Sri Mulyani Terbitkan PMK Jamin Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Sri Mulyani Terbitkan PMK Jamin Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Senin, 5 April 2021 | 19:45 WIB
Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. PMK ini merupakan pengganti PMK sebelumnya yakni PMK 60/PMK.08/2017.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemkeu), Rahayu Puspasari mengungkapkan, penerbitan PMK ini bertujuan untuk mengakomodir dinamika perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang memerlukan jaminan pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berperan dalam pembangunan PSN.

“Selain itu, PMK ini berisi peraturan pelaksanaan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PP 42/2021) pada tanggal 2 Februari 2021, sebagai turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ungkap Rahayu dalam keterangan resminya yang diterima Beritasatu.com, Senin (5/4/2021).

Beberapa perubahan pengaturan dalam PMK 30/PMK.08/2021 dibandingkan dengan PMK sebelumnya yaitu PMK Nomor 60/PMK.08/2017, antara lain, pertama adalah ketentuan mengenai keterlibatan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam pemberian jaminan pemerintah, yang diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan proses pemberian jaminan pemerintah dan mengurangi risiko langsung kepada APBN.

"Keterlibatan BUPI sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan ditujukan agar proses dukungan Pemerintah terkait penjaminan dapat dilaksanakan secara efektif dan profesional, dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan PSN dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, serta adanya sinergi dengan kebijakan penjaminan untuk program-program infrastruktur lainnya,” jelas Rahayu.

Kedua, pengaturan mengenai ruang lingkup risiko politik dalam penjaminan PSN yang lebih tegas. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian pengaturan kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional (PJPSN) dan Badan Usaha pelaksana PSN atas risiko-risiko politik apa saja yang dapat diberikan penjaminannya oleh Pemerintah.

Sementara itu, ketentuan mengenai keterlibatan BUPI dalam memberikan jaminan pemerintah disusun melalui skema pengaturan mengenai pemberian jaminan pemerintah, dengan cara pertama, pemberian jaminan pemerintah secara langsung oleh pemerintah sendiri; kedua, pemberian jaminan pemerintah secara bersama oleh pemerintah dan BUPI; dan ketiga pemberian jaminan pemerintah oleh BUPI sendiri.

"Dalam pemberian jaminan pemerintah, BUPI dapat dilibatkan semenjak pemrosesan usulan penjaminan, pelaksanaan penjaminan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penjaminan," jelasnya.

Rahayu menambahkan, penerbitan PMK ini diharapkan akan dapat lebih mempercepat proses pemberian jaminan pemerintah atas risiko politik pelaksanaan PSN, dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur PSN. Selain itu, penerbitan PMK ini diharapkan semakin meningkatkan minat investor dan menumbuhkan iklim investasi, atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur terutama atas pembangunan PSN melalui kerjasama yang saling menguntungkan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi Minta Suku Bunga Kredit dapat Bersaing di Kisaran 6%

Pemerintah akan membuat program yang mampu menekan suku bunga lebih bersaing.

EKONOMI | 5 April 2021

Menkeu: Pandemi Masih Timbulkan Disrupsi Ekonomi Hingga 2022

Menurut Sri Mulyani, instrumen fiskal memiliki peran penting untuk mengurangi dampak pandemi covid-19 terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan.

EKONOMI | 5 April 2021

Wapres: Pemerintah Laksanakan Roadmap Pembangunan SDM Unggul Sektor Ekonomi Syariah

Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah menyiapkan dukungan sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat pengembangan industri dan keuangan syariah.

EKONOMI | 5 April 2021

Holding Ultra Mikro Dorong Kebangkitan UMKM dan Perekonomian Nasional

Ekosistem ini akan memberikan layanan produk yang lebih lengkap dan potensi pendanaan yang lebih murah untuk sekitar 29 juta usaha ultra mikro pada 2024.

EKONOMI | 5 April 2021

Kempupera Pastikan Rusun ASN di Tanjung Selor Siap Dihuni

Rusun ASN di Tanjung Selor memiliki kapasitas hunian sebanyak 44 unit dengan tipe 36.

EKONOMI | 5 April 2021

Bali Towerindo Sentra Raih Fasilitas Kredit Rp 700 Miliar

Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) meraih fasiltas kredit sebesar Rp 700 miliar dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).

EKONOMI | 5 April 2021

Telkom Perkuat Konektivitas di Aceh

IndiHome akan membangun 50 Wifi.id Corner IndiHome di Aceh.

EKONOMI | 5 April 2021

Menkeu Tegaskan Covid-19 Masih Jadi Ancaman, Tidak Boleh Terlena

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta masyarakat untuk tidak terlena meski ada program vaksinasi Covid-19.

EKONOMI | 5 April 2021

IHSG Melemah 41,17 Poin, Net Sell Asing Capai Rp 620,22 Miliar

Investor asing membukukan transaksi beli bersih (net buy) di pasar reguler pada ITMG, BMRI, UNTR, BBNI dan TLKM.

EKONOMI | 5 April 2021

IHSG Ditutup Turun 41,17 Poin ke Level 5.970

Saham VIVA, MDIA, MPPA, MLPL dan DGIK menjadi paling cuan, pada perdagangan Senin (5/4/2021).

EKONOMI | 5 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS