Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Reformasi Izin Usaha Bidang Komunikasi
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-5.79)   |   COMPOSITE 6258.57 (-56.46)   |   DBX 1209.79 (-1.54)   |   I-GRADE 185.201 (-1.44)   |   IDX30 531.719 (-6.43)   |   IDX80 142.034 (-1.29)   |   IDXBUMN20 420.424 (-5.86)   |   IDXESGL 146.593 (-1.21)   |   IDXG30 145.132 (-1.32)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-4.47)   |   IDXQ30 151.699 (-1.64)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-2.95)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-2.49)   |   IDXV30 142.342 (-1.61)   |   INFOBANK15 1078.54 (-18.53)   |   Investor33 455.425 (-4.76)   |   ISSI 183.228 (-0.83)   |   JII 646.305 (-1.31)   |   JII70 225.666 (-0.56)   |   KOMPAS100 1262.11 (-10.58)   |   LQ45 987.949 (-11.42)   |   MBX 1725.55 (-17.65)   |   MNC36 336.055 (-3.58)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.21)   |   SMInfra18 316.891 (-0.91)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-4.55)   |  


Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Reformasi Izin Usaha Bidang Komunikasi

Rabu, 2 Desember 2020 | 18:10 WIB
Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Norma Standar Prosedur Kriteria Perizinan Berusaha (RPP NSPK) untuk Bidang Komunikasi dan Informatika telah menerapkan standar usaha untuk memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam mengajukan permohonan perizinan. Selain itu, menurutnya, RPP NSPK juga akan mereformasi perizinan berusaha.

"RPP NSPK mengatur jenis perizinan berusaha sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan e-commerce yang disusun berdasarkan analisis perizinan berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA), yaitu tingkat risiko usaha rendah, menengah atau tinggi. Dengan adanya pemangkasan perizinan berusaha, penyederhanaan prosedur perizinan, maupun penyederhanaan regulasi, ini sebagai upaya untuk mengurangi hyperregulation sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo," kata Johnny G. Plate dalam acara Serap Aspirasi UU Cipta Kerja yang berlangsung secara virtual, Rabu (2/12/2020).

Sedangkan untuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (RPP Teknis), Menkominfo menjelaskan RPP ini mengatur hal-hal teknis di sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran dalam mendukung ekonomi digital nasional.

Pengaturan dalam RPP Teknis mencakup implementasi Analog Switch Off (ASO) tahun 2022, pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi secara bersama baik infrastruktur aktif maupun pasif, serta pencegahan inefisiensi dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio.

"Kedua RPP ini tentunya memiliki peran strategis bagi terselenggaranya transformasi digital, khususnya di masa pandemi. Maupun post pandemi berikutnya yang telah mengubah secara struktur cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, dan bertransaksi secara online sehingga perlu disiapkan secara matang," jelasnya.

Menurut Menkominfo, pemberlakuan kedua RPP yang menjadi aturan pelaksana UU Cipta Kerja tersebut juga diharapkan dapat mendorong penyehatan industri pos, telekomunikasi, penyiaran, dan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (e-commerce), serta optimalisasi sumber daya terbatas yaitu spektrum frekuensi radio, serta pemanfaatan untuk kepentingan nasional.

Selain itu, Menkominfo mengatakan, kedua RPP ini juga menembus kebuntuan regulasi pada sektor penyiaran yang telah belasan tahun tidak terealisasi, yaitu implementasi Penyiaran Televisi Digital free-to-air dan pengaturan tenggat waktu Analog Switch Off (Penghentian Siaran Televisi Analog) secara jelas dan tegas.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Telkom Perkenalkan BigBox, Solusi Satu Data Indonesia

Jakarta, 2 Desember 2020 – Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan tantangan tersendiri bagi industri di mana data kian tersebar

EKONOMI | 2 Desember 2020

Telkom Luncurkan BigBox, Wujudkan Solusi Satu Data Indonesia

BigBox merupakan bagian dari fokus bisnis digital Telkom, sekaligus wujud nyata kontribusi pemanfaatan data bagi masyarakat luas.

EKONOMI | 2 Desember 2020

Chatib Basri: Ekonomi Belum Akan Pulih Sepenuhnya di 2021

Menurut Chatib Basri, yang harus didorong saat ini adalah tingkat konsumsi rumah tangga.

EKONOMI | 2 Desember 2020

Didukung Sentimen Positif Global, IHSG Tembus Level Psikologis 5.800

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) menembus level psikologis 5.800, pada penutupan perdagangan Rabu(2/12/20).

EKONOMI | 2 Desember 2020

Lewat KlikKapal, Industri Perkapalan Indonesia Menuju Digitalisasi

Lewat aplikasi KlikKapal, pemilik barang tidak butuh waktu lama untuk memenuhi kebutuhan jasa pengiriman dimana pemilik kapal dan pemilik kargo.

EKONOMI | 2 Desember 2020

Terkendala Modal, OK OCE Salurkan Bantuan Rp 200 Juta untuk Pelaku UMKM

Dampak pandemi Covid-19 memotivasi masyarakat untuk beralih dari semula pekerja menjadi seorang wirausaha, namun kerap terkendala modal usaha.

EKONOMI | 1 Desember 2020

Bidik Potensi Industri Migas, ESCO Resmi Buka Kantor di Indonesia

Peresmian kantor ESCO Oil and Gas Indonesia merupakan tonggak awal dari keseriusan shareholder untuk memulai investasinya di Indonesia.

EKONOMI | 2 Desember 2020

UU Cipta Kerja Integrasikan Amdal dengan Izin Usaha

Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) diintegrasikan ke dalam proses perizinan berusaha.

EKONOMI | 2 Desember 2020

BNI Syariah Luncurkan Hasanah Debit Prioritas

PT BNI Syariah meluncurkan Hasanah Debit Prioritas yang merupakan fasilitas kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bertipe World Debit Mastercard.

EKONOMI | 2 Desember 2020

Waskita Genjot Pemanfaatan Big Data untuk Pembangunan Konstruksi

Pemanfaatan big data konstruksi di Indonesia yang mengedepankan kombinasi voluntary dan mandatory akan mempercepat pembangunan infrastruktur.

EKONOMI | 2 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS