UU Cipta Kerja Diharapkan Minimalisasi Perselisihan Pekerja dengan Perusahaan
Logo BeritaSatu

UU Cipta Kerja Diharapkan Minimalisasi Perselisihan Pekerja dengan Perusahaan

Sabtu, 6 Maret 2021 | 12:20 WIB
Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Bidang UKM/IKM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ronald Walla meyakini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga aturan pelaksananya akan memperbaiki daya saing dan iklim investasi secara umum, sehingga meningkatkan penciptaan lapangan kerja secara baik, serta mendukung industri padat karya dan UMKM.

“Pengaturan dalam klaster ketenagakerjaan diharapkan meminimalisir dispute (perselisihan) ketenagakerjaan antara manajemen dengan pekerja dan pemerintah dalam beberapa hal, seperti upah dan pesangon dengan nilai melampaui kemampuan perusahaan untuk membayar, sehingga usaha berlangsung tidak produktif,” kata Ronald Walla dalam webinar “Membangun Mindset Baru dalam berusaha” yang digelar Apindo, Sabtu (6/3/2021).

Ronald menyebut pekerjaan di masa depan membutuhkan fleksibilitas waktu kerja berbasis mingguan, harian, bahkan per jam yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permanent part-time, di mana seorang pekerja bekerja di lebih satu badan usaha dalam waktu yang sama. Sementara itu, pengaturan khusus terkait pengupahan untuk UMKM dinilainya memberikan kesempatan kepada UMKM untuk beroperasi secara formal, sehingga meningkatkan akses terhadap modal dan pasar.

Apindo juga mendukung langkah pemerintah yang telah menaikkan batasan paket pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk usaha mikro dan kecil menjadi Rp 15 miliar, atau enam kali lipat dari nilai sebelumnya yang hanya Rp 2,5 miliar. “Ini sangat sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang menjadi pelaksana UU No 11/202 tentang Cipta Kerja,” kata Ronald.

Ketentuan lainnya, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga diwajibkan mengalokasikan sedikitnya 40% anggaran belanja dengan memprioritaskan produk atau jasa usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi wilayah setempat. Dunia usaha memandang kebijakan ini sangat berdampak positif untuka memberikan kemudahan, perlindungan, sekaligus pemberdayaan bagi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang akan menjadi salah satu kunci untuk menstimulasi sektor riil. “Untuk itu, dunia usaha mengharapkan agar pemerintah segera membuat mekanisme pengadaan bagi UMKM tersebut,” kata Ronald.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kerja Sama Pertamina dan ADNOC Pastikan Pasokan LPG

Pertamina menandatangani perjanjian jual beli LPG dan sulfur dengan Adnoc. Saat ini kebutuhan impor LPG nasional mencapai 6 juta ton.

EKONOMI | 6 Maret 2021

Pelindo III dan BTN Teken MoU Layanan Transaksi Kepelabuhanan

Pelindo III dan Bank BTN sepakat menjalin kerja sama bisnis dalam hal pemanfaatan jasa dan produk hingga layanan perbankan di wilayah kerja Pelindo III.

EKONOMI | 6 Maret 2021

Fluktuatif, IHSG Ditutup Menguat 0,27% dalam Sepekan

IHSG pada pekan ini turut mengalami peningkatan sebesar 0,27% atau ditutup pada level 6.258,749.

EKONOMI | 6 Maret 2021

Sambut DP 0%, Sinar Mas Land Gelar Promo

Periode Program Sinar Mas Land Wish for Home mulai dari 6 Maret hingga 31 Desember 2021.

EKONOMI | 6 Maret 2021

Macquarie Capital Serap Private Placement Merdeka Copper Rp 2,43 T

Macquarie Capital Limited menjadi pihak yang menyerap private placement PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA).

EKONOMI | 6 Maret 2021

Modernland Cilejit Tawarkan Rumah Rasa Apartemen Rp 150 Jutaan

PT Modernland Realty Tbk meluncurkan rumah tapak tipe studio di Modernland Cilejit Tangerang, Banten dengan harga terjangkau hanya Rp 150 jutaan.

EKONOMI | 6 Maret 2021

Wall Street Berbalik Menguat Ditopang Data Tenaga Kerja

Di Wall Street dalam sepekan terakhir, Nasdaq turun 2%, S&P 500 naik 0,8%, dan Dow Jones naik 1,8%.

EKONOMI | 6 Maret 2021

CKD Otto Pharma Ekspor Obat Kanker ke Aljazair Senilai Rp 250 Miliar

CKD Otto Pharma dapat memproduksi obat-obat onkologi dengan standar yang tinggi.

EKONOMI | 5 Maret 2021

Jokowi Ajak Masyarakat Cintai Produk Lokal

Ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat membenci produk asing memiliki maksud baik.

EKONOMI | 5 Maret 2021

Kemperin Ajak Pelaku Industri Optimalkan Program Relaksasi PPnBM Kendaraan

Kemperin dorong pelaku industri otomotif untuk turut menyukseskan program relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM.

EKONOMI | 5 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS