Kinerja Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker Masih Buruk
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kinerja Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker Masih Buruk

Jumat, 26 Maret 2021 | 18:34 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Indonesia (Opsi), Timboel Siregar mengatakan, masalah hubungan industrial yang paling terburuk adalah lemahnya peran pengawasan ketenagakerjaan. Dalam catatan Opsi banyak pelanggaran hak normatif yang gagal diselesaikan, dan hilang demi waktu. "Kalau pun ada nota pemeriksaan yang dikeluarkan pengawas, nota tersebut kerap kali tidak ditindaklanjuti dan pekerja tidak bisa mengakses nota tersebut untuk membawanya ke pihak lain," kata Timboel Jumat (26/3/2021).

Timboel mengatakan seperti itu terkait pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, yang mengatakan, jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Hal ini berdasarkan hasil pengawasan ketenagakerjaan selama dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 2019 sebanyak 21.000 perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11.000 perusahaan.

Begitupun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2019 terjadi 35.000 kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21.000. Penurunan serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi 5.000 kasus setahun berikutnya.

Menurut Timboel, kalau Ida Fauziyah, mengatakan, jumlah pelanggaran hak normatif turun, yaitu karena selama ini pengawas ketenagakerjaan tidak mau menangani dan cenderung menyerahkannya ke mediator dan selanjutnya akan digugat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). "Saya kita pernyataan Bu Menaker sangat keliru dan seharusnya Bu menaker mau membuka diri menerima laporan langsung soal kinerja pengawasan di tingkat kementerian dan propinsi," kata Timboel.

Menurut Timboel, dinaikkannya status pengawas ke propinsi malah membuat masalah pengawasan jadi sulit. "Kami dari Opsi banyak melaporkan pelanggaran hak normatif ke propinsi dan lantai 7 Gedung Kemnaker tapi hingga saat ini tidak bisa diselesaikan. Jadi kinerja pengawasan Kemnaker masih buruk," kata dia.

Ia mengatakan, ada pengawas provinsi yang malah meminta pengurus Opsi untuk bekerja sama dengan perusahaan dan kasus distop. "Permintaan tersebut kami tolak," kata dia.

Menurut Timboel, pengawas dan mediator sering lempar lempar kasus pelanggaran hak normatif buruh. "Sampai ada mediator memohon ke saya agar proses mediasi atas pelanggaran hak dibawa saja ke pengawas. Saya bilang, kami bawa sebagai perselisihan hak ke mediator karena pengawas ketenagakerjaan tidak mau memproses. Harusnya mediatot yang protes ke pengawas," kata dia.

Menurut Timboel, adanya komite pengawasan ketenagakerjaan tidak efektif dan gagal menyelesaikan masalah secara sistemik. Komite pengawasan kurang mampu mengawal persoalan pelanggaran hak normatif buruh yang dilaporkan ke pengawas. "Harusnya komite berani meminta laporan-laporan yang sudah diterima pengawas dan mengawal proses penyelesaiannya, dan komite mempublikasi diri agar bisa dikenal buruh dan mau juga menerima laporan dari buruh," kata dia.

Ia menegaskan, pelanggaran hak normatif buruh akan terus meningkat, apalagi dengan ketentuan baru di Peraturan Pemerintah (PP) 35/2021 tentang Uang Kompensasi yang Wajib Diberikan ke Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Saat Jatuh Tempo.

Menurut Timboel, akan banyak pengusaha yang menyandera pekerja PKWT dengan tidak mau membayar uang kompensasi, kalau dituntut untuk dibayar maka pekerja beresiko tidak diperpanjang lagi. Apalagi dengan dibuka selebar lebarnya alih daya di pasal 66 UU Cipta kerja maka pekerja PKWT akan semakin banyak lagi karena 99 persen pekerja alih daya pasti di PKWT kan.

Selama ini pekerja PKWT rentan mengalami pelanggaran hak normatif seperti upah minimum, upah lembur, jaminan sosial, dsb. "Saya pesimis dengan peran pengawas naker untuk kedepannya paska berlakunya UU cipta kerja dengan 4 Peraturan Pemerintahnya. Saat ini saja sudah buruk, apalagi dengan adanya ketentuan UU Cipta Kerja," kata dia.

Timboel mengatakan, lemahnya pengawas terjadi dari satu Menaker ke Menaker berikutnya. Menaker Ida Fauziyah mau memperbaiki sistem pengawasan Ketenagakerjaan maka ke depan harus membuat sistem pengawasan mencontoh Ahok yaitu menerapkan instrumen qlue yang sejak dilaporkan oleh pekerja dan proses penanganan terus dipantau dengan ketentuan waktu yang pasti.

"Jadi sejak dilaporkan adanya pelanggaran hak normatif buruh harus sudah dicek proses penanganannya dengan ukuran hasil dan waktu yang terukur. Hingga proses kunjungan pengawas ke perusahaan juga dipantau QLUE. Ada warna hijau, merah, kuning dsb sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses yang dilakukan pengawas," kata dia.

Timboel mengatakan, bila ada pengawas yang main-main dalam bekerja sampai disuap maka harus diambil tindakan tegas. "Bu Menaker harus tegas, termasuk meminta gubernur tegas bila ada pengawas nakernya yang tidak jelas dalam bekerja. Bu Menaker jangan mau disuap, maka lagi meminta setoran dari pengawas ketenagakerjaan melalui dirjennya. Ini jangan sampai terjadi," kata dia.

Menurut Timboel, Menaker harus berani memperbaiki sistem pengawasan ketenagakerjaan dan menghentikan dugaan praktik korup yang selama ini disampaikan Serikat Pekerja (SP)-Serikat Buruh (SB) yang terjadi baik di tingkat kementerian hingga propinsi. Bila perlu pejabat pengawas yang main-main langsung diganti. " Saya masih menaruh harapan adanya perbaikan di pengawasan ketenagakerjaan ke depan, dan Bu Menaker bisa membuat legacy baik buat buruh," kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Budi Karya: Pemeriksaan Kesehatan Penumpang Internasional Tekan Risiko Penularan

Menhub Budi Karya Sumadi meninjau Bandara Soekarno Hatta (Soetta) untuk mengecek prosedur pemeriksaan kesehatan penumpang inernasional.

EKONOMI | 20 September 2021

Ananta Wahana: Manfaat Asuransi Luar Biasa

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ananta Wahana menegaskan manfaat asuransi luar biasa.

EKONOMI | 19 September 2021

Kawasan Industri Berikan Kontribusi Signifikan untuk Ekonomi Daerah

Kemperin terus mendorong peran kawasan industri (KI) untuk dapat memberikan kontribusi signfikan bagi ekonomi daerah dan nasional.

EKONOMI | 19 September 2021

Menteri Teten Dorong UMKM Jadi Bagian Rantai Pasok Global

Kemkop UKM tengah membuat master plan agar wsaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok industri pembuat komponen.

EKONOMI | 19 September 2021

Pemerintah Akan Kaji Ulang Tingkat IJP KUR Askrindo dan Jamkrindo

Tingkat imbal jasa penjaminan (IJP) kredit usaha rakyat (KUR) pada PT Askrindo dan PT Jamkrindo sebesar 1,175% dinilai belum sesuai dengan risikonya.

EKONOMI | 19 September 2021

Bank KB Bukopin Partial Delisting, Bosowa Terdepak

PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) melakukan partial delisting efektif dilakukan pada Senin (20/9/2021).

EKONOMI | 19 September 2021

KoinWorks Kembali Dipercaya Lendable Inc Salurkan Pembiayaan Rp 435 Miliar

KoinWorks kembali dipercaya Landable Inc untuk menyalurkan pembiayaan modal usaha senilai US$ 30 juta atau sekitar Rp 435 miliar.

EKONOMI | 19 September 2021

Tiga Tahapan BRI Pasca-Rights Issue

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) melakukan aksi korporasi rights issue guna mengembangkan ekosistem ultramikro.

EKONOMI | 19 September 2021

La Nyalla: Impor Bukan Solusi Kenaikan Harga Jagung

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa impor tidak bisa dijadikan solusi atas masalah tingginya harga jagung.

EKONOMI | 19 September 2021

Kisah Evergrande, Raksasa Properti Tiongkok yang Terancam Bangkrut

China Evergrande Group, perusahaan properti terbesar kedua di Tiongkok berdasarkan penjualan, terancam bangkrut karena terlilit utang hingga US$ 300 miliar.

EKONOMI | 19 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Ali Kalora


# Mujahidin Indonesia Timur


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Sekjen PBB: Dunia Menuju Bencana Pemanasan 2,7 Derajat Celcius

Sekjen PBB: Dunia Menuju Bencana Pemanasan 2,7 Derajat Celcius

DUNIA | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings