Menkeu Terbitkan Aturan Penjamin Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-0)   |   COMPOSITE 5970 (-5)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (2)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-0)   |   IDX30 472 (-0)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-5)   |   IDXBUMN20 362 (-1)   |   IDXCYCLIC 737 (0)   |   IDXENERGY 740 (1)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-3)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-0)   |   IDXINDUST 960 (-1)   |   IDXINFRA 873 (1)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (0)   |   IDXPROPERT 875 (0)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-0)   |   IDXTECHNO 3345 (-4)   |   IDXTRANS 1045 (-2)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-2)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-0)   |   ISSI 175 (0)   |   JII 573 (0)   |   JII70 204 (-0)   |   KOMPAS100 1132 (-2)   |   LQ45 888 (-1)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-2)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-0)   |   PEFINDO25 291 (1)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-0)   |   SRI-KEHATI 341 (-0)   |   TRADE 872 (0)   |  

Menkeu Terbitkan Aturan Penjamin Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Rabu, 7 April 2021 | 15:42 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.08/2021.

PMK No 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pada 31 Maret 2021 dan telah diundangkan pada 1 April 2021.

Seperti dilansir laman Sekretariat Negara, pada 7 April 2021, PMK yang merupakan pengganti peraturan sebelumnya, yakni PMK 60/PMK.08/2017 diterbitkan dengan tujuan untuk mengakomodasi dinamika perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), yang memerlukan jaminan pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berperan dalam pembangunan PSN.

Selain itu, PMK itu juga berisi peraturan pelaksanaan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional pada tanggal 2 Februari 2021, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Terdapat sejumlah perubahan pengaturan dalam PMK 30/PMK.08/2021 dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 60/PMK.08/2017.

Perubahan pertama adalah ketentuan mengenai keterlibatan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam pemberian jaminan pemerintah, yang diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan proses pemberian jaminan pemerintah dan mengurangi risiko langsung kepada APBN.

Dukungan
Keterlibatan BUPI sebagai badan usaha milik negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan (Kemkeu) ditujukan agar proses dukungan pemerintah terkait penjaminan dapat dilaksanakan secara efektif dan profesional, dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan PSN dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, serta adanya sinergi dengan kebijakan penjaminan untuk program-program infrastruktur lainnya.

Kedua, pengaturan mengenai ruang lingkup risiko politik dalam penjaminan PSN yang lebih tegas.

Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian pengaturan kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional (PJPSN) dan badan usaha pelaksana PSN atas risiko-risiko politik apa saja yang dapat diberikan penjaminannya oleh pemerintah.

Sementara itu, terkait ketentuan mengenai keterlibatan BUPI dalam memberikan jaminan pemerintah, disusun melalui tiga skema pengaturan terkait pemberian jaminan pemerintah.

Pertama, pemberian jaminan pemerintah secara langsung oleh pemerintah sendiri. Kedua, pemberian jaminan pemerintah secara bersama oleh pemerintah dan BUPI.

Ketiga, pemberian jaminan pemerintah oleh BUPI sendiri.

Terkait pemberian jaminan pemerintah, BUPI dapat dilibatkan sejak pemrosesan usulan penjaminan, pelaksanaan penjaminan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penjaminan.

Penerbitan aturan tersebut diharapkan akan dapat lebih mempercepat proses pemberian jaminan pemerintah atas risiko politik pelaksanaan PSN, dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur PSN.

Selain itu, penerbitan PMK ini diharapkan semakin meningkatkan minat investor dan menumbuhkan iklim investasi, atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur terutama atas pembangunan PSN melalui kerja sama yang saling menguntungkan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mata Uang Asia Terkoreksi, Rupiah Ditutup Menguat ke Rp 14.495

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.470- Rp 14.514 per dolar AS.

EKONOMI | 7 April 2021

Berkinerja Stabil Positif Sepanjang 2020, WIKA Dorong Kelanjutan Ekspor di Pasar Global

Catatan impresif WIKA di luar negeri ditunjukkan melalui proyek Istana Presiden Nigeria yang menjadi proyek prestisius di Afrika.

EKONOMI | 7 April 2021

Meski Asing Lepas Saham Rp 587,8 Miliar, IHSG Berhasil Ditutup Menguat

Sementara indeks LQ-45 naik 4,1 poin (0,45%) ke level 904,1.

EKONOMI | 7 April 2021

Jelang MotoGP Mandalika, Dorna Sports Tinjau Kesiapan Bandara Lombok

Pihak Dorna Sports menyampaikan, sektor logistik pada ajang MotoGP menjadi faktor yang sangat penting.

EKONOMI | 7 April 2021

Bangkitkan Pariwisata, Sandiaga Uno Usulkan Masyarakat Bekerja dari Destinasi Wisata

Kebangkitan pariwisata nasional bisa terjadi jika angka kasus positif (positivity rate) Covid-19 bisa ditekan serendah mungkin.

EKONOMI | 7 April 2021

Ini Daftar Terbaru Orang Terkaya Dunia 2021

Sebanyak 250 orang lain yang pernah keluar dari daftar miliarder kini kembali dalam daftar.

EKONOMI | 7 April 2021

Kementerian Perhubungan Akan Perluas Subsidi Angkot Jadi 10 Kota

Dirjen Hubdar Kementerian Perhubungan mengatakan subsidi angkutan perkotaan dengan skema BTS di tahun 2021 akan dilakukan di 10 kota.

EKONOMI | 7 April 2021

Awal Mei, Pemerintah Targetkan RUU Ibu Kota Negara Sudah Dibahas di DPR

Pasal yang akan dibahas dalam RUU IKN tidak terlalu banyak, yakni hanya 34 pasal.

EKONOMI | 7 April 2021

Ingin Merdeka Finansial? Kuncinya Disiplin Kelola Keuangan

"Kalau Anda ingin mendapatkan kemerdekaan finansial, Anda perlu disiplin dari sisi lifestyle, dari sisi cost," kata Pandu Sjahrir.

EKONOMI | 7 April 2021

Hindari Isu Tesla Terulang, Ini yang Perlu Dilakukan Pemerintah

Pemerintah perlu dampingi dan fasilitasi investor dalam merealisasikan investasinya, plus menyelesaikan kendala yang mereka hadapi.

EKONOMI | 7 April 2021


TAG POPULER

# Spesimen Covid-19


# Eucalyptus


# Chelsea


# Soho Global Health


# Vaksinasi Covid-19



TERKINI

Buana Lintas Lautan Incar Dana Rights Issue hingga Rp 616,25 Miliar

EKONOMI | 6 menit yang lalu










TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS