Tanri Abeng Minta Pemerintah Terbitkan Payung Hukum Holding BUMN UMi
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tanri Abeng Minta Pemerintah Terbitkan Payung Hukum Holding BUMN UMi

Senin, 22 Maret 2021 | 16:07 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pembentukan sinergi BUMN pembiayaan ultra mikro (Umi) dan UMKM di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.

Penerbitan beleid itu, kebijakan sinergi BUMN dapat dilakukan dengan cepat oleh lembaga eksekutif tanpa harus melibatkan lembaga legislatif.

“Dasar hukum pembentukan sinergi integrasi ekosistem BUMN di sektor ultra mikro cukup melalui PP, karena proses tersebut tidak sama sekali bertentangan dengan Undang-undang apapun. Waktu Kementerian BUMN didirikan itu dasar hukumnya juga PP Nomor 50 Tahun 1998. Jadi ini kewenangan Presiden. Fungsi lembaga legislatif hanya untuk konsultasi,” jelas Tanri melalui keterangan tertulis yang diterima Senin (22/3/2021).

Dia menambahkan, melalui pembuatan PP, kebijakan ini tidak bisa diutak-atik meskipun presiden sudah berganti.

“Lihat saja pengalaman pada 1998 saat krisis moneter, Presiden Soeharto bermodalkan PP 50/1998 mendirikan Kementerian BUMN dan menugaskan saya sebagai menteri untuk melakukan konsolidasi 159 BUMN ke dalam satu kementerian yang sebelumnya berada di bawah 17 kementerian teknis,” jelas dia.

Kementerian BUMN (dulu bernama Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN) saat itu dibentuk pemerintah untuk menghadapi krisis moneter yang menjelma menjadi krisis ekonomi bahkan politik yang melengserkan Presiden Soeharto.

Tujuan pemerintah melakukan konsolidasi seluruh BUMN ke dalam satu kementerian yang dikelola secara korporasi agar terjadi proses penciptaan nilai melalui strategi restrukturisasi, profitisasi, baru privatisasi. Melalui profitisasi negara akan memperoleh pendapatan dan pajak yang signifikan untuk mengatasi defisit fiskal yang cukup besar pada era krisis.

Menurut Tanri, saat dibentuk, Kementerian BUMN harus mengambilalih pengelolaan 159 BUMN dengan cepat karena 100 di antaranya dalam kondisi keuangan yang tidak sehat.

“Saya bilang kepada Presiden Soeharto keluarkan BUMN dari birokrasi, lalu bentuk national holding company’ Saya namakan waktu itu Indonesia Incorporated. Jadi, BUMN menjadi satu organisasi korporasi, bukan lagi birokrasi. Persero memang sudah korporasi tapi pola manajemennya birokrasi, kan. Jadi BUMN nanti akan besar, kita akan memiliki kekuatan di bawah satu komando (kementerian),” tuturnya.

Lebih lanjut Abeng mengatakan, penggunaan PP seperti saat pembentukan Kementerian BUMN bisa dilakukan pemerintah saat ini. Dia menilai pembentukan sinergi atau holding BUMN untuk ultra mikro harus didukung dan dilakukan segera, demi meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil dan lebih memberdayakan UMKM, karena banyak yang terdampak akibat pandemi.

“Ini sangat oke, karena paling tidak ada perubahan daripada pola penanganan ultra mikro dan UMKM dengan cara diorganisir dan diklasterisasi (pelaku usaha) ini. Nanti BRI harus bisa mengatur bagaimana mekanisme pemberdayaan atau pendanaan ini, dengan demikian maka tidak lagi tumpang tindih antara BRI, Pegadaian dan PNM, bahkan penanganan UMKM yang ada di bank pemerintah lainnya sebaiknya dialihkan seluruhnya ke BRI yang sudah memiliki kemampuan dan sistem untuk menangani UMKM” ujarnya.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN terus mematangkan pembentukan holding untuk ultra mikro (UMi). Sinergi ini akan menggabungkan tiga BUMN yaitu PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang akan menjadi induk.

Sebelumnya, Komisi VI DPR resmi memberikan dukungan bagi pemerintah dalam program pembentukan holding UMi. Dukungan resmi ini disampaikan Komisi VI setelah rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait konsultasi pembentukan holding UMi, pada Kamis (18/3/2021).

Rapat yang dihadiri oleh 40 anggota dewan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima dan juga dihadiri Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan direktur utama dari tiga entitas BUMN yang akan bersinergi yakni BRI, Pegadaian dan PNM.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan manfaat positif dari sinergi BUMN untuk ultra mikro akan dirasakan pelaku usaha karena mereka berpeluang besar mendapat pembiayaan berbunga rendah di masa depan. Penurunan suku bunga pinjaman bisa terjadi karena sinergi BRI, PNM, dan Pegadaian akan menurunkan beban dana (cost of fund) dari ketiga perusahaan.

Erick menegaskan pembentukan sinergi BUMN untuk ultra mikro menjadi bagian dari tiga program prioritas pemerintah yakni Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh. Pemerintah menargetkan sinergi BUMN untuk ultra mikro dapat terbentuk paling lambat kuartal III tahun ini.

“Di program Indonesia Bekerja, bagaimana asalah satunya peran BUMN dalam pemulihan ekonomi sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kami. Yang tidak kalah pentingnya juga kami sedang mengembangkan bagaimana sinergitas daripada pengembangan ultra mikro dengan adanya BRI, PNM, Pegadaian, yang kami tentu harapan ke depan, ini pembentukan dari keberpihakan kepada UMKM bisa tercerminkan dari program konsolidasi ini,” tambahnya.

Kementerian BUMN menyebut rencana sinergi BRI, PNM, dan Pegadaian sudah mendapat persetujuan dari seluruh regulator yakni OJK, Bank Indonesia, LPS, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan Komite Privatisasi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Februari lalu mengatakan, di dalam mekanisme ini, sudah disampaikan di KSSK dan KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas), yakni komite untuk privatisasi di bawah Menko (Perekonomian), dan sudah disetujui oleh komite privatisasi maupun KSSK juga sudah diberikan dukungan. "Dari sisi stabilitas sistem keuangan sudah dilihat, sehingga kita tidak memiliki concern mengenai penerapan holding ini," kata Menkeu.

Holding BUMN untuk UMi bertujuan memperluas jangkauan, meningkatkan layanan dan memberdayakan masyarakat di bidang ultra mikro secara berkelanjutan.

Selain itu, integrasi ketiga entitas BUMN ini akan membentuk ekosistem dengan menjaga, mempertahankan pendekatan pemberdayaan sosial PNM, dan model bisnis Pegadaian serta memperkuat peranan BRI sebagai coordinator dan Center of Excellence.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Saham JPFA, TKIM, TOWR, ACES dan INKP Jadi Pilihan Investor Asing

Investor asing mencatat transaksi jual bersih (net sell) di semua pasar sebesar Rp 409,79 miliar.

EKONOMI | 22 Maret 2021

IHSG Ditutup Melemah, 5 Saham Ini Kokoh di Puncak Top Gainers

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Senin (22/3/2021) ditutup melemah 55,02 poin (0,86%) ke level 6.301,13.

EKONOMI | 22 Maret 2021

Insentif Pajak Sepanjang 2020 Capai Rp 56 Triliun

Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan, di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, pajak memiliki peran tambahan.

EKONOMI | 22 Maret 2021

Dua Emiten Siap Bayar Obligasi Jatuh Tempo Rp 1,11 Triliun

Sebanyak dua emiten menyatakan kesiapannya untuk membayar obligasi jatuh tempo.

EKONOMI | 22 Maret 2021

PLN Siap Jalankan Keputusan Pemerintah Perpanjang Stimulus Listrik Periode April – Juni

PLN siap menjalankan keputusan pemerintah untuk memperpanjang pemberian stimulus listrik bagi masyarakat kecil.

EKONOMI | 22 Maret 2021

KBI Mulai Jalankan Fungsi Lembaga Kliring Perdagangan Timah dalam Negeri

KBI resmi menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penjaminan Transaksi pasar Fisik Timah untuk perdagangan timah dalam negeri.

EKONOMI | 22 Maret 2021

Laba Bersih SMART Melonjak 71,23%

Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMAR) meraih peningkatan laba bersih pada akhir tahun 2020 sebesar Rp 1,53 triliun dibandingkan pada akhir tahun 2019.

EKONOMI | 22 Maret 2021

Kempupera Salurkan Bantuan PSU 1.816 Unit Rumah di Sulut

Total anggaran pembangunan PSU di Sulawesi Utara yang akan disalurkan pada tahun ini senilai Rp 13 miliar.

EKONOMI | 22 Maret 2021

Pemulihan Ekonomi Indonesia Sudah Berada di Jalur yang Benar

Pemulihan ekonomi bisa terjadikarena pemerintah fokus terhadap aspek kesehatan tanpa meninggalkan aspek ekonomi.

EKONOMI | 22 Maret 2021

Intiland Mulai Pembangunan Superblok Tierra di Surabaya Barat

Pengembangan superblok Tierra merupakan langkah strategis Intiland untuk mengantisipasi perubahan pasar properti di Surabaya.

EKONOMI | 22 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS