Kebijakan LPS dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 473 (4)   |   COMPOSITE 5928 (47)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1400 (9)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 165 (0)   |   IDX30 468 (4)   |   IDX80 126 (1)   |   IDXBASIC 1227 (14)   |   IDXBUMN20 356 (2)   |   IDXCYCLIC 731 (3)   |   IDXENERGY 739 (8)   |   IDXESGL 128 (1)   |   IDXFINANCE 1321 (7)   |   IDXG30 132 (2)   |   IDXHEALTH 1286 (3)   |   IDXHIDIV20 414 (2)   |   IDXINDUST 951 (5)   |   IDXINFRA 866 (3)   |   IDXMESBUMN 101 (0)   |   IDXNONCYC 729 (12)   |   IDXPROPERT 870 (4)   |   IDXQ30 134 (0)   |   IDXSMC-COM 279 (2)   |   IDXSMC-LIQ 330 (4)   |   IDXTECHNO 3335 (-5)   |   IDXTRANS 1037 (14)   |   IDXV30 125 (1)   |   INFOBANK15 950 (3)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 403 (3)   |   ISSI 174 (1)   |   JII 570 (7)   |   JII70 202 (2)   |   KOMPAS100 1121 (10)   |   LQ45 880 (8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1578 (13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 299 (2)   |   PEFINDO25 291 (6)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 291 (3)   |   SRI-KEHATI 338 (2)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kebijakan LPS dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi

Minggu, 28 Februari 2021 | 11:59 WIB
Oleh : Amrozi Amenan / FMB

Surabaya, Beritasatu.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus mendukung upaya pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui sinergi kebijakan antar otoritas keuangan dan perbankan.

Kepala Divisi Perumusan Kebijakan LPS, Advis Budiman menjelaskan, beberapa kebijakan otoritas keuangan yaitu Kementerian Keuangan (Kemkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LPS, bertujuan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

"Kebijakan LPS antara lain, pelonggaran pembayaran premi pinjaman, early involvement dalam penanganan permasalahan bank, alternatif sumber pendanaan dalam menjaga likuiditas perbankan dan memperluas pilihan mekanisme bagi LPS dalam melakukan resolusi," ujar saat acara Virtual Media Workshop, bertemakan ‘Peran LPS menjaga Kepercayaan Nasabah Bank Pada Masa Pandemi Covid-19’ di Surabaya yang berlangsung 25-27 Februari 2021.

Soal skema penjaminan simpanan, Advis menyatakan, pembayaran klaim simpanan harus mengikuti berbagai kriteria yang ditetapkan dalam UU LPS. "Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar jika, data simpanan nasabah tidak tercatat dalam pembukuan bank alias simpanan fiktif, nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan tidak wajar atau nasabah tersebut mendapat bunga di atas LPS rate, serta nasabah penyimpan merupakan pihak penyebab bank menjadi tidak sehat, atau nasabah tersebut memiliki kredit macet," terangnya.

Sementara itu, Sekretaris LPS Muhamad Yusron menambahkan, sebagai otoritas penjaminan dan resolusi bank LPS melakukan berbagai kebijakan dalam mendukung PEN pada tahun 2020 sampai dengan saat ini. Di antaranya adalah mendapatkan wewenang baru untuk menempatkan dana di bank serta kebijakan relaksasi berupa keringanan denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan oleh bank kepada LPS.

Untuk menjalankan tugasnya, LPS pun terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat strategi resolusi bank, termasuk melalui koordinasi yang erat dengan lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Selain itu, beberapa penyempurnaan proses resolusi bank juga dijalankan dalam bentuk percepatan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah bank yang dilikuidasi, penyempurnaan integrasi pelaporan bank, dan beberapa kebijakan resolusi bank lainnya.

Yusron juga mengatakan, pihaknya juga akan terus menyebarkan informasi ke masyarakat mengenai penjaminan simpanan untuk menjaga kepercayaan dan ketenangan nasabah perbankan dalam menghadapi ketidakpastian kondisi perekonomian nasional selama pandemi. “Untuk mewujudkan hal tersebut, LPS secara rutin berkolaborasi dengan media di beberapa wilayah di Indonesia mengadakan kegiatan media workshop dan kegiatan lainnya,” ujarnya.

Termasuk informasi terkait sosialisasi syarat penjaminan simpanan 3 T (Tercatat, Tingkat dan Tidak) kepada masyarakat. Pertama, dana yang dijamin itu ‘tercatat ‘pada pembukuan bank. Kedua, ‘tingkat’ bunga simpanan yang diperoleh nasabah bank tidak melebihi bunga penjaminan LPS. Ketiga, ‘tidak’ menyebabkan bank menjadi bank gagal, misalnya memiliki kredit macet.

“Nasabah tidak perlu ragu untuk menabung di bank, karena sudah ada LPS yang menjamin simpanan hingga maksimum Rp2 miliar per nasabah per bank. Agar simpanannya dijamin, kami imbau kepada para nasabah bank untuk memenuhi syarat-syarat penjaminan simpanan LPS. Syaratnya ya 3 T tadi,” jelasnya.

Berdasarkan data klaim penjaminan per Januari 2021, total simpanan atas bank yang dilikuidasi LPS per Januari 2021 ialah Rp1,99 triliun. Dari total simpanan tersebut, terdapat Rp1,62 triliun (81,5%) yang dinyatakan layak bayar dan telah dibayarkan LPS kepada 248.585 nasabah bank. Dan terdapat Rp369,5 miliar (18,5%) milik 17.649 nasabah bank yang dilikuidasi dan dinyatakan tidak layak bayar karena tidak memenuhi ketentuan LPS (syarat 3T).

Persentase paling besar dari simpanan yang tidak layak bayar yakni sebesar 77% atau sebesar Rp284,4 miliar disebabkan karena bunga simpanan yang diterima nasabah melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.

“Nasabah diharapkan cermat terhadap tawaran cashback atau pemberian uang tunai. Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 2/PLPS/2010 Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa pemberian uang dalam rangka penghimpunan dana juga termasuk komponen perhitungan bunga. Jika perhitungan cashback dan bunga yang diperoleh nasabah melebihi tingkat bunga penjaminan maka simpanan tidak dijamin LPS,” pungkas Yusron.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BNI Komit Bantu UMKM Lewati Pandemi

Potensi pembiayaan UMKM di Indonesia masih tinggi, sebanyak 67% UMKM belum menerima pembiayaan.

EKONOMI | 28 Februari 2021

"The American Dream" dan Jangan Investasi di Obligasi, Ini Isi Surat Warren Buffet

"Meskipun mengalami gangguan, pertumbuhan ekonomi AS tetap menakjubkan. Kesimpulannya: Jangan ragukan Amerika."

EKONOMI | 28 Februari 2021

Permudah Aktivitas Koperasi dan UMKM, Pemerintah Terbitkan PP 7/2021

PP yang diterbitkan pada 2 Februari 2021 merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

EKONOMI | 28 Februari 2021

Wishnutama: Potensi Ekonomi Digital Indonesia Bisa Capai US$ 150 Miliar

Daya saing digital Indonesia diperbaiki dengan menciptakan talenta-talenta dan start up baru dan nantinya kita yang merasakan manfaatnya, bukan bangsa lain.

EKONOMI | 28 Februari 2021

Telkomsel Area Jawa Bali Dorong Pelanggan Migrasi Kartu uSIM 4G

Layanan 4G Telkomsel sudah merata hingga seluruh pelosok Jawa Timur.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Ekonom Nilai Keputusan BEI Hapus Kode Broker dan Tipe Investor Sudah Tepat

Penghapusan kode broker dan tipe investor dinilai sangat cocok dilaksanakan untuk membuat efisiensi pasar saham Indonesia.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Diaz Biro Akan Pasang 200.000 LPJU Tenaga Surya di 18 Provinsi

PT Diaz Biro Persada akan mendahulukan pemasangan penerangan di titik seperti puskesmas, kantor desa dan rumah sakit serta tempat ibadah yang belum ada penerang

EKONOMI | 27 Februari 2021

Pengadaan Pemerintah Hingga Rp 15 Miliar, Kesempatan Lebih Besar bagi UMKM

Peran usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK) semakin ditingkatkan lagi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Kolaborasi Engineering Companies Pelindo Tingkatkan Produktivitas Pelayanan

Pelindo melakukan kolaborasi demi meningkatkan produktivitas pelabuhan dengan mensinergikan anak–cucu perusahaan dari Pelindo I-IV.

EKONOMI | 27 Februari 2021

Inaca: Pemulihan Industri Penerbangan Butuh Insentif Pemerintah

Sejak diajukan Maret 2020, hingga kini persetujuan pemerintah atas permintaan insentif untuk industri penerbangan belum turun.

EKONOMI | 27 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS