KSPI: SE Keringanan THR Bisa Dimanfaatkan Perusahaan yang Mampu
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KSPI: SE Keringanan THR Bisa Dimanfaatkan Perusahaan yang Mampu

Sabtu, 20 Maret 2021 | 18:24 WIB
Oleh : Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Departemen Media dan Komunikasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S. Cahyono meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah untuk tidak lagi mengeluarkan surat edaran (SE) yang memberikan keringanan pembayaran tunjangan hari raya (THR) seperti dicicil. Pasalnya SE tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yang sebenarnya memiliki kondisi keuangan baik.

Sebelumnya dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemberian THR tahun 2020 di perusahaan dalam masa Pandemi Covid-19 yang terbit tahun lalu, terdapat keringanan bagi perusahaan dalam memberikan THR untuk karyawan. Jika perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan, solusi atas persoalan tersebut diselesaikan melalui dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Di dalam SE disebutkan dialog antara pengusaha dan pekerja dapat menyepakati beberapa hal, antara lain bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan bertahap.

Kemudian bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang disepakati.

“Menaker jangan lagi membuat surat edaran yang memungkinkan membayar upah dengan cara dicicil. Walaupun memang dalam SE tahun lalu itu dikatakan ada perundingan, tetapi faktanya seringkali tidak terjadi perundingan. Karena posisi antara buruh dan pengusaha tidak setara, yang seringkali terjadi malah pemaksaan oleh perusahaan. Akhirnya buruh nurut saja, bahkan sampai sekarang laporan yang kami terima ada banyak yang belum menerima THR tahun lalu secara penuh,” kata Kahar S. Cahyono saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (20/3/2021).

Kahar menyampaikan, apabila nantinya SE kembali dikeluarkan seperti tahun lalu, asumsinya semua perusahaan dinilai tidak mampu. Padahal pemerintah mengatakan kondisi ekonomi Indonesia sudah memperlihatkan adanya perbaikan.

“Jangan dipukul rata kalau semua perusahaan tidak mampu, karena faktanya ada yang mampu. Justru karena ada surat edaran itu, yang mampu akhirnya pura-pura tidak mampu. Sebenarnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan pembayaran THR bisa dilakukan tujuh hari sebelum Lebaran, fokus di situ saja. Nantinya kan akan tersaring, kalau memang perusahaan tidak mampu dia biasanya akan bicara ke buruh,” paparnya.

Kahar melanjutkan, THR ini sebetulnya adalah rutinitas tahunan. Sehingga harusnya perusahaan sudah menyiapkan anggarannya sejak jauh-jauh hari. “Sulit bagi kita menerima kalau dibilang tidak mampu bayar THR. Ini kan diberikan satu tahun sekali dan perusahaan punya waktu 12 bulan untuk menyiapkan,” kata Kahar.

Sementara itu menurut Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dinar Titus Jogaswitani, aturan terkait THR saat ini masih dalam tahap penyiapan draf dan belum diputuskan oleh pemerintah.

“Kami sedang menyiapkan draf-nya dan baru membahas dengan stakeholder terkait THR, apakah seperti Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2020, ataukah harus kembali ke Permenaker Nomor 6 tahun 2016. (Saat ini) belum satu paham,” kata Dinar saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Sabtu (20/3/2021).



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemerintah Salurkan Bantuan 395 Unit PSU di Provinsi Papua

Pemerintah menyalurkan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) sebesar Rp 3,7 miliar kepada Provinsi Papua.

EKONOMI | 20 Maret 2021

Raih Pendanaan, Eden Farm Perluas Pangsa Pasar Agritech

Eden Farm didukung 1.500 petani individu dan kelompok dari pulau Jawa dan Sumatera.

EKONOMI | 20 Maret 2021

Menhub Tinjau Proyek DDT Manggarai-Cikarang

Menhub Budi Karya Sumadi meninjau progres pembangunan proyek Double Double Track (DDT) Manggarai-Cikarang Paket A Tahap 1.

EKONOMI | 20 Maret 2021

Pemulihan Belum Merata, Aprisindo Minta Aturan Pemberian THR Fleksibel

Meski kondisi ekonomi secara umum mulai ada perbaikan, tetapi kondisi masing-masing perusahaan berbeda.

EKONOMI | 20 Maret 2021

Kepala Bappenas: Transformasi Digital Ciptakan 17 Juta Lapangan Kerja Tahun 2025

Tambahan lapangan pekerjaan baru hingga 17 juta orang dapat tercipta bagi masyarakat pada tahun 2025 melalui transformasi digital.

EKONOMI | 20 Maret 2021

Dorong Industri Gula Tanah Air, Kemperin Buka Program Setara D1

Kemperin telah membuka Program Setara Diploma 1 Bidang Analisis Kimia.

EKONOMI | 20 Maret 2021

Bertemu Mantan PM Jepang, Memperin Bahas Pengembangan Industri Methanol dan Ammonia

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita secara all out memaparkan berbagai kemudahan peluang investasi di Tanah Air.

EKONOMI | 20 Maret 2021

Teten Masduki Sebut MBloc Market sebagai Milestone Penting Kedigdayaan Brand Lokal

Pihaknya terus berupaya memunculkan sosok-sosok Local Heroes usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

EKONOMI | 20 Maret 2021

Cerita Wastra Gelar Kompetisi Foto Daring Kebaya dan Kain Tradisional

Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) menggelar program Cerita Wastra Tingkat Provinsi.

EKONOMI | 20 Maret 2021

Mitigasi Bencana, Kempupera Tuntaskan Pembangunan 6 Titik Sumur Bor Bertenaga Matahari di Mamuju

Kempupera telah menuntaskan pembangunan sumur bor di enam titik.

EKONOMI | 20 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS