Draft RPP Perizinan Usaha di Daerah Perlu Perbaikan
INDEX

BISNIS-27 555.695 (12.56)   |   COMPOSITE 6537.09 (82.91)   |   DBX 1185.45 (4.25)   |   I-GRADE 192.346 (4.58)   |   IDX30 559.887 (14.06)   |   IDX80 149.821 (2.81)   |   IDXBUMN20 454.506 (9.99)   |   IDXESGL 154.417 (2.37)   |   IDXG30 151.04 (3.24)   |   IDXHIDIV20 490.586 (12.63)   |   IDXQ30 156.252 (4.15)   |   IDXSMC-COM 301.613 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 382.211 (0.35)   |   IDXV30 157.186 (1.27)   |   INFOBANK15 1083.88 (30.87)   |   Investor33 472.674 (10.59)   |   ISSI 194.508 (1.25)   |   JII 694.836 (6.78)   |   JII70 242.811 (1.92)   |   KOMPAS100 1324.28 (21.59)   |   LQ45 1037.35 (23.63)   |   MBX 1819.69 (25.48)   |   MNC36 350.082 (7.57)   |   PEFINDO25 343.337 (-0.23)   |   SMInfra18 332.762 (3.61)   |   SRI-KEHATI 404.998 (10)   |  

Draft RPP Perizinan Usaha di Daerah Perlu Perbaikan

Kamis, 3 Desember 2020 | 07:40 WIB
Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Perizinan usaha dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja diharapkan sesuai harapan masyarakat dan pemerintah yaitu menciptakan kemudahan iklim investasi. Perizinan usaha dinilai menjadi hambatan signifikan bagi pelaku usaha, khususnya investor baru, baik usaha mikro kecil menengah (UMKM )maupun usaha besar.

Menurut, Ekonom Universitas Surakarta Agus Trihatmoko, draf RPP Perizinan Usaha di Daerah per 27 November 2020 masih menampilkan sistem birokrasi yang rumit. Terminologi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) memang sangat baik dan menjanjikan. "Namun dalam praktik birokrasi, proses perizinan justru berpotensi belum dapat memperlancar Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diurus oleh pelaku usaha,” katanya, kepada Beritasatu.com, Rabu (2/12/2020).

Pelaku UMKM dikhawatirkan tetap mengalami kesulitan dalam perizinan seperti sebelum UU Cipta Kerja tersebut diundangkan. Pada umumnya dalam memperoleh Surat Layak Fungsi (SLF) tempat usaha, karena berbiaya mahal dan rumit. Sementara RPP Perizinan Usaha masih mewajibkan SLF menjadi syarat untuk memperoleh NIB.

Berikutnya tentang sertifikasi usaha atau Sertifikat Standar, dalam RPP tersebut belum menjelaskan bagaimana, seperti apa, dan berapa lama prosesnya. Hal itu berpotensi menambah beban biaya perizinan dan waktu pengurusan. “RPP masih ada kesempatan untuk digodok ulang dan sebaiknya riset lapangan dapat dijadikan masukan yang lebih baik daripada hanya berdebat dengan pasal-pasal. Klasterisasi usaha perlu dilihat dari sudut pandang jenis operasionalisasi usaha dan ukuran usahanya, bukan tingkat resikonya,” imbuh Agus.

Nilai investasi industri di bidang manufaktur, olahan, perdagangan, atau jasa, per sektoral perlu diklasterisasi.

Agus menambahkan, OSS dapat bekerja fleksibel, namun unsur-unsur penting terkait prinsip kelayakan usaha jangan sampai diabaikan. OSS bekerja merujuk pada klasterisasi kelompok usaha dan perundangannya, sehingga masing-masing klaster memiliki perbedaan syarat minimum untuk terbitnya NIB. “RUU Cipta kerja esensi niatnya sangat baik dan perlu didukung, tetapi apakah pelaksanaannya berjalan sesuai harapan? Pemerintah masih ada kesempatan untuk menyempurnakan draf RPP Perizinan Usaha di Daerah, tenggang waktu untuk diimplementasikan masih cukup untuk didiskusikan dengan para pelaku usaha dan ahli hukum, serta pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Harga Emas Naik Dipicu Prospek Stimulus AS

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange, naik US$ 11,3 atau 0,62% menjadi US$ 1.830,20 per ounce.

EKONOMI | 3 Desember 2020

2021, VADS Indonesia Targetkan Peroleh Sertifikasi PCI DSS

VADS Indonesia telah mengimplementasikan standar keamanan bertaraf internasional ISO 27001:2013.

EKONOMI | 3 Desember 2020

Bangun Pariwisata Harus Sepaket dengan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif

Sebelum pandemi Covid-19, sektor pariwisata merupakan penyumbang terbesar kedua bagi pendapatan negara.

EKONOMI | 3 Desember 2020

Sodetan Cisangkuy Akan Tambah Kapasitas Penanganan Banjir di Bandung

Akhir tahun 2020, Kempupera telah menuntaskan pembangunan Sudetan (Floodway) Cisangkuy.

EKONOMI | 3 Desember 2020

Proyek Integrasi Tarif JakLinko Diminati Banyak Calon Mitra Strategis

Proyek Integrasi Tarif dan Pembayaran Antarmoda Jabodetabek mendapat tanggapan positif dari para calon mitra strategis.

EKONOMI | 3 Desember 2020

Bank BJB Dorong Akselerasi Pemulihan Ekonomi RI

Bank BJB menyongsong kebangkitan ekonomi nasional dengan optimisme dan inovasi.

EKONOMI | 3 Desember 2020

S&P 500 Melesat Cetak Rekor Didukung Pembicaraan Stimulus

Indeks S&P 500 naik 0,2% menjadi 3.669,01 menambah rekor penutupan tertinggi.

EKONOMI | 3 Desember 2020

Sebagian Bursa Eropa Melemah, Inggris Naik Ditopang Persetujuan Vaksin

Pan-European Stoxx 600 ditutup turun 0,1%.

EKONOMI | 3 Desember 2020

Luhut Tugas ke Luar Negeri, Mentan Ditunjuk Sebagai Menteri Kelautan Ad Interim

Luhut melakukan perjalanan dinas ke luar negeri pada 2-10 Desember 2020.

EKONOMI | 3 Desember 2020

Pertamina EP Bantu Tangani Semburan Gas di Sumur Air Warga Blora

Pertamina EP telah memasang rangkaian pipa guna menyalurkan gas ke halaman belakang rumah pemilik sumur.

EKONOMI | 2 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS