Jokowi Apresiasi Kerja Sama Sinergis Pemerintah, OJK, BI, dan LPS
Logo BeritaSatu

Jokowi Apresiasi Kerja Sama Sinergis Pemerintah, OJK, BI, dan LPS

Jumat, 15 Januari 2021 | 21:03 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kerja sama sinergis yang telah terjalin antara pemerintah, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bagi percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional.

“Percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional terus diupayakan oleh pemerintah dan saya sangat senang selama tahun 2020, kerja sama antara pemerintah, Kementerian Keuangan, OJK, BI, dan LPS berjalan beriringan dengan baik. Setiap masalah selalu direspons dengan cepat,” kata Presiden Jokowi saat berpidato secara virtual pada Pertemuan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/1/2021).

Pada tahun 2020, sektor ekonomi dan kesehatan Indonesia babak belur dihantam pandemi Covid-19. Pemerintah melakukan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, di antaranya melalui program vaksinasi gratis, yang telah dimulai pada 13 Januari 2021.

Presiden berharap tahun ini, kerja sama itu bisa dilanjutkan dan pemerintah telah siapkan anggaran sebesar Rp 372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021. “Berbagai kebijakan untuk menopang perekonomian kita juga telah disiapkan. Kita juga bersyukur UU Cipta Kerja telah diundangkan dan peraturan turunan, PP atau Perpres segera terbit dalam waktu secepatnya agar kita semakin kompetitif di pasar, utamanya di pasar global,” kata Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah telah merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF), yang dinamakan INA (Indonesia Investment Authority). Pembentukan LPI atau SWF, yang diluncurkan Presiden Jokowi pada awal tahun 2021, bertujuan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Indonesia.

“Ini untuk menangkap peluang investasi dan solusi alternatif bagi pembiayaan pembangunan kita. Nama-nama untuk Dewan Pengawas sudah kita sampaikan kepada DPR dan kita harapkan selesai nanti minggu depan ini. Pembentukan SWF ini sangat diperlukan untuk memenuhi pembiayaan yang semakin besar ke depan dan juga untuk meningkatkan tingkat FDI Indonesia dan juga untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB Indonesia,” katanya.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Megastimulus Biden Dapat Memicu Capital Outflow dari Asia dan Negara Berkembang

Besar kemungkinan aliran modal ke Asia selama ini berbalik kembali AS sebagai dampak dari pemulihan ekonomi AS yang ditopang stimulus Biden.

EKONOMI | 15 Januari 2021

Indeks-indeks Acuan Wall Street Melemah di Praperdagangan

Dow Jones Industrial Average futures turun 0,47%, S&P 500 futures turun 0,4%. Nasdaq turun 0,2%.

EKONOMI | 15 Januari 2021

Pembebasan Biaya Penempatan PMI Diperpanjang 6 Bulan

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyatakan implementasi pembebasan biaya penempatan bagi PMI diperpanjang masa transisinya selama 6 bulan ke depan.

EKONOMI | 15 Januari 2021

Jokowi: Pengawasan OJK Jangan Masuk Angin

“Pengawasan OJK juga tidak boleh mandul, tidak boleh masuk angin, harus mengeluarkan taringnya dan menjaga kredibilitas dan integritas ini sangat penting".

EKONOMI | 15 Januari 2021

Ganjar dan Nurdin Abdullah Raih Penghargaan Inklusi Keuangan dari OJK

Penghargaan Penggerak Program Inklusi Keuangan Provinsi diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

EKONOMI | 15 Januari 2021

Presiden Jokowi Hadiri Pertemuan Tahunan OJK

residen Joko Widodo (Jokowi) secara virtual menghadiri pertemuan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari Istana Kepresidenan Bogor.

EKONOMI | 15 Januari 2021

Masterplan Jasa Keuangan, Jawaban OJK untuk Pemulihan Ekonomi

Masterplan ini diharapkan dapat menjawab tantangan jangka pendek dari pandemi Covid-19.

EKONOMI | 15 Januari 2021

Dana Desa Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan di Desa

Menurut data Kemkeu, berkat adanya Dana Desa, masyarakat miskin di desa turun dari 17,94% pada 2015 menjadi 15,26% di 2020.

EKONOMI | 15 Januari 2021

Penjualan Anjlok karena Pandemi, Ini Kata Daihatsu

Penjualan Daihatsu mencapai 100.026 unit, turun 44% dari tahun lalu.

EKONOMI | 15 Januari 2021

Tujuh Tahun UU Desa, Apa Saja Pencapaiannya?

Total Dana Desa yang telah tersalur sepanjang 2015-2020 sebesar Rp 323,32 triliun. Pada 2021 direncanakan Rp 72 triliun disalurkan ke 74.961 desa.

EKONOMI | 15 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS