Daerah Perkotaan Dominasi Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.108 (0.21)   |   COMPOSITE 6251.05 (38.59)   |   DBX 1329.86 (16.32)   |   I-GRADE 180.794 (0.41)   |   IDX30 506.396 (0.9)   |   IDX80 136.709 (0.42)   |   IDXBUMN20 403.084 (1.37)   |   IDXESGL 140.339 (-0.42)   |   IDXG30 143.133 (0.8)   |   IDXHIDIV20 446.039 (0.87)   |   IDXQ30 145.232 (0.1)   |   IDXSMC-COM 293.729 (3.96)   |   IDXSMC-LIQ 360.142 (3.07)   |   IDXV30 135.556 (1.53)   |   INFOBANK15 1043.56 (-2.24)   |   Investor33 435.417 (-0.04)   |   ISSI 183.035 (1.64)   |   JII 629.726 (4.78)   |   JII70 221.943 (2.13)   |   KOMPAS100 1220.71 (4.09)   |   LQ45 950.717 (1.82)   |   MBX 1696.63 (8.69)   |   MNC36 322.327 (0.16)   |   PEFINDO25 325.87 (0.1)   |   SMInfra18 306.901 (3.47)   |   SRI-KEHATI 370.644 (-0.59)   |  

Daerah Perkotaan Dominasi Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Senin, 28 Desember 2020 | 22:23 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Renald menegaskan, penataan ruang merupakan panglima pembangunan Indonesia.

Kondisi ini mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana fungsi penertiban pemanfaatan ruang sebagai upaya pengendalian pemanfataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan cara mewujudkan tertib tata ruang.

Pasalnya, bila tidak ada upaya penertiban pemanfaatan ruang, maka setiap indikasi ketidaksesuaian dan pelanggaran ruang berujung pada sulitnya mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

"Di samping itu, pembangunan Indonesia yang berpegang pada tiga pilar utama, yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya, turut terganggu jika kita tidak memperhatikan penertiban pemanfaatan ruang,” jelas Andi dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Senin (28/12/2020).

Menurut Andi, hingga saat ini terdapat lebih dari 6.000 indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan yang diklarifikasi dan lebih dari 200 kasus tersebut berupa indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti oleh Kementerian ATR/BPN dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota seluruh Indonesia.

Bahkan, ada beberapa kasus yang sifatnya kompleks ditangani secara multidoors, yakni penangan kasus melibatkan KPK, Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Penanganan kasus secara multidoors ini telah dilakukan di Lampung, Batam, dan Bangka Belitung, contohnya,” jelasnya.

Andi menambahkan, dominasi kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang itu terjadi di daerah perkotaan yang sangat berkembang. Sebab, ruang sangat terbatas, tetapi penghuninya semakin bertambah. Selain itu, terjadi urbanisasi yang tidak terencana sehingga desakan kebutuhan ruang itu semakin meningkat dan berimbas pada pelanggaran tata ruang.

Indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang itu paling banyak terjadi di Pulau Jawa. Contohnya, alih fungsi ruang dari lahan persawahan menjadi pemukiman atau pembangunan di kawasan lindung setempat seperti di sempadan pantai, sungai, dan danau.

Menurut Andi, pengenaan sanksi bagi setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang tercantum dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelanggaran Penataan Ruang. Bentuk sanksinya sendiri dapat berupa pembongkaran, penghentian sementara kegiatan, perintah pemulihan alih fungsi ruang, hingga denda.

"Sementara itu, sanksi pidana itu diberikan kepada setiap orang/badan yang melakukan tindak pidana di bidang penataan ruang setelah melalui serangkaian proses pengawasan, pengamatan, pemeriksaan, penelitian, penyidikan, hingga peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Andi.

Ia melanjutkan, proses penyidikan terhadap tindak pidana tersebut dilakukan oleh PPNS Penataan ruang yang kedudukannya tersebar di tingkat pusat dan daerah dengan jumlah lebih dari 800 orang. Namun, PPNS Penataan Pusat Daerah tidak memiliki hubungan subordinat dengan kementerian pusat karena merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertanggung jawab terhadap pimpinan daerahnya masing-masing.

Meskipun demikian, selain melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang, Kementerian Pusat tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan, pengawasan, serta pembinaan terhadap seluruh PPNS Penataan Ruang, baik yang berkedudukan di pusat maupun di daerah.

“Untuk mendukung kinerja PPNS di daerah, Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang telah membentuk sekretariat PPNS Penataan Ruang di daerah yang saat ini sudah terbentuk di 17 Provinsi pada Kanwil BPN,” imbuhnya.

Andi menuturkan, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang juga menangani isu terkait sengketa dan konflik di bidang penataan ruang. Isu ini merupakan penyumbang konflik paling besar di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelesaian sengketa dilakukan baik sengketa antardaerah, maupun antar pemangku kepentingan lain secara bermartabat.

"Undang-undang yang sama juga mengamanatkan agar penyelesaian sengketa dapat mengedepankan proses penyelesaian melalui musyawarah mufakat. Dalam hal ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung upaya penyelesaian sengketa dan konflik di bidang penataan ruang ini sebagai fasilitator dan/atau mediator untuk mencegah munculnya konflik yang lebih luas," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Peran Satgas Pertamina Jaga Stok BBM Saat Natal dan Tahun Baru Diapresiasi

Konsumsi LPG masyarakat baik LPG subsidi maupun nonsubsidi juga akan meningkat karena masyarakat banyak yang tetap berada di rumah,

EKONOMI | 28 Desember 2020

Wamentan : Korporasi Petani dan Ketahanan Pangan Harus Dapat Dukungan Penuh

Wamentan Harvick Hasnul Qolbi berkomitmen untuk mendukung kebijakan program Kementerian Pertanian (Kemtan) dibawah koordinasi Menteri Pertanian.

EKONOMI | 28 Desember 2020

OVO Beri Kesempatan Penggunanya Wisata Virtual

Di penghujung tahun 2020 ini, OVO menghadirkan kampanye "Agan Harap2 Wisata Tour & Travel bareng OVO", yaitu liburan tahun baru.

EKONOMI | 28 Desember 2020

KAI Layani 40.000 Pelanggan pada Puncak Arus Balik Libur Natal 2020

KAI melayani 40.600 pelanggan pada masa puncak arus balik libur Natal 2020 yaitu keberangkatan 27 Desember 2020.

EKONOMI | 28 Desember 2020

PLN Raih US$ 500 Juta dari Grup Bank Dunia untuk Kelistrikan Ramah Lingkungan

PLN memperoleh dukungan finansial sebesar US$ 500 juta dari perbankan internasional.

EKONOMI | 28 Desember 2020

CIMB Niaga Andalkan Digital Banking Layani Nasabah di Akhir Tahun

Untuk memberikan layanan pada cuti bersama 31 Desember 2020 dan libur Tahun Baru 1 Januari 2021, CIMB Niaga mengandalkan fasilitas digital banking.

EKONOMI | 28 Desember 2020

2021, Investasi Sektor Industri Pengolahan Diproyeksikan Capai Rp 323,56 Triliun

Kemperin memperkirakan investasi akan menjadi faktor penggerak pertumbuhan sektor industri di tahun 2021.

EKONOMI | 28 Desember 2020

Kemperin Bertekad Percepat Program Substitusi Impor

Kemperin bertekad untuk mempercepat program substitusi impor yang ditargetkan mencapai 35% pada akhir tahun 2022.

EKONOMI | 28 Desember 2020

OJK: Stabilitas Jasa Keuangan Terjaga hingga Akhir Tahun

Hingga 30 November, total kredit restrukturisasi Covid-19 mencapai Rp 951,2 triliun dari sekitar 7,53 juta debitur.

EKONOMI | 28 Desember 2020

KSPI Prediksi 2021 Masih Terjadi Ledakan PHK Akibat Pandemi

Sebagai dampak dari pandemi yang tak kunjung berakhir, menurut Iqbal membuat produktivitas pekerja jadi menurun.

EKONOMI | 28 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS