UU Ciptaker Merupakan Terobosan Hukum untuk Perlindungan KUMKM
INDEX

BISNIS-27 541.037 (-2.19)   |   COMPOSITE 6389.83 (-67.98)   |   DBX 1207.48 (-6.95)   |   I-GRADE 186.044 (-1.8)   |   IDX30 536.499 (-4.06)   |   IDX80 144.214 (-1.63)   |   IDXBUMN20 435.358 (-10.84)   |   IDXESGL 149.259 (-0.62)   |   IDXG30 145.988 (-1.78)   |   IDXHIDIV20 471.745 (-3.45)   |   IDXQ30 152.642 (-1.01)   |   IDXSMC-COM 293.915 (-4.87)   |   IDXSMC-LIQ 367.505 (-7.32)   |   IDXV30 148.997 (-3.22)   |   INFOBANK15 1075.9 (-4.86)   |   Investor33 460.647 (-2.84)   |   ISSI 189.211 (-2.58)   |   JII 668.85 (-10.91)   |   JII70 234.095 (-3.95)   |   KOMPAS100 1287.09 (-14.11)   |   LQ45 998.257 (-9.21)   |   MBX 1767.88 (-20.12)   |   MNC36 340.661 (-2.42)   |   PEFINDO25 338.558 (0.19)   |   SMInfra18 329.085 (-4.86)   |   SRI-KEHATI 393.501 (-2.17)   |  

UU Ciptaker Merupakan Terobosan Hukum untuk Perlindungan KUMKM

Sabtu, 5 Desember 2020 | 19:55 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi mengatakan, dalam perspektif koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), UU Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja (Ciptaker) adalah terobosan hukum untuk memberikan kemudahan, pemberdayaaan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM.

"Paling sedikit terdapat sembilan kemudahan bagi koperasi dan UMKM," kata Zabadi, pada acara Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Sektor Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (4/12/2020) sebagaimana dalam siaran persnya.

Di acara yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Perekonomian itu, Zabadi mengatakan, izin tunggal bagi usaha mikro kecil (UMK), yakni pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui perizinan berusaha secara elektronik, UMK secara otomotis memperoleh izin usaha, izin edar, SNI dan sertifikasi halal.

"Itu perintah afirmatif kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memberi insentif dan kemudahan bagi usaha besar dan menengah yang bermitra dengan UMK," kata Zabadi.

Begitu juga dengan pengelolaan terpadu UMK. Dalam hal ini akan dikembangkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta steakholder agar pengembangan UMK lebih terpadu dan sistematik, sehingga dapat mendorong UMK naik kelas.

Di samping itu, lanjut Zabadi, UU memberikan pendampingan manajemen, SDM, anggaran serta sarana dan praarana yang diperlukan bagi UMK dalam pengembangan usahanya. "Dalam hal ini termasuk fasilitasi lokasi, sertifikasi, promosi dan pemasarannya," ujar Zabadi.

Berikutnya adalah kemudahan pembiayaan dan insentif fiskal. Menurut Zabadi, berbagai skema pembiayaan untuk memperluas akses pembiayaan akan terus dikembangkan.

Tidak saja KUR yang sudah cukup lama dijalankan pemerintah, skema pembiayaan non bank juga akan menjadi alternatif seperti modal ventura dan pola tanggung renteng yang telah dikembangkan di berbagai koperasi. "Termasuk, insentif pajak dan kepabeaan untuk mendorong UMK ekspor," kata Zabadi.

Lebih lanjut, Zabadi menjelaskan, kemudahan-kemudahan berikutnya, yaitu pemerintah memberikan prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pengembangan UMK.

Bahkan, ada bantuan dan perlindungan hukum UMK. Pemerintah melalui KemenkopUKM menyediakan advokasi dan bantuan hukum bagi UMK yang memerlukannya. "Upaya ini sekaligus sebagai wujud perlindungan hukum bagi UMK," tandas Zabadi.

Kemudian, produk UMK diprioritaskan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Setidaknya 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menyerap produk UMK.

Terkait kemitraan UMK, sebagai upaya fasilitasi dan promosi produk UMK, maka rest area, stasiun dan bandara wajib menyediakan alokasi space minimal 30% dari total luas lahan area komersialnya.

"Tidak lupa, kemudahan untuk koperasi, antara lain pembentukan koperasi primer minimal sembilan orang, Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan luring, koperasi bisa usaha dengan pola syariah, dan buku daftar anggota berbentuk tertulis/elekronik," papar Zabadi.

Substansi RPP

Dalam kesempatan tersebut, Zabadi juga menyampaikan subtansi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU Cipta Kerja tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.

RPP ini terbagi dalam beberapa isu strategis. Yaitu, terkait koperasi enam isu, meliputi pendirian koperasi primer oleh 9 orang, pengaturan pelaporan secara elektronik, pemulihan usaha koperasi dan bidang usaha yang diprioritaskan, pengaturan Rapat Anggota secara online/daring, usaha koperasi berasarkan prinsip syariah dan pengaturan sinergitas pusat dan daerah, termasuk alokasi anggaran dalam meningkatkan akselerasi pemberdayaan koperasi.

Lebih lanjut yang terkait dengan UMKM, disamping ada 9 kemudahan, Zabadi juga menambahkan isu-isu lain diatur dalam RPP adalah fasilitasi HAKI melalui penyederhanaan proses dan keringanan/pembebasan biaya dan pengembangan biaya dan pengembangan inkubator bisnis bagi usaha mikro kecil yang secara kelembagaan akan dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.
Diharapkan minimal di tingkat provinsi menyiapkan 50 peserta inkubasi (tenant) dan 20 peserta inkubasi (tenant) di kabupaten/kota.

Zabadi menegaskan, berbagai kemudahan yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja dan RPP tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM sebagai sebuah momentum untuk koperasi modern dan UMKM naik kelas.

"Yang terintegrasi dalam global value chains, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Zabadi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pertanian Perlu Dijadikan Sumber Pertumbuhan 2021

Ketika sebagian besar sektor usaha mengalami kontraksi selama pandemi, sektor pertanian tetap bertumbuh positif.

EKONOMI | 5 Desember 2020

Hingga September 2020, Kinerja Dewa Tetap Solid

Hingga akhir kuartal ketiga 2020, pendapatan Dewa tumbuh menjadi US$ 239,31 juta, atau naik 0,58% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

EKONOMI | 5 Desember 2020

Bukukan Pendapatan US$ 239,31 Juta, Kinerja Darma Henwa Tetap Solid

Pendapatan perseroan tumbuh menjadi US$ 239,31 juta, atau naik 0,58 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

EKONOMI | 5 Desember 2020

Kempupera Lakukan Penghijauan 23 Rusun di Indonesia

Penanaman pohon diharapkan membuat penghuni rusun tinggal dengan nyaman.

EKONOMI | 5 Desember 2020

Bandara Sultan Mahmud Siap Dukung FIFA U-20 World Cup 2021

PT Angkasa Pura (AP) II (Persero) mempersiapkan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II untuk mendukung penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

EKONOMI | 5 Desember 2020

November, Trafik Penumpang Bandara AP I Tumbuh 29,1%

Trafik penerbangan di 15 bandara Angkasa Pura (AP) I mencapai 2.801.046 penumpang pada November 2020, tumbuh 29,1% dari 2.168.075 penumpang pada Oktober 2020.

EKONOMI | 5 Desember 2020

Grup Astra Dukung Pelepasan Ekspor ke Pasar Global

Grup Astra berpartisipasi pada acara Pelepasan Ekspor dari Indonesia ke Pasar Global yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo secara virtual dari Istana Negara.

EKONOMI | 5 Desember 2020

Jepang Akan Investasikan Rp 57 Triliun di Sovereign Wealth Fund Indonesia

Dana itu akan dikucurkan melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

EKONOMI | 5 Desember 2020

Sepanjang 2020, Obligasi dan Sukuk di BEI Rp 75,64 Triliun

Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 132 seri senilai Rp 3.729,99 triliun dan US$ 400 juta.

EKONOMI | 5 Desember 2020

Diamond Citra Propertindo Bangun Apartemen Low Rise di Depok

Gucii 1 Apartment dipasarkan dengan kisaran harga Rp 139 juta per unit.

EKONOMI | 5 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS