 RPP dan 3 RPerpres) yang di-upload di portal UU Cipta Kerja.

“Pemerintah menargetkan pada akhir November atau awal Desember 2020, seluruh RPP dan RPerpres yang memerlukan masukan dari masyarakat atau publik, sudah bisa di-upload dan diakses masyarakat melalui portal UU Cipta Kerja, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan untuk penyempurnaan RPP dan RPerpres tersebut,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya, Selasa (24/11/2020).

Airlangga menyampaikan, masih ada 14 peraturan pelaksanaan (13 RPP dan 1 RPerpres) yang masih belum di-upload ke portal UU Cipta Kerja, terutama yang masih dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi substansinya antar K/L. “Memang tidak semua RPP yang substansinya memerlukan masukan dari masyarakat, seperti misalnya RPP mengenai Penetapan Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi, yang pokok-pokoknya sudah ditetapkan di UU Cipta Kerja dan Pemerintah tinggal menetapkan ke dalam PP,” jelas Airlangga.

Khusus RPP yang berkaitan Ketenagakerjaan (4 RPP), saat ini masih dilakukan pembahasan di Tim Pembahas Tripartit Nasional. Sedangkan RPP terkait NSPK Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dikoordinasikan oleh Kemko Perekonomian, saat ini substansi RPP telah selesai dibahas dan sedang dilakukan sinkronisasi antar K/L dan asesmen terhadap konsistensi pengaturan perizinan di masing-masing sektor, untuk menghindari tidak sinkronnya kebijakan.

Sementara untuk RPP di sektor keagamaan, yang terkait pengaturan mengenai Ibadah Haji dan Umrah, Kemko Perekonomian sedang mengkoordinasikan pembahasan bersama-sama dengan Kementerian Agama, Asosiasi/Forum Asosiasi dan para Pelaku Usaha penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah.

Sedangkan RPerpres terkait pengaturan usaha di bidang penanaman modal, sedang dilakukan sinkronisasi pengaturan alokasi Bidang Usaha untuk UMK dan Kemitraan dengan Pelaku Usaha Menengah dan Besar. RPerpres ini akan sejalan dengan RPP yang mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang telah selesai disiapkan RPP nya dan di-upload di Portal UU Cipta Kerja.

“Rancangan Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal atau yang kita kenal sebagai Daftar Prioritas Investasi (DPI), saat ini sedang dilakukan sinkronisasi agar sejalan dengan RPP lainnya, seperti RPP yang terkait dengan UMKM dan Koperasi, agar seimbang antara kebutuhan mendorong investasi dengan perlindungan dan pemberdayaan UMKM,” terang Menko Airlangga.

Adapun yang terkait dengan RPP Perdagangan dan RPP Perindustrian, sudah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi proses bisnis antara kedua sektor, agar terpadu dan terintegrasi dalam pelaksanaannya di lapangan. Saat ini masih menunggu proses finalisasi hasil harmonisasi untuk dituangkan ke dalam RPP Perdagangan dan juga di RPP Perindustrian.

Sedangkan berkaitan penyelesaian RPP KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), saat ini Kemko Perekonomian sedang mengharmonisasikan berbagai skema insentif dan kemudahan, dengan kondisi empirik pelaksanaannya di lapangan pada saat ini, terutama terkait dengan perlakuan perpajakan, kepabeanan dan cukai (insentif fiskal), serta berbagai kemudahan perizinan dan insentif non-fiskal.

Melihat perkembangan penyiapan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang sangat progresif ini, Pemerintah sangat yakin target waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam UU Cipta Kerja, yaitu 3 bulan sejak diundangkan akan dapat dicapai, dengan tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan seluruh stakeholder untuk memberikan masukan dalam penyusunan dan pembahasannya.

“Pemerintah optimistis akan dapat menyelesaikan semua Peraturan Pelaksanaan ini tepat waktu, dengan tetap membuka kesempatan yang cukup luas kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyelesaian seluruh RPP dan RPerpres aturan turunan UU Cipta Kerja,” tutup Menko Airlangga.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wamenpupera: Rusun TNI Sorong Tingkatkan Produktivitas Bertugas

Rusun TNI-AL Sorong dibangun di atas lahan Komplek Pasukan Marinir 3.

EKONOMI | 24 November 2020

Modernland Cilejit Targetkan Hand Over Unit Mulai Kuartal II 2021

Modernland Realty menargetkan rumah-rumah di Modernland Cilejit akan diserahterimakan secara bertahap pada kuartal 2 tahun 2021 mendatang.

EKONOMI | 24 November 2020

Awal Sesi, Rupiah Menguat di Tengah Bervariasinya Mata Uang Asia

Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.150-Rp 14.150 per dolar AS.

EKONOMI | 24 November 2020

Awali Perdagangan, IHSG di Jalur Positif

Pukul 09.10 WIB, indeks harga saham gabungan naik 37,8 poin (0,6%) menjadi 5.690.

EKONOMI | 24 November 2020

Harga Minyak Melonjak karena Harapan Vaksin Pulihkan Permintaan

Minyak mentah berjangka Brent pengiriman Januari naik US$ 1,10 atau 2,45% menjadi US$ 46,06 per barel.

EKONOMI | 24 November 2020

Bursa Jepang Melonjak 2% karena Berita Vaksin Astrazeneca

Kospi Korea Selatan melonjak 0,28%. Adapun di Australia, S&P /ASX 200 naik sekitar 1%.

EKONOMI | 24 November 2020

IHSG Akan Lanjutkan Penguatan, Apa Saja Saham yang Bersinar?

IHSG akan berada support di level 5.600 sampai 5.563 dan resistance di level 5.660 sampai 5.700.

EKONOMI | 24 November 2020

Dow Melonjak Ditopang Vaksin dan Yellen Kandidat Kuat Menkeu

Dow Jones Industrial Average ditutup naik 327,79 poin atau 1,1%, ke 29,591.27.

EKONOMI | 24 November 2020

Bursa Eropa Bervariasi di Tengah Harapan Vaksin Covid-19

Pan-European Stoxx 600 ditutup mendatar dengan saham minyak dan gas naik 3,2%.

EKONOMI | 24 November 2020

OJK Catat 2,4 Juta Debitur di Jatim Ikut Restrukturisasi

Khusus jumlah debitur IKNB terbilang paling banyak, namun nilai kreditnya paling kecil hanya sebesar Rp 20 triliun.

EKONOMI | 24 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS