Sumbang Devisa, Pelaku Perusahaan Angkutan Laut Nasional Harus Dilindungi
Logo BeritaSatu

Sumbang Devisa, Pelaku Perusahaan Angkutan Laut Nasional Harus Dilindungi

Kamis, 25 Februari 2021 | 00:00 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Pelaku perusahaan angkatan laut nasional telah memberikan sumbangan devisa yang cukup signifikan bagi negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu melindungi para pelaku perusahaan angkatan nasional, salah satunya dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 65 tahun 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkatan Laut Nasional dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu.

Hal itu dikatakan pengamat ekonomi yang juga Ketua Badan Diaspora dan Hubungan Luar Negeri Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Gerry Hukubun di Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Dikatakan, Pasal 3 ayat (1) Permendag 65/2020 menyebutkan, kewajiban penggunaan angkatan laut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk eksportir yang mengekspor batubara atau/dan CPO menggunakan angkatan laut dengan kapasitas angkut sampai dengan 10.000 deadweight tennage (dwt).

Lalu,, Pasal 3 ayat (2) menyebutkan, kewajiban penggunaan angkatan laut nasional dan asuransi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk importir yang mengimpor beras dan/atau barang untuk pengadaan barang pemerintah menggunakan angkatan laut dengan kapasitas angkut sampai dengan 10.000 dwt.

Dengan sendirinya, kata Gerry, regulasi ini membatasi penggunaan angkatan laut nasional untuk dapat memberikan jasa pengangkutan lebih dari 10.000 dwt. Regulasi pemerintah ini membuka ruang menggunakan jasa angkatan laut asing yang notabene fakta di lapangan tidak melakukan kewajibannya sesuai PPH 15 dengan benar untuk pajak kapal asing yang mengasilkan devisa bagi negara.

Sementara, ujarnya, armada angkatan laut nasional akan membayar pajak sesuai aturan dan dapat menghasilkan devisa bagi negara. “Saya berikan contoh satu komoditas, yaitu batubara. Dari data Kementerian Perhubungan, peta parcel export batubara (unit kapal) kargo ekspor 2018 untuk 12.000 dwt ke bawah sebanyak 507 shipment. Untuk 40.000 dwt ke 12.000dwt sebanyar 602 shipment. Dari 50.000d wt-40.000 dwt 867 shipment, 60.000 dwt-50.000 dwt 1885 shipment, 80.000 dwt-60 000 dwt 2.895 shipment, 100.000 dwt-80.000 dwt 608 shipment, dan di atas 100.000 dwt sebesar 281 shipment,” ujar Gerry

Dari data ini, kata dia, negara hanya memberi ruang dan keterpihakan terhadap armada nasional sebesar 10.000 dwt, sehingga sebagian besar didominasi oleh perusahaan angkutan asing. Pada 2018, produksi batubara dalam negeri dan ekspor sebesar 900.000.000 metrik ton dengan rata-rata harga freight US$ 9/MT.

“Jika dikalikan, maka negara bisa mendapatkan devisa sebesar US$ 3,6 miliar jika semua pengangkutan dilayani oleh angkutan laut nasional. Itu baru satu komoditas. Bayangkan jika semua komoditas, berapa banyak devisa negara yang didapat hanya dari pelayaran nasional,” ujarnya.

Perusahaan angkutan asing memang dikenakan pajak 2,64% agar dapat menjadi devisa untuk negara. Namun, fakta di lapangan selama ini, kata Gerry, kapal asing yang masuk mengambil komoditas di Indonesia tidak memenuhi kewajiban tersebut. Sementara, pengusaha pelayaran nasional yang ingin menyewa dan memakai kapal asing dikenakan pajak 20% sesuai PPH 26.

Dalam hal ini, kata Gerry, terjadi ketidakseimbangan dalam persaingan bisnis antara perusahaan pelayaran nasional dengan asing. Sementara, Pasal 2 UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa asas penyelenggaraan pelayaran harus dapat menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya, posisi angkatan laut nasional untuk negara ini sangat penting. Jika negara dalam keadaan genting, armada laut nasional wajib membantu negara dalam pengangkutan logistik dan dalam hal apa pun. Hal ini tidak berlaku untuk armada asing

“Jadi, saran saya Permendag 65 tahun 2020 perlu direvisi, di mana kewajiban memakai armada nasional dari 10.000 dwt dinaikkan menjadi 50.000 dwt sehingga mampu memberikan ruang untuk angkatan laut nasional bisa mendapatkan ruang serta jaminan dari negara agar dapat lebih maksimal dalam menjalankan aktivitas pelayaran,” ujar Gerry.

Selain itu, pemerintah harus tegas dalam menarik pajak PPH 15 sebesar 2,64% untuk angkutan asing agar dapat menghasilkan devisa bagi negara. Pemerintah juga diharapkan menghapus atau mengurangi pajak PPH 26 yang sebesar 20% agar angkatan laut nasional dan asing dapat bersaing secara adil.

“Jika kebijakan ini dilakukan, maka selain kita bisa menjawab amanat UU 17 tahun 2008, kita juga bisa menambah devisa bagi negara lewat kapal-kapal asing yang masuk ke negara kita,” ujar Gerry.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PPI dan Satoria Grup Perkuat Kerja Sama Pemasaran

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Satoria Group berkomitmen memperkuat kerja sama distribusi dan pemasaran.

EKONOMI | 24 Februari 2021

DPR: Holding Perkuat Ekosistem Pengembangan Ultra Mikro dan UMKM

Kalangan DPR mendukung konsep integrasi BUMN (holding) untuk pengembangan ekosistem usaha ultra mikro (UMi) dan UMKM yang dimiliki pemerintah.

EKONOMI | 24 Februari 2021

PLN GG-DEB Teken MoU Pengembangan LNG Terminal Bali

PLNGG bersama PT Dewata Energy Bersih (DEB) melakukan penandatanganan nota kesepahaman studi kelayakan kajian untuk pengembangan LNG Terminal Bali.

EKONOMI | 24 Februari 2021

Liberta Hotels Siasati Lesunya Industri Perhotelan

Liberta Hotels International mengalokasikan anggaran sebagai insentif atau stimulus dengan program rebranding, khusus untuk 35 hotel di Pulau Jawa dan Bali.

EKONOMI | 24 Februari 2021

Menperin: Pembangunan Industri Berbasis Penataan Ruang Wilayah Berkelanjutan

Kemperin mengimbau setiap daerah untuk dapat menyusun RPIK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

EKONOMI | 24 Februari 2021

CIU Insurance Tuntaskan Klaim Kecelakaan Pesawat Sriwijaya

CIU Insurance telah merespon kewajibannya mengcover asuransi kerangka pesawat (hull), tanggung jawab pihak ketiga dan penumpang.

EKONOMI | 24 Februari 2021

DP Nol Rupiah Properti Berdampak pada 170 Industri Terkait

Kebijakan BI menjadi angin segar untuk mendongkrak pertumbuhan properti yang sedang mengalami stagnasi di tengah pandemi.

EKONOMI | 24 Februari 2021

UOB Indonesia Dorong Bauran Energi Baru Terbarukan Lewat Pembiayaan Bunga 0%

PT UOB Indonesia menjadi salah satu bank pelopor pembiayaan untuk energi baru terbarukan di sektor swasta. Dengan adanya pembiayaan untuk energi baru terbarukan hingga ke segmen rumah tangga, target pemerintah untuk menekan emisi karbon bisa tercapai sesuai tenggat waktu

EKONOMI | 24 Februari 2021

Mandiri Sekuritas Targetkan Investor Ritel Tumbuh 50%

Tren pertumbuhan investor ritel tetap berlanjut.

EKONOMI | 24 Februari 2021

Perbaikan Konsumsi Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional di 2021

Komponen konsumsi rumah tangga menyumbang 57,31% terhadap perekonomian nasional.

EKONOMI | 24 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS