UU Cipta Kerja Diharapkan Membawa Angin Segar di Industri ICT
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

UU Cipta Kerja Diharapkan Membawa Angin Segar di Industri ICT

Rabu, 24 Maret 2021 | 14:56 WIB
Oleh : Eman Kure / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah dan DPR baru saja menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja dan Undang-undang tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Postelsiar) Nomor 11 Tahun 2020, berupa Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2021.

Kehadiran regulasi yang berkaitan erat dengan kecepatan melajunya industri Information, Communication and Telecommunication (ICT) ini, diharapkan membawa angin segar bagi industri ICT di Tanah Air. Demikian benang merah dari webinar yang diselenggarakan oleh IndoTelko Forum, Rabu (24/3/2021).

Founder IndoTelko Forum, Doni Ismanto Darwin, berharap terbitnya UU Cipta Kerja dan PP Postelsiar bisa membawa angin perubahan bagi industri ICT.

“Keduanya memungkinkan hal-hal yang tadinya tabu bagi pemain Telco seperti network sharing atau penggunaan frekuensi 700 MHz untuk mobile broadband jadi bisa dilakukan. Selain itu adanya PP Postelsiar juga menjamin kepastian hukum terkait analog switch off, serta memberi sinyal untuk pengaturan Over The Top (OTT) di Indonesia,” kata Doni saat membuka webinar.

Menurut Doni, selama ini ada beberapa kendala yang dialami pelaku usaha ICT dalam mengembangkan bisnisnya, terutama terkait ekspansi frekuensi. Mulai dari keharusan mengembalikan frekuensi ke negara ketika melakukan merger, biaya investasi infrastruktur yang tinggi sementara tarif terlalu murah, sampai bisnis operator yang mengalami tekanan akibat OTT di Indonesia.

“Posisi OTT lebih di atas angin terhadap operator. Hal itu bisa terlihat dari regulatory charges terhadap OTT yang tidak sama dengan operator, padahal layanan OTT mirip dengan operator. Mereka bahkan sekarang punya infrastruktur fisik seperti operator seperti kabel laut sendiri. Isu-isu kesetaraan berusaha ini harus dibereskan oleh pemerintah,” ujar Doni.

Direktur ICT Institute Heru Sutadi mengungkapkan, masyarakat Indonesia sangat aktif menggunakan internet dan sosial media melalui berbagai gawai yang dimilikinya. Di awal 2021, ICT Institute menyebut ada 345,3 juta gawai (mobile connection) yang digunakan masyarakat Indonesia. Angka tersebut setara dengan 125,6% terhadap total populasi sebanyak 274,9 juta jiwa.

“Internet di Indonesia digunakan oleh setidaknya 202,6 juta orang dan 170 juta orang juga pengguna aktif sosial media. Masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk berbagai keperluan mulai dari menonton video, vlog, streaming musik, podcast, berkomunikasi, sampai membaca berita,” ungkap Heru.

Tidak heran jika kemudian banyak layanan OTT yang digunakan oleh masyarakat. Heru mencatat YouTube, Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter, dan Facebook Messenger merupakan jenis media sosial yang paling banyak diakses. Menyusul kemudian Line, LinkedIn, Tiktok, Pinterest, Telegram dan lainnya juga digandrungi masyarakat.

Pergeseran gaya hidup tersebut menurut Heru membutuhkan infrastruktur ICT yang memadai, yang selama ini dibangun oleh operator telekomunikasi.

“Saya harap PP Postelsiar bisa menjamin kemudahan bagi operator dalam melakukan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio.Sehingga bisa menciptakan efisiensi biaya pembangunan infrastruktur, memperluas cakupan wilayah layanan, dan membuat harga layanan telekomunikasi menjadi lebih terjangkau lagi,” tutur Heru.

Sedangkan, Sekretaris Jenderal Pusat Kajian dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Muhammad Ridwan Efendi mengatakan, peranan Menteri Telekomunikasi dan Informatika (Menkominfo) sangat penting dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat sesuai amanat PP Postelsiar.

“Perlu diingat bahwa kerja sama pemanfaatan infrastruktur aktif bisa dilaksanakan antar operator, namun jangan sampai menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena kerja sama itu dilakukan oleh operator yang berkompetisi di pasar yang sama,” kata Ridwan.

Atas dasar itulah, mantan Komisioner BRTI tersebut mengusulkan beberapa rekomendasi bagi pemerintah dalam menyusun Peraturan Menteri yang menjadi petunjuk teknis PP Postelsiar.

“Agar persaingan usaha yang tidak sehat bisa dihindari sebelum dilaksanakan kerja sama pemanfaatan infrastruktur, diperlukan peran Menteri dalam memberikan persetujuan. Peraturan Menteri juga sebaiknya melarang praktik roaming nasional, serta melarang kerja sama frekuensi kecuali untuk teknologi baru seperti 5G atau GSM-R,” jelasnya.

Sementara, Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala, menyoroti beberapa kelemahan PP Postelsiar terhadap pengaturan bisnis OTT asing.

“Tidak disinggung mengenai pajak digital, yang justru menguntungkan OTT dalam menjalankan usahanya di pasar Indonesia yang besar. Negara jadi rugi, karena devisa mengalir keluar,” tegas Kamilov.

Menurut Kamilov, pemerintah atau regulator seharusnya konsisten untuk menyelamatkan industri di dalam negeri dan juga konsumennya.

“Dengan tidak adanya BRTI, Kominfo sebagai penguasa tunggal tidak bisa otoriter. Harus dibangun hubungan dengan asosiasi-asosiasi telekomunikasi yang peduli terhadap perkembangan industri dan perlindungan masyarakat,” ungkap Sagala.

Ciptakan Persaingan yang Sehat

Terbitnya PP Postelsiar juga mendapat perhatian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Guntur Syahputra Saragih, Wakil Ketua KPPU mengaku mengapresiasi payung hukum yang diterbitkan pemerintah tersebut, karena setidaknya 7 kali menekankan praktik persaingan usaha yang sehat dalam pasal-pasalnya.

Namun, Guntur menyebut ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dari PP Postelsiar agar pelaku industri telekomunikasi benar-benar bisa melakukan persaingan bisnis yang sehat.

Pertama, terkait Pasal 30 ayat 2 PP Postelsiar yang menyebutkan Menteri dapat menetapkan tarif batas atas dan atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

“Untungnya di ayat ini disebutkan dapat menetapkan tarif. Tetapi apakah benar-benar sudah terjadi kegagalan pasar sehingga regulator harus turun tangan menetapkan tarif. Kami berharap penetapan tarif ini harus melihat sudut pandang masyarakat, bukan hanya dari sisi menjaga keberlangsungan operator yang saling berkompetisi,” kata Guntur.

Kedua, terkait belum terpenuhinya kondisi kesetaraan level of playing field antara operator dengan OTT asing. Pasal 15 PP Postelsiar menyatakan Pelaku Usaha baik nasional maupun asing yang menjalankan kegiatan usaha melalui internet kepada pengguna di wilayah Indonesia dalam melakukan kerja sama usahanya dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, wajar, dan nondiskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

“Kasarnya, sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU hanya bisa melakukan penindakan terhadap perusahaan yang badan hukumnya ada di dalam negeri. Para OTT mungkin saja potensi pelanggaran persaingan terjadi misalnya saja urusan perpajakan. Tetapi KPPU sulit untuk melihat hal ini karena OTT ada di luar negeri, kami tidak punya wewenang penindakan extra territory,” ungkapnya.

Ketiga, terkait pengalihan frekuensi antar badan usaha yang tidak perlu lagi dikembalikan ke negara juga mendapat sorotan KPPU.

“Setiap merger perusahaan itu perlu menyampaikan notifikasi ke KPPU yang akan melihat dampaknya dari sisi persaingan usaha. Namun karena UU nya menyebutkan pemberian notifikasi dilakukan setelah merger terjadi, bukan pra-merger maka kalau KPPU menolak merger tersebut akan menjadi masalah tersendiri,” tandas Guntur.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Transformasi Digital Kunci Perluasan Jangkauan Jasa Keuangan

Berbagai servis perbankan yang tidak hanya terbatas pada kredit dan pembiayaan, bisa dilakukan dengan platform digital

EKONOMI | 24 Maret 2021

Ombudsman Minta Pemerintah Tunda Impor Beras

Ketersediaan stok beras siap pakai di gudang Bulog bisa segera terpenuhi dengan adanya panen raya padi yang sedang berlangsung.

EKONOMI | 24 Maret 2021

Gandeng BNI, Perumnas Gelar Akad Kredit Massal Secara Virtual

Perumnas akan terus berupaya mewujudkan kepemilikan rumah bagi masyarakat dengan ragam hunian yang tersebar di seluruh Indonesia.

EKONOMI | 24 Maret 2021

Sudah Saatnya Kadin Dipimpin Pengusaha Muda

Inkindo Peter Frans menilai sudah saatnya Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dipimpin oleh pengusaha muda seperti Anindya Bakrie.

EKONOMI | 24 Maret 2021

Bursa Eropa Dibuka Melemah karena Kekhawatiran Pemulihan Ekonomi

FTSE London dibuka melemah 31 poin ke 6.671.

EKONOMI | 24 Maret 2021

PUPR Siapkan Rp 11,5 Miliar Bangun 100 Rumah Khusus di NTT

Pembangunan rumah khusus tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.

EKONOMI | 24 Maret 2021

BI: Sekuritisasi Aset Sumber Pembiayaan Alternatif

Destry mengungkapkan, pengembangan pasar sekuritisasi aset perlu dilakukan sebagai sumber pembiayaan alternatif, baik pembiayaan jangka panjang maupun pendek.

EKONOMI | 24 Maret 2021

8,5 Juta Karyawan dari 16.500 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong

Target dari pemerintah 20 juta, tapi termasuk BUMN. Kalau dari swasta saja sekitar 10 juta, yang sudah terdata 8,5 juta.

EKONOMI | 24 Maret 2021

Clipan Finance Lunasi MTN III 2018

Dengan pelunasan pokok MTN III tersebut, maka seluruh kewajiban perseroan telah berakhir.

EKONOMI | 24 Maret 2021

MobileCom Dorong NU Wujudkan Ekosistem Digital Muslim

MobileCom memberikan solusi penyediaan digital berbasis aplikasi pada warga NU untuk memudahkan komunikasi dua arah dan berkolaborasi antaranggota.

EKONOMI | 24 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS