PP Nomor 7/2021 Terbit Memudahkan Koperasi dan UMKM
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.108 (0.61)   |   COMPOSITE 6251.05 (39.2)   |   DBX 1329.86 (14.38)   |   I-GRADE 180.794 (0.27)   |   IDX30 506.396 (0.81)   |   IDX80 136.709 (0.46)   |   IDXBUMN20 403.084 (1.9)   |   IDXESGL 140.339 (0)   |   IDXG30 143.133 (0.64)   |   IDXHIDIV20 446.039 (1.06)   |   IDXQ30 145.232 (0.05)   |   IDXSMC-COM 293.729 (3.78)   |   IDXSMC-LIQ 360.142 (2.89)   |   IDXV30 135.556 (1.75)   |   INFOBANK15 1043.56 (-0.65)   |   Investor33 435.417 (0.44)   |   ISSI 183.035 (1.43)   |   JII 629.726 (4.13)   |   JII70 221.943 (1.98)   |   KOMPAS100 1220.71 (4.06)   |   LQ45 950.717 (1.87)   |   MBX 1696.63 (9.05)   |   MNC36 322.327 (0.36)   |   PEFINDO25 325.87 (1.49)   |   SMInfra18 306.901 (2.86)   |   SRI-KEHATI 370.644 (-0.17)   |  

PP Nomor 7/2021 Terbit Memudahkan Koperasi dan UMKM

Selasa, 23 Februari 2021 | 15:59 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah resmi diundangkan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

“Pada UU Cipta Kerja, Koperasi dan UMKM mendapatkan porsi yang signifikan dan diharapkan pengaturan tersebut dapat memberikan kepastian usaha dan pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/2/2021).

Salah satu prioritas Kemkop dan UKM yang akan dilakukan melalui PP adalah penyusunan basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang akurat.

“Penyusunan data tunggal ini akan bekerja sama dengan BPS untuk melakukan sensus, tidak untuk menghitung jumlah tapi untuk mendapatkan data UMKM berdasarkan by name by address,” kata Teten.

Selain itu, PP juga mengatur tentang pengalokasian 30 persen area infrastruktur publik bagi koperasi dan UMKM. Mengenai poin ini, Teten mengatakan, Kemkop dan UKM akan bekerja sama lintas kementerian/lembaga karena pengelolaannya di luar Kemenkop dan UKM dan akan dituangkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB).

Menkop dan UKM mengharapkan masuknya koperasi dan UMKM ke infrastruktur publik seperti bandara, rest area, dan stasiun kereta api akan meningkatkan daya saing dan omzet pelaku UMKM. “Misalnya, UMKM yang masuk ke bandara akan melalui kurasi sehingga bersaing dengan produk-produk lain yang dipamerkan di sana,” kata Teten.

Menkop dan UKM juga menekankan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan yang lebih mengedepankan sistem inkubasi. Model pelatihan on off akan ditinggalkan dan pelatihan akan membentuk pelaku usaha yang mampu mengawal pembentukan wirausaha pemula. “Melalui PP ini, pemerintah bukan hanya regulator, tetapi pendamping, motivator, dan partner bagi calon wirausaha pemula,” tegasnya.

Teten menegaskan, akan mengawal pelaksanaan PP ini sehingga terealisasi dengan tepat. Menurut Teten, PP masih memerlukan aturan pelaksana lainnya seperti keputusan menteri atau surat keputusan bersama (SKB) dengan berbagai K/L. Kerja sama dengan semua pihak, termasuk K/L dan pemerintah daerah akan ditindaklanjuti untuk memastikan PP berjalan dengan baik.

“PP ini tidak punya kaki, kita yang akan mengawal dan aktif melaksanakan serta memantau pelaksanaannya sehingga PP berdampak terhadap perkembangan koperasi dan UMKM,” kata Teten.

Teten juga menegaskan prioritas lain Kemenkop dan UKM adalah kemitraan usaha antara Koperasi dan UMK dengan usaha menengah dan besar dalam rantai pasok. Selama ini, kemitraan dengan UMKM yang terjadi di hilir sana akan didorong kemitraan mulai dari hulu.

”Contohnya ekspor pisang ke AS dan Eropa sulit karena harus ada 21 sertifikasi yang harus dipenuhi di negara tujuan. Hal ini seharusnya bisa diatasi jika ada agregator sebagai pelaku ekspor. Dengan demikian pelaku UKM tidak harus terkendala dengan kesulitan mengadakan 21 sertifikasi,” kata Teten.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan poin-poin yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 sudah mengatur semua yang menjadi cakupan klaster koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja.

PP Nomor 7 Tahun 2021 ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Februari 2021. Secara keseluruhan, PP berisi 10 Bab yang terdiri dari 143 Pasal.

Dengan ditetapkannya PP ini, pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan UKM dapat lebih optimal, komprehensif dan dapat terkoordinasi dengan baik. PP diharapkan mendorong Koperasi dan UMKM dapat tangguh dan kuat serta dapat menjadi tulang punggung perkonomian Indonesia.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi RI Nomor 4 Setelah Tiongkok, Vietnam, dan Korsel

Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi membaik di tahun 2021

EKONOMI | 21 Februari 2021

Anggaran PEN 2021 Naik Lagi Hampir Rp 700 T, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Kenaikan anggaran PEN untuk mendorong efektivitas pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan terakselerasi di kuartal I 2021.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Rupiah Ditutup Menguat ke Rp 14.092 Per Dolar AS

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.092- Rp 14.117 per dolar AS.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Program Kartu Prakerja Kembali Dibuka dengan Kuota 600.000 Peserta

Pada semester I 2021, anggaran yang dialokasikan untuk program Kartu Prakerja mencapai Rp 10 triliun dengan target 2,7 juta peserta.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Perumahan di Koridor Timur Jakarta Jadi Pilihan Milenial

Perumahan di koridor timur Jakarta seperti Lippo Cikarang menjadi lokasi hunian ideal bagi generasi milenial.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Asing Borong Saham Rp 469 M, IHSG Ditutup Naik 17 Poin

Indeks LQ-45 bertambah 7,9 poin (0,83%) ke level 959,2.

EKONOMI | 23 Februari 2021

MNC Group dan Broker Saham Asal New York Gelar Investor Forum

MNC berkomitmen untuk turut mengakselerasi kemajuan ekonomi Indonesia, termasuk pasar modal.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Bursa Eropa Dibuka Naik, Investor Fokus Pemulihan Ekonomi

FTSE London dibuka naik 6 poin ke 6.625.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Airlangga: Anggaran PEN 2021 Naik Lagi Jadi Rp 699,01 Triliun

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan estimasi terakhir sebesar Rp Rp 688,33 triliun.

EKONOMI | 23 Februari 2021

Kereta Api Menuju dan Meninggalkan Jakarta Sudah Dapat Melintas

Demi pertimbangan keselamatan, untuk sementara waktu KA yang melintasi jalur tersebut masih dibatasi kecepatannya maksimal 10 km per jam.

EKONOMI | 23 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS