Perusahaan Bisa Beri Pesangon Tidak Penuh, Ini Syaratnya
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perusahaan Bisa Beri Pesangon Tidak Penuh, Ini Syaratnya

Selasa, 23 Februari 2021 | 11:19 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. PP ini merupakan aturan pelaksana atau turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.

Salah satu persoalan yang disoroti publik di dalam PP ini adalah aturan tentang PHK dan pesangon bagi pekerja/buruh. Besaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang pengganti berbeda-beda, bergantung pada masa kerja, yang diatur pada Pasal 40 ayat (1) PP 35/2021.

Ketentuan uang pesangon sesuai pasal itu adalah:
a. masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;
b. masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
c. masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah;
d. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;
e. masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
f. masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;
g. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah;
h. masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah; dan
i. masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.

Lalu, ketentuan besaran uang penghargaan adalah:
a. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;
b. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;
c. masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;
d. masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;
e. masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah;
f. masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;
g. masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah; dan
h. masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.

Sementara, yang dimaksud uang pengganti adalah:
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja; dan
c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Di dalam PP 35/2021 ini, perusahaan juga dapat memberikan uang pesangon secara tidak penuh, yakni antara 0,5 kali hingga 0,75 kali. Namun, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar perusahaan tidak perlu memberikan pesangon secara penuh sesuai Pasal 40 PP 35/2021 tersebut. Syarat yang dimaksud adalah:

Pesangon dibayar tiga perempat (0,75 kali), syaratnya:
- Keadaan memaksa (force majeure) yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup (Pasal 45 ayat (2).
- Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disebabkan mengalami kerugian (Pasal 46 ayat (1)).

Pesangon dibayar setengah (0,5 kali), syaratnya:
- Terjadi pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja (Pasal 42 ayat (2)).
- Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian (Pasal 43 ayat (1)).
- Perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama dua tahun (Pasal 44 ayat (1)).
- Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure) (Pasal 45 ayat (1).
- Perusahaan pailit (Pasal 47).
- Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut (Pasal 52 ayat (1)).

Pesangon dibayar penuh, syaratnya:
- Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh (Pasal 41.
- Terjadi pengambilalihan perusahaan (Pasal 42 ayat (1)).
- Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian (Pasal 43 ayat (2)).
- Perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena mengalami kerugian (Pasal 44 ayat (2)).
- Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan karena mengalami kerugian (Pasal 46 ayat (2)).
- Ada permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf g (Pasal 48).

Kemudian, pada Pasal 55 ayat (2) diatur tentang pekerja/buruh yang mengalami cacat atau sakit berkepanjangan akibat kecelakaan kerja. Pekerja/buruh akan mendapatkan dua kali pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti.

Untuk pensiun, sesuai Pasal 56, maka pekera/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1,75 kali, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti. Lalu, Pasal 57 mengatur tentang pekera/buruh yang meninggal dunia maka ahli waris akan mendapatkan 2 kali pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak.

Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri diberikan uang pengganti hak dan uang pisah. Sementara, karyawan yang terbukti terlibat tindak pidana hanya diberi uang bantuan untuk keluarganya.

Bantuan diberikan paling lama enam bulan sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan. Sesuai Pasal 53 ayat (1), ketentuannya adalah:
a. untuk satu orang tanggungan, 20% dari upah;
b. untuk dua orang tanggungan, 30% dari upah;
c. untuk tiga orang tanggungan, 45% dari upah;
d. untuk empat orang tanggungan atau lebih, 50% dari upah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Harga Batu Bara Naik, Laba Bersih Bukit Asam Melonjak 175,89%

Laba bersih PT Bukit Asam Tbk (PTBA) hingga kuartal III-2021 mengalami peningkatan 175,89% menjadi Rp 4,76 triliun

EKONOMI | 25 Oktober 2021

Sri Mulyani Sebut Realisasi Belanja APBD Masih Rendah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi belanja APBD masih rendah. Ia mengatakan, realisasi hingga September baru mencapai 49,56%.

EKONOMI | 25 Oktober 2021

Summarecon Luncurkan Scarlet Commercial di Bekasi

Bangunan properti komersial dapat menjadi pilihan investasi properti yang sangat menguntungkan.

EKONOMI | 25 Oktober 2021

PTPP Kantongi Kontrak Baru Rp 13,48 Triliun per September 2021

Sampai dengan September 2021, kontrak baru dari BUMN mendominasi perolehan kontrak baru PTPP dengan kontribusi sebesar 59%.

EKONOMI | 25 Oktober 2021

Menteri ESDM: ASEAN Power Grid Mampu Tingkatkan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan

ASEAN Power Grid akan mendorong pencapaian komponen EBT dengan target peningkatan kapasitas daya terpasang EBT di ASEAN hingga 35% pada 2025.

EKONOMI | 25 Oktober 2021

Naik, Pendapatan Negara Sudah 77,7% dari Target APBN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sampai dengan 30 September 2021, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp 1.354,8 triliun.

EKONOMI | 25 Oktober 2021

Penjualan Triwulan III 2021 Meningkat, Kalbe Farma Naikkan Target Penjualan

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) menaikkan target pertumbuhan penjualan dan laba bersih pada akhir tahun 2021 menjadi sebesar 11% hingga 13%.

EKONOMI | 25 Oktober 2021

Menkeu Naikkan Batas Bawah Proyeksi Pertumbuhan PDB Kuartal III 2021

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan proyeksi batas bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III menjadi 4,3% dari 4%.

EKONOMI | 25 Oktober 2021

Segmen Hunian Mewah Tetap Ramai Peminat

Preferensi minat konsumen kelas atas dan high-end di Kota Makassar lebih mengutamakan kualitas lingkungan perumahan.

EKONOMI | 25 Oktober 2021

Ini 5 Saham Paling Cuan pada Akhir Sesi I IHSG

FOOD naik 24,3%, DGIK menguat 14,29%, BGTG terangkat 12,50%, DNAR meningkat 9,02% dan EMTK naik 7,55%.

EKONOMI | 25 Oktober 2021


TAG POPULER

# Tes PCR


# Greysia Polii/Apriyani Rahayu


# Cristiano Ronaldo


# PSIS


# Sekjen Kemendagri



TERKINI
September, Dana Pemda Mengendap di Perbankan Rp 194,12 Triliun

September, Dana Pemda Mengendap di Perbankan Rp 194,12 Triliun

EKONOMI | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings