Perusahaan Bisa Beri Pesangon Tidak Penuh, Ini Syaratnya
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Perusahaan Bisa Beri Pesangon Tidak Penuh, Ini Syaratnya

Selasa, 23 Februari 2021 | 11:19 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. PP ini merupakan aturan pelaksana atau turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.

Salah satu persoalan yang disoroti publik di dalam PP ini adalah aturan tentang PHK dan pesangon bagi pekerja/buruh. Besaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang pengganti berbeda-beda, bergantung pada masa kerja, yang diatur pada Pasal 40 ayat (1) PP 35/2021.

Ketentuan uang pesangon sesuai pasal itu adalah:
a. masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;
b. masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
c. masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah;
d. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;
e. masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
f. masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;
g. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah;
h. masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah; dan
i. masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.

Lalu, ketentuan besaran uang penghargaan adalah:
a. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;
b. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;
c. masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;
d. masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;
e. masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah;
f. masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;
g. masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah; dan
h. masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.

Sementara, yang dimaksud uang pengganti adalah:
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja; dan
c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Di dalam PP 35/2021 ini, perusahaan juga dapat memberikan uang pesangon secara tidak penuh, yakni antara 0,5 kali hingga 0,75 kali. Namun, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar perusahaan tidak perlu memberikan pesangon secara penuh sesuai Pasal 40 PP 35/2021 tersebut. Syarat yang dimaksud adalah:

Pesangon dibayar tiga perempat (0,75 kali), syaratnya:
- Keadaan memaksa (force majeure) yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup (Pasal 45 ayat (2).
- Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disebabkan mengalami kerugian (Pasal 46 ayat (1)).

Pesangon dibayar setengah (0,5 kali), syaratnya:
- Terjadi pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja (Pasal 42 ayat (2)).
- Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian (Pasal 43 ayat (1)).
- Perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama dua tahun (Pasal 44 ayat (1)).
- Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure) (Pasal 45 ayat (1).
- Perusahaan pailit (Pasal 47).
- Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut (Pasal 52 ayat (1)).

Pesangon dibayar penuh, syaratnya:
- Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh (Pasal 41.
- Terjadi pengambilalihan perusahaan (Pasal 42 ayat (1)).
- Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian (Pasal 43 ayat (2)).
- Perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena mengalami kerugian (Pasal 44 ayat (2)).
- Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan karena mengalami kerugian (Pasal 46 ayat (2)).
- Ada permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf g (Pasal 48).

Kemudian, pada Pasal 55 ayat (2) diatur tentang pekerja/buruh yang mengalami cacat atau sakit berkepanjangan akibat kecelakaan kerja. Pekerja/buruh akan mendapatkan dua kali pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti.

Untuk pensiun, sesuai Pasal 56, maka pekera/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1,75 kali, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti. Lalu, Pasal 57 mengatur tentang pekera/buruh yang meninggal dunia maka ahli waris akan mendapatkan 2 kali pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak.

Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri diberikan uang pengganti hak dan uang pisah. Sementara, karyawan yang terbukti terlibat tindak pidana hanya diberi uang bantuan untuk keluarganya.

Bantuan diberikan paling lama enam bulan sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan. Sesuai Pasal 53 ayat (1), ketentuannya adalah:
a. untuk satu orang tanggungan, 20% dari upah;
b. untuk dua orang tanggungan, 30% dari upah;
c. untuk tiga orang tanggungan, 45% dari upah;
d. untuk empat orang tanggungan atau lebih, 50% dari upah.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pertamina Tingkatkan Kapasitas Produksi dan Pengolahan Kilang Balongan

Proyek ini meningkatkan kapasitas produksi kilang Pertamina Balongan dari semula 125 MBSD menjadi 150 MBSD.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Dana Pensiun Pertamina Jual Saham Elnusa

Dana Pensiun Pertamina telah menjual saham Elnusa sebanyak 100.067.000 lembar saham senilai Rp 40 miliar.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Rupiah Cenderung Stabil di Rp 14.100

urs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi hari ini, Selasa (23/2/2021), terpantau menguat tipis ke kisaran Rp 14.100.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Minim Sentimen, IHSG Dibuka Datar

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah tipis 0,06% ke 6.251,4 pada awal perdagangan hari ini, Selasa (23/2/2021).

EKONOMI | 23 Februari 2021

IHSG Potensi Terkoreksi, Simak Saham Rekomendasi Ini

Berdasarkan rasio fibonacci, support maupun resistance berada pada 6.179,13 hingga 6.351,18.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Fokus Pasar: Pejabat AS Beri Sinyal Waspada

Sejauh ini, harga aset yang terdapat di pasar masih berpeluang cukup besar untuk mengalami kenaikkan apabila stimulus Biden disetujui Kongres.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Bursa Asia Mixed, Investor Tunggu Laporan Keuangan HSBC

Kospi Korea Selatan turun 0,66%, S&P/ASX 200 turun 0,21%, Indeks Komposit Shanghai turun 0,68%, Hang Seng Hong Kong turun 0,43%.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Perbaikan Jalur, Perjalanan 7 Kereta dari Gambir dan Pasar Senen Dibatalkan

Perbaikan jalur KA antara Stasiun Kedunggedeh - Lemah Abang Km 55 +100 s.d Km 53+600 masih berlangsung imbas dari banjir.

EKONOMI | 23 Februari 2021

JPMorgan: Bitcoin Cuma "Selingan", Bintang Sebenarnya adalah...

Meskipun bitcoin mengalami reli yang sangat cepat belakangan ini, tetapi cryptocurrency masih memiliki sejumlah tanda tanya.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Menkeu AS Peringatkan Investor akan Bahaya Bitcoin

Yellen memperingatkan investor akan ketidakstabilan dan legitimasi bitcoin yang masih diragukan.

EKONOMI | 23 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS