Jakarta, Beritasatu.com - Industri otomotif di tanah air terus dipacu lajunya agar semakin memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Berbagai kebijakan dan stimulus juga telah dirancang pemerintah, guna membangkitkan kembali gairah usaha para produsen otomotif. Salah satunya adalah penurunan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru yang saat ini masih dalam pembahasan.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian (Kemperin) Restu Yuni Widayati mengungkapkan, saat ini ada beberapa insentif yang sudah diberikan pemerintah untuk bisa semakin menggairahkan industri otomotif.
"Ada beberapa insentif yang sudah kita usahakan, salah satunya yang kita sebut bea masuk ditanggung pemerintah. Jadi kalau industri otomotif mengimpor komponen yang belum diproduksi di dalam negeri, atau sudah diproduksi tetapi spesifikasinya tidak cocok, nantinya pada saat mengimpor, bea masuknya nol,” terang Restu Yuni dalam acara Zooming with Primus bertajuk 'Menunggu Stimulus Otomotif' yang disiarkan langsung Beritasatu TV, Kamis (3/12/2020).
Kemperin juga telah mengajukan relaksasi sejumlah pajak untuk mendukung keringanan pembelian kendaraan kepada Kementerian Keuangan (Kemkeu), salah satunya penurunan PPnBM untuk mobil baru.
"Ada usulan terkait penurunan PPnBM, ini sedang kita bahas. Yang kita inginkan sebenarnya tidak 0 persen, tetapi turunlah berapa persen dan tidak selamanya juga. Ini supaya industri otomotifnya bangkit kembali. Tapi kelihatannya sekarang ini masih dibahas, karena Kementerian Keuangan biasanya selalu kalau ada loss something, dia harus mendapatkan sesuatu. Kira-kira apa yang bisa kita kompensasikan kalau nanti negara ini kehilangan dari sisi PPnBM, ini yang sedang kita bahas,” kata Restu.
Di Indonesia, kapasitas produksi mobil mencapai 2,35 juta unit per tahun, namun yang baru diproduksi sekitar 1,28 juta unit per tahun. Industri ini mulai dari proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen melibatkan sekitar 1,5 juta pekerja.
Sumber: BeritaSatu.com
