Perusahaan yang Lakukan Vaksinasi Mandiri Diusulkan Dapat Insentif
Logo BeritaSatu

Perusahaan yang Lakukan Vaksinasi Mandiri Diusulkan Dapat Insentif

Kamis, 18 Februari 2021 | 06:09 WIB
Oleh : WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menyarankan agar pemerintah memberikan insentif fiskal bagi perusahaan-perusahaan yang melaksanakan vaksinasi mandiri.

"Insentif itu sebagai kompensasi pemerintah kepada perusahaan yang melaksanakan vaksinasi mandiri, karena pada dasarnya vaksin harus dapat diakses secara cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat," kata dia ketika dihubungi Rabu (17/2/2021).

Dia mengatakan perusahaan tidak boleh membebankan biaya ke pegawainya dalam vaksinasi Covid-19 secara mandiri. "Vaksin itu jangan berbayar, pada prinsipnya vaksin itu adalah barang publik atau gratis," ujar Rusli Abdullah.

Dia mengatakan perusahaan dapat mengajukan insentif kepada pemerintah atas pelaksanaan vaksinasi mandiri. "Bisa berupa insentif fiskal, di tengah pandemi perusahaan butuh insentif dari pemerintah dalam menjalankan usahanya," ucap dia.

Rusli juga mengatakan pelaksanaan vaksinasi mandiri oleh perusahaan dapat mempercepat program vaksinasi nasional.

Pemerintah menargetkan sedikitnya 182 juta orang atau 70% dari total penduduk untuk divaksinasi Covid-19.

Terpisah peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina mengatakan program vaksinasi mandiri harus betul-betul memperhatikan aspek perlindungan data pribadi dalam pendataannya. Hal ini sangat penting dilakukan karena sebagian data yang dikumpulkan merupakan data yang sensitif dan akan berdampak negatif kalau tidak terlindungi. "Adanya kebocoran data pribadi konsumen di sebuah marketplace dan dugaan diperjualbelikannya data tersebut di pasar gelap pada tahun lalu tentu masih segar dalam ingatan," kata Siti Alifah Dina.

Ia memaparkan, pendataan vaksinasi mandiri dilakukan secara survei yang mengharuskan adanya pengisian data, mulai nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir, alamat lengkap dan nomor ponsel.

"Informasi serupa dari anggota keluarga karyawan juga harus diisi dan dilengkapi, misalnya nama, tempat tanggal lahir, serta hubungan keluarga. Kerawanan dari sederet informasi tadi tentu perlu dilindungi dan dijamin kerahasiaannya," ucapnya.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bursa Eropa Melemah karena Imbal Hasil Obligasi dan Prospek Inflasi

Pan-European Stoxx 600 mengakhiri perdagangan turun 0,7%.

EKONOMI | 18 Februari 2021

IPO Unicorn Diyakini Dorong Kapitalisasi Bursa

Sebagai perusahaan publik akan lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan-pendanaan lain di luar equity seperti pinjaman dan lain-lain.

EKONOMI | 17 Februari 2021

Kinerja Saham BUMN Karya Masih Prospektif

Ekspektasi kontrak baru dan terbentuknya SWF yang akan menjadi alternatif pendanaan BUMN karya yang balance sheet-nya sudah ketat.

EKONOMI | 17 Februari 2021

Koreksi Saham-saham BUMN karena Aksi Ambil Untung

Meski sempat menguat akibat sentimen dari dibentuknya SWF, saham-saham BUMN Karya harganya kembali menurun karena aksi profit taking.

EKONOMI | 17 Februari 2021

Astra Infra Luncurkan Inovasi Struk Digital

Inovasi struk digital juga merupakan salah satu upaya Astra Infra dalam pencegahan penularan Covid-19.

EKONOMI | 17 Februari 2021

Penjualan Ritel AS Melesat, Wall Street Melemah di Praperdagangan

Dow Jones Industrial Average futures datar, S&P 500 futures turun 0,08%, Nasdaq futures turun 0,38%.

EKONOMI | 17 Februari 2021

Sri Mulyani Sebut Jadi Pegawai Kemkeu Tidak Mudah, Banyak Godaannya

Godaan dalam lingkungan Kementerian Keuangan terjadi di berbagai level, termasuk ASN di posisi paling bawah.

EKONOMI | 17 Februari 2021

CIMB Niaga Luncurkan Layanan "Kas Bon" Hingga Rp 10 Juta

Besarnya pinjaman yang dapat diajukan melalui Xtra KasBon yaitu mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 10 juta

EKONOMI | 17 Februari 2021

BHS: Kapal-kapal Terbaik Tak Dilibatkan, Penghargaan Presiden Jokowi Disia-siakan

KPPU berjanji segera menuntaskan kasus dugaan monopoli di Dermaga Eksekutif Merak.

EKONOMI | 17 Februari 2021

Vaksinasi Mandiri Perusahaan Percepat Program Pemerintah

Vaksinasi mandiri mengutamakan perusahaan-perusahaan padat karya seperti tekstil, elektronik, otomotif, manufaktur, dan logistik.

EKONOMI | 17 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS