Kepmenperin 169/2021 Sebutkan 21 Tipe Kendaraan Dapat PPnBM DTP
Logo BeritaSatu

Kepmenperin 169/2021 Sebutkan 21 Tipe Kendaraan Dapat PPnBM DTP

Senin, 1 Maret 2021 | 20:42 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah berupaya membangkitkan kinerja industri otomotif di Tanah Air agar kembali bergeliat karena merupakan salah satu sektor yang terkena dampak signifikan dari pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, kebijakan dan stimulus dirancang guna meningkatkan pembelian dan produksi kendaraan sehingga akan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Instrumen yang siap diimplementasikan yakni pemberian insentif fiskal berupa penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP). Untuk tipe kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas tersebut, disebutkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah ditanggung oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021.

“Kepmen ini untuk menetapkan kendaraan bermotor yang dapat menerima fasilitas PPnBM yang ditanggung pemerintah berdasarkan PMK Nomor 20 tahun 2021,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (1/3/2021).

Menperin menegaskan, kendaraan bermotor yang bisa menikmati insentif PPnBM DTP harus memenuhi kandungan komponen buatan lokal. “Harus memenuhi persyaratan pembelian lokal (local purchase) yang meliputi pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 70 persen,” paparnya.

Kepmenperin 169/2021 ini juga menyebutkan, terdapat 115 jenis komponen yang bisa masuk dalam perhitungan kandungan lokal. Selain itu, total ada 21 tipe mobil yang bisa memanfaatkan diskon PPnBM sesuai beleid yang diundangkan pada 26 Februari 2021 tersebut.

Varian kendaraan tersebut meliputi dari enam perusahaan, yakni PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, PT Honda Prospect Motor, PT Suzuki Motor Indonesia, dan PT SGMW Motor Indonesia.

“Dalam Kepmen, disebutkan bahwa perusahaan industri wajib menyampaikan rencana pembelian lokal (local purchase) dan surat pernyataan pemanfaatan hasil pembelian lokal (local purchase) dalam kegiatan produksi,” tutur Menperin.

Di samping itu, perusahaan juga wajib menyampaikan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, laporan realisasi PPnBM DTP, dan kinerja penjualan triwulan. “Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah di bidang perpajakan dan/atau melibatkan lembaga verifikasi independen,” imbuhnya.

Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan pembelian lokal, Kemenperin mengusulkan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghapusan sebagai kendaraan bermotor penerima fasilitas PPnBM DTP.

Menperin optimistis, stimulus tersebut akan menurunkan harga kendaraan bermotor produksi dalam negeri sehingga lebih terjangkau di masyarakat, meningkatkan daya saing terhadap kendaraan impor, serta dapat meningkatkan kinerja produksi kendaraan bermotor roda empat atau lebih menjadi di atas 1 juta unit pada tahun 2021 atau sama dengan kinerja produksi tahun 2019.

“Hal ini tentunya akan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kinerja industri bahan baku dan komponen dalam negeri terutama industri kecil menengah (IKM) sehingga mereka dapat bertahan menjalankan usahanya di tengah tekanan pandemi Covid-19 yang pada akhirnya akan mendukung pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021,” tuturnya.

Kemenperin mencatat, industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini, terdapat 22 pabrikan dengan didukung sebanyak 1.500 industri komponen (tier 1,2, dan 3) dan lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut. Bahkan, sektor otomotif mampu menyumbang sebesar 10% terhadap PDB sektor industri, atau 25% terhadap PDB sektor industri apabila memasukkan ekosistem kendaraan bermotor.

Stimulus perpajakan berupa insentif PPnBM DTP ini berlaku selama sembilan bulan, terhitung pada Maret 2021 yang dibagi dalam tiga tahap, yaitu pengurangan 100% untuk tiga bulan tahap pertama, pengurangan 50% untuk tiga bulan tahap kedua, dan pengurangan 25% untuk tiga bulan tahap ketiga. “Implementasinya akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan,” tandas Menperin.

Pembebasan sementara PPnBM DTP ini diberikan untuk segmen Sedan dan 4x2 dengan kapasitas mesin di bawah 1500 cc dan diproduksi di dalam negeri. Segmen tersebut dipilih karena produk dalam negeri telah menguasai lebih dari 91% pasar Indonesia dan memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri lebih dari 80%.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal Hotel, Restoran, dan Kafe

Beberapa hotel di beberapa kota digunakan untuk penginapan tenaga kesehatan yang menangani pandemi Covid-19.

EKONOMI | 1 Maret 2021

17 Emiten Belum Penuhi Aturan Free Float

Sebanyak sembilan perusahaan sedang mematangkan rencana untuk memenuhi ketentuan sesuai kondisi perusahaannya.

EKONOMI | 1 Maret 2021

Japfa Comfeed Torehkan Laba Rp 916,7 Miliar

Melemahnya penjualan menjadi pemicu tergerusnya laba.

EKONOMI | 1 Maret 2021

Insentif PPnBM dan Properti Tambah Pertumbuhan Ekonomi 1 Persen

Insentif PPnBM dan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah atau properti akan memberikan andil pada pertumbuhan ekonomi.

EKONOMI | 1 Maret 2021

Sinar Mas Land Luncurkan Muse @Alesha Pool Villa

Rumah tapak yang memiliki konsep resort dengan kolam renang ini di bandrol dengan harga Rp1,3 miliar.

EKONOMI | 1 Maret 2021

Tokopedia Cetak Transaksi Produk Kecantikan Naik Dua Kali Lipat

Tokopedia mencatatkan peningkatan transaksi pada kategori Kecantikan mencapai hampir 2x lipat menjelang akhir 2020 lalu.

EKONOMI | 1 Maret 2021

Alasan Pemerintah Terapkan Insentif PPnBM

Pemerintah resmi memberikan relaksasi insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) resmi berlaku hari ini, Senin (1/3/2021).

EKONOMI | 1 Maret 2021

Setahun Covid-19, Proses Pemulihan Masih Relatif Lambat

Proses recovery atau pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 masih berjalan lambat.

EKONOMI | 1 Maret 2021

Pemerintah Anggarkan Rp 7,9 Triliun untuk Insentif PPnBM dan PPN Perumahan

Pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 7,9 triliun untuk memberikan relaksasi PPnBM Mobil dan atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun.

EKONOMI | 1 Maret 2021

Setahun Pandemi Covid-19, Pemulihan Konsumsi Rumah Tangga Belum Optimal

Satu tahun sudah pandemi Covid-19 berlangsung di Indonesia sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

EKONOMI | 1 Maret 2021


TAG POPULER

# Pembelajaran Tatap Muka


# Anggaran Covid-19


# Edhy Prabowo


# Ayu Dyah Andari


# Anggota Brimob Tewas



TERKINI

Investor Disarankan Rebalancing Portofolio ke Reksa Dana dan Obligasi

EKONOMI | 4 menit yang lalu










TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS