Anggaran PEN 2021 Naik Lagi Hampir Rp 700 T, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.108 (0.24)   |   COMPOSITE 6251.05 (36.6)   |   DBX 1329.86 (16.43)   |   I-GRADE 180.794 (0.37)   |   IDX30 506.396 (0.71)   |   IDX80 136.709 (0.32)   |   IDXBUMN20 403.084 (1.26)   |   IDXESGL 140.339 (-0.31)   |   IDXG30 143.133 (0.82)   |   IDXHIDIV20 446.039 (0.85)   |   IDXQ30 145.232 (0.08)   |   IDXSMC-COM 293.729 (4.11)   |   IDXSMC-LIQ 360.142 (3.13)   |   IDXV30 135.556 (1.47)   |   INFOBANK15 1043.56 (-1.32)   |   Investor33 435.417 (0.02)   |   ISSI 183.035 (1.53)   |   JII 629.726 (3.97)   |   JII70 221.943 (1.94)   |   KOMPAS100 1220.71 (3.06)   |   LQ45 950.717 (1.57)   |   MBX 1696.63 (7.99)   |   MNC36 322.327 (-0.01)   |   PEFINDO25 325.87 (0.43)   |   SMInfra18 306.901 (3.43)   |   SRI-KEHATI 370.644 (-0.93)   |  

Anggaran PEN 2021 Naik Lagi Hampir Rp 700 T, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 23 Februari 2021 | 15:52 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah kembali menaikkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 menjadi Rp 699,43 triliun, atau naik 0,6% dibandingkan pagu 2020 sebesar Rp 695,2 triliun. Anggaran ini naik 20,63% dari realisasi anggaran PEN tahun lalu sebesar Rp 579,8 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan anggaran PEN hingga 21% merupakan langkah untuk mendorong efektivitas pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan terakselerasi di kuartal I 2021. “Sebagai daya dorong efektivitas untuk pemulihan terutama front loading di kuartal I yakni bulan Januari, Februari, dan diharapkan continue sampai Maret,” tuturnya dalam konferensi pers APBN KiTA, edisi Januari, Selasa (23/2/2021).

Ia mengatakan bahwa desain PEN di tahun ini mengalami modifikasi yakni anggaran untuk program kesehatan melonjak mencapai Rp 176,3 triliun, dari realisasi tahun lalu Rp 63,5 triliun. Menurutnya, kenaikan anggaran ini karena kebutuhan belanja di sektor kesehatan juga meningkat. Perinciannya untuk diagnostic untuk testing dan tracing sebesar Rp 9,91 triliun, therapeutic antara lain biaya perawatan sebesar Rp 61,94 triliun, program vaksinasi sebesar RDp 58,18 triliun, insentif pajak kesehatan mencapai Rp 18,61 triliun dan penanganan lainnya mencapai Rp 27,67 triliun.

“Anggaran kesehatan melonjak sebab tim kesehatan pusat daerah dan antar-kementerian miliki program 3 T (tracing, tracking dan treatment) dan vaksinasi yang membutuhkan biaya besar di 2021. Kelihatan untuk bidang kesehatan melonjak kebutuhan dari tahun lalu Rp 63,5 triliun , tahun ini mencapai Rp 176,3 triliun,” tuturnya.

Selanjutnya, anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 157,4 triliun. Angka ini turun dibandingkan tahun lalu Rp 220,39 triliun. Anggaran perlindungan sosial itu termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 28,71 triliun, Kartu Sembako Rp 45,12 triliun, bantuan sosial tunai mencapai Rp 12 triliun, kartu prakerja anggarannya Rp 20 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa dengan anggaran Rp 14,4 triliun dan perlindungan sosial mencapai Rp 37,18 triliun.

“Anggaran perlindungan sosial tetap untuk pertahankan masyarakat 40% terbawah. Namun tambahan belanja sosial yang extraordinary sudah mulai di faceout dan 2021 fokus pemulihan UMKM dan korporasi, insentif usaha tetap dipertahankan dan diperpanjang sampai Juli untuk akselerasi ekonomi,” tuturnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga menyiapkan Rp 186,81 triliun untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Anggaran ini meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu Rp 173,17 triliun.

Program ini mencakup subsidi bunga usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 31,95 triliun, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 17,34 triliun, subsidi imbal jasa penjamina (IJP) sebesar Rp 8,51 triliun, penyertaan modal negara (PMN) BUMN, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) mencapai Rp 58,76 triliun, penempatan dana Rp 66,99 triliun dan dukungan lainnya Rp 3,27 triliun.

Menkeu menjelaskan anggaran program prioritas dianggarkan Rp 125,1 triliun meningkat dibandingkan tahun lalu Rp 66,59 triliun. Peningkatan anggaran ini sejalan dengan tantangan dan fokus pemulihan yang menunjukkan adanya pergeseran.

Anggaran ini akan mencakup padat karya kemeterian lembaga (KL) sebesar Rp 27,33 triliun, ketahanan pangan Rp 47,1 triliun, kawasan industri Rp 11,22 triliun, pinjaman daerah Rp 10 triliun, ICT sebesar Rp 16,55 triliun, kemudian sektor pariwisata Rp 8,66 triliun dan pos untuk prioritas lainnya sebesar Rp 4,11 triliun. “Program prioritas melonjak Rp 125 triliun jadi temen-temen media, terlihat kita menggeser desain PEN, sebab tantangan dan fokus pemulihan gambarkan pergerakan tanpa kurangi proteksi ke masyarakat. Komponen padat karya Rp 27 triliun untuk ketahanan pangan dan insentif usaha perpajakan akan dijaga hingga pertengahan tahun ini,” tuturnya.

Terakhir anggaran untuk insentif usaha dianggarkan Rp 53,9 triliun. Anggaran ini diperuntukkan untuk pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerinntah (DTP) sebesar Rp 5,78 triliun, pembebasan PPh 22 Impor sebesar Rp 13,08 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 mencapai Rp 19,71 triliun, pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) DTP kendaraan bermotor sebesar Rp 2,99 triliun dan insentif lainnya sebesar Rp 12,3 triliun.

Menurut Sri Mulyani, saat ini banyak dunia usaha dan masyarakat, baik di pusat maupun daerah, hanya mengandalkan APBN sebagai motor penggerak ekonomi. Ia berharap dengan adanya PEN, perekonomian bisa kembali pulih. “Ini lah yang kita terus fokuskan untuk melihat bagaimana APBN bekerja luar biasa extraordinary. PEN akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I dengan percepatan realisasi program bansos yang sejak Januari sudah terealisasi Rp 16,59 triliun,” tuturnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rupiah Ditutup Menguat ke Rp 14.092 Per Dolar AS

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.092- Rp 14.117 per dolar AS.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Program Kartu Prakerja Kembali Dibuka dengan Kuota 600.000 Peserta

Pada semester I 2021, anggaran yang dialokasikan untuk program Kartu Prakerja mencapai Rp 10 triliun dengan target 2,7 juta peserta.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Perumahan di Koridor Timur Jakarta Jadi Pilihan Milenial

Perumahan di koridor timur Jakarta seperti Lippo Cikarang menjadi lokasi hunian ideal bagi generasi milenial.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Asing Borong Saham Rp 469 M, IHSG Ditutup Naik 17 Poin

Indeks LQ-45 bertambah 7,9 poin (0,83%) ke level 959,2.

EKONOMI | 23 Februari 2021

MNC Group dan Broker Saham Asal New York Gelar Investor Forum

MNC berkomitmen untuk turut mengakselerasi kemajuan ekonomi Indonesia, termasuk pasar modal.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Bursa Eropa Dibuka Naik, Investor Fokus Pemulihan Ekonomi

FTSE London dibuka naik 6 poin ke 6.625.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Airlangga: Anggaran PEN 2021 Naik Lagi Jadi Rp 699,01 Triliun

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan estimasi terakhir sebesar Rp Rp 688,33 triliun.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Kereta Api Menuju dan Meninggalkan Jakarta Sudah Dapat Melintas

Demi pertimbangan keselamatan, untuk sementara waktu KA yang melintasi jalur tersebut masih dibatasi kecepatannya maksimal 10 km per jam.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Perpres Nomor 60/2020 Perkuat Potensi Koridor Timur Jakarta

Berdasarkan data REI, sebanyak 47% pasokan perumahan di Jabodetabek berlokasi di koridor timur Jakarta.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Djasa Ubersakti Optimistis Kinerja Bisnis 2021 Semakin Baik

Untuk tahun 2021 perseroan akan terus membuka peluang usaha mengerjakan proyek infrastruktur yang bersumber dari APBN, APBD, atau swasta.

EKONOMI | 23 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS