Pengadaan Pemerintah Hingga Rp 15 Miliar, Kesempatan Lebih Besar bagi UMKM
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Pengadaan Pemerintah Hingga Rp 15 Miliar, Kesempatan Lebih Besar bagi UMKM

Sabtu, 27 Februari 2021 | 17:02 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Peran usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK) semakin ditingkatkan lagi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sekarang, batasan paket pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi meningkat menjadi Rp 15 miliar atau naik enam kali lipat dari sebelumnya hanya Rp 2,5 miliar.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 berlaku mulai sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021.

“Terbitnya Perpres yang merupakan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja akan memberikan kesempatan bagi UMK dan koperasi untuk berperan lebih besar dan luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Sabtu (27/2/2021).

Batasan nilai Rp15 miliar ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) yang telah menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan usaha kecil paling banyak Rp15 miliar.

Menteri Teten mengatakan, melalui PP Nomor 7 tahun 2021 Pemerintah mewajibkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengalokasikan pengadaan minimum 40 persen untuk UMK dan koperasi. Hal yang sama juga dituangkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

“Sesuai amanat PP, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menggunakan produk dan jasa UMK dan koperasi hasil produksi dalam negeri. Amanat PP juga mendorong BUMN dan BUMD mengutamakan produksi UMK dan koperasi,” kata Teten.

Untuk memberikan kemudahan bagi, rencana pengadaan harus masuk dalam katalog elektronik Pemerintah menjamin aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi UMK dan koperasi dikelola dengan transparansi.

PP Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan adanya pengawasan dan realisasi pelaksanaan alokasi pengadaan 40 persen tersebut harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Pengawasan mulai dari pemenuhan kewajiban pengalokasian hingga realisasi yang dilakukan oleh menteri/menteri teknis dan Pemda. Pemerintah juga membuka ruang pengaduan (whistleblowing system) dalam rangka pengawasan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kolaborasi Engineering Companies Pelindo Tingkatkan Produktivitas Pelayanan

Pelindo melakukan kolaborasi demi meningkatkan produktivitas pelabuhan dengan mensinergikan anakā€“cucu perusahaan dari Pelindo I-IV.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Inaca: Pemulihan Industri Penerbangan Butuh Insentif Pemerintah

Sejak diajukan Maret 2020, hingga kini persetujuan pemerintah atas permintaan insentif untuk industri penerbangan belum turun.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Proyek Cleon Park Ditargetkan Serah Terima 2023

Saat ini, pembangunan Cleon Park Apartment sudah mencapai tahap pengerjaan struktur basement.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Bangun Infrastruktur di 242 Lokasi 3T, PLN Listriki 16.000 KK di Kalbar

Pada tahun 2021 rencananya PLN akan melistriki 103 desa yang belum mendapatkan aliran listrik.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Penjualan Jaket Sehat Trisula Textile Tumbuh 23%

Jaket Sehat ini merupakan inovasi BELL untuk memenuhi kebutuhan pakaian pelindung tambahan dalam beraktivitas di masa new normal.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Aprindo Gandeng Pegadaian Bentuk Sinergisitas Usaha

Kerja sama ini meliputi pembentukan agen pegadaian, penyediaan layanan tabungan emas serta pembiayaan untuk anggota Aprindo dan UMKM di gerai ritel modern.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Kalangan "Sultan" Selalu Tergoda Miliki Properti di Bali

Keindahan Bali dan kenaikan nilai investasi, menarik minat segmen masyarakat kelas "sultan" untuk memiliki properti di Pulau Dewata.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Harga Minyak Turun, tetapi Secara Mingguan dan Bulanan Menguat

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS merosot 3,2% menjadi US$ 61,50 per barel.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Kilau Emas Memudar ke Posisi Terendah 8 Bulan

Harga emas di pasar spot turun 2,5% menjadi US$ 1,726,31 per ons.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Angkasa Pura Suport Jalin Kerja Sama dengan Bank Kalsel

Kerja sama Angkasa Pura Suport dan Bank Kalsel dilakukan dalam pengelolaan pemenuhan tenaga alih daya serta layanan facility management.

EKONOMI | 26 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS